Hari ini, Senin (19/11/2012), Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo beserta pimpinan DPRD DKI bertemu dalam rangka membahas penyelesaian kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara (KUA PPAS) 2013.
"Tadi rapim membahas APBD 2013. Kami tadi membahas masalah dan hal-hal yang perlu kami jelaskan," kata Jokowi, di Balaikota DKI Jakarta, Senin (19/11/2012).
Jokowi pun menyangkal dia sengaja memperlambat proses penetapan KUA PPAS 2013. "KUA PPAS ya molor, kalau mau cepat, nanti malah tidak baik, lebih baik molor, tetapi menghasilkan sesuatu yang baik," kata Jokowi.
Ketua Badan Legislatif Daerah yang juga Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana mengatakan, dalam rapat pimpinan yang pagi ini digelar, terdapat beberapa permasalahan di dalam anggaran 2013 yang masih belum menemui titik terang. Beberapa yang masih terdapat perbedaan pandangan antara eksekutif dengan legislatif adalah permasalahan peremajaan bus sedang yang di Jakarta ini diusulkan oleh Jokowi sebanyak 1.000 bus, penambahan jumlah bus transjakarta, jalan layang busway di koridor 13 Ciledug-Blok M, penataan kampung deret susun, kartu Jakarta Sehat dengan Jamkesda, dan Bantuan Operasional Pendidikan.
"Itu beberapa program unggulan yang kami diskusikan," ujar pria yang akrab disapa Bang Sani.
Dalam rapat pimpinan itu, akhirnya disepakati akan ada rapat koordinasi antara Banggar DPRD dan Gubernur dan tim anggaran Pemprov DKI. "Masih tentatif waktunya, kemungkinan Rabu lusa di sana akan dijelaskan lebih dalam kepada anggota Banggar, khususnya program yang beda pendapat," katanya.
Sani mengatakan, pihak DPRD DKI pun juga menginginkan kesepakatan terkait anggaran 2013 ini cepat selesai. "Mudah-mudahan saja di rapat besok segera selesai, segera ditandatangani nota kesepakatan antara Gubernur dan pimpinan dewan. Minggu ini atau minggu depan untuk segera disusun RAPBD 2013 yang berisi muatan anggaran seluruh program yang ada di DKI. Semoga bisa cepat," ujarnya.
Pada akhir masa jabatan Mantan Gubernur DKI Fauzi Bowo, dokumen KUA-PPAS sudah diserahkan eksekutif kepada pimpinan DPRD DKI. Setelah Jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI, dokumen tersebut direvisi.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan DPRD DKI pesimistis dapat mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2013 pada akhir tahun ini. Hingga sekarang, draft Rancangan APBD 2013 pun belum terpenuhi.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Sarwo Handayani memprediksikan APBD DKI 2013 akan disahkan pada pertengahan Januari 2013. Ia mengatakan, saat ini Pemprov DKI bersama dengan DPRD DKI sedang membahas Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2013. KUA PPAS tersebut dijadikan acuan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2013.
"Dilihat dari jadwal, kelihatannya tidak mungkin kalau disahkan akhir Desember. Ya, sedikit lewat sekitar pertengahan Januari 2013," kata perempuan yang akrab disapa Yani tersebut, Senin (19/11/2012).
Ia menambahkan, kemunduran tersebut dikarenakan adanya pergantian pemimpin sehingga diperlukan penyesuaian program-program yang telah disusun oleh mantan Gubernur DKI Fauzi Bowo. Sampai pertengahan November 2012 ini, kata Yani, penggunaan dana APBD DKI 2012 baru mencapai 56 persen. Rendahnya penyerapan APBD ini dikarenakan tiga hal, yaitu masih adanya kontraktor yang belum menagih pembayaran, pembebasan lahan yang masih berproses, dan beberapa program dalam APBD perubahan yang juga masih dalam proses.
"Tapi, angka itu sudah lebih tinggi 2,5 persen dibandingkan tahun lalu. Untuk mengejar penyerapan yang lebih tinggi, telah diperintahkan kepada semua asisten untuk mengkoordinasi dinas-dinasnya. Terutama untuk percepatan administrasi penagihan dan kemudian percepatan dokumen administrasi pembebasan lahan," katanya.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengakui bahwa pengesahan APBD 2013 pasti molor. Ia menyatakan, pembahasan KUA PPAS juga masih terus berlanjut. Namun, ia mengaku tidak terburu-buru untuk memutuskan sesuatu.
"Kalau mau cepat, nanti tidak baik, lebih baik molor tapi menghasilkan sesuatu yang baik," kata Jokowi.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta sekaligus Ketua Badan Legislatif Daerah (Balegda) DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan, penetapan APBD DKI 2013 tidak mungkin dapat terselesaikan hingga akhir tahun. RAPBD yang berisi muatan anggaran keseluruhan program rencananya baru akan disusun pada minggu ini atau minggu depan.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment