Dari jumlah tersebut, beberapa siswa berasal dari lima sekolah negeri dan mayoritas lainnya berasal dari 41 sekolah swasta. KJP merupakan salah satu program unggulan di bidang pendidikan hasil inisiasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah pimpinan Jokowi. Kartu ini berpihak pada peserta didik yang tidak mampu atau miskin dan sumber dananya dari dana rawan putus sekolah di masing-masing suku dinas pendidikan di Jakarta.
Tahun ini, KJP hanya dibatasi untuk siswa di jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK). Pemprov DKI Jakarta tengah mengkaji pemberian kartu serupa untuk siswa di jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP).
Tahun Depan Semuanya Dapat Kartu Pintar
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin bergerak cepat memutus permasalahan pendidikan di Ibu Kota. Setelah meluncurkan 3.046 Kartu Jakarta pintar (KJP) hari ini, Sabtu (1/12/2012), Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menargetkan akan memberikan KJP kepada seluruh siswa miskin dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah (SMA/SMK). Untuk diketahui, sepanjang tahun ini, KJP akan dibagikan kepada 10.406 siswa miskin Jakarta di jenjang pendidikan menengah. Besaran dana yang diberikan kepada setiap siswa Rp 240.000 per bulan. Dana bantuan ini diharapkan dapat menutupi kebutuhan personal para siswa.
"Tahun depan semuanya dapat KJP, jumlahnya sekitar 332.000 penerima," kata Jokowi saat membagikan KJP di SMA Paskalis, Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu siang.
Menurut Jokowi, akan ada perbedaan nominal dana yang diterima siswa di setiap jenjang. Jika siswa SMA/SMK mendapat jatah Rp 240.000 per bulan, siswa setingkat SMP akan memperoleh dana Rp 210.000 per bulan, dan siswa SD menerima Rp 180.000 per bulan.
"Itu bukan untuk biaya sekolah, melainkan untuk biaya beli seragam, beli sepatu, beli buku, serta untuk tambahan biaya gizi dan transportasi. Biaya sekolah, kan, sudah ditanggung," ujarnya.
Namun, masih ada perbedaan antara jumlah calon penerima KJP 2013 versi Jokowi dan data yang dimiliki Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Jokowi mengatakan tahun depan ada 332.000 siswa yang akan menerima KJP. Sementara data Dinas Pendidikan DKI mencatat hanya 251.258 siswa yang akan mendapatkan kartu tersebut. Jumlah 251.258 yang dipegang Dinas Pendidikan DKI merupakan akumulasi dari jumlah siswa dengan kategori miskin dan kategori sangat miskin. Jumlah siswa yang masuk dalam kategori miskin mencapai 100.922 orang dan siswa kategori sangat miskin mencapai 150.536 orang.
ATM di Sekolah untuk Optimalkan Kartu Pintar
Untuk memaksimalkan penggunaan Kartu Jakarta Pintar (KJP), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan fasilitas mesin ATM Bank DKI di sekolah. Meski saat ini baru ada dua sekolah yang dilengkapi mesin ATM Bank DKI, ke depan, jumlahnya akan ditambah sesuai kebutuhan di lapangan.
Direktur Utama Bank DKI Eko Budiwiyono mengatakan, mesin ATM Bank DKI saat ini baru berada di SMA Yappenda, Tanjung Priok, Jakarta Utara, dan di SMA Paskalis, Kemayoran, Jakarta Pusat. Pihak sekolah diberikan keleluasaan untuk mengajukan penempatan mesin ATM meski harus melewati proses kualifikasi berdasarkan tingkat kebutuhannya.
"Mesin ini kita permanenkan agar memudahkan siswa, khususnya dalam transaksi KJP," kata Eko, saat ditemui di SMA Yappenda, Tanjung Priok, Utara, Sabtu (1/12/2012).
Ditemui di lokasi yang sama, Kepala SMA Yappenda Bakrie Signun menyampaikan, mesin ATM yang diberikan oleh Bank DKI akan ditempatkan di posisi yang tidak mengganggu kegiatan sekolah. Masa operasinya, mesin ini terbuka untuk dimanfaatkan siswa dalam 24 jam nonstop.
"Sekarang masih sementara, nanti kita geser dan dipermanenkan. Pokoknya sehari penuh bisa dimanfaatkan," ujarnya.
Secara terpisah, Kepala SMA Paskalis Theresia Setyastanti mengaku telah mengedukasi para siswanya untuk memanfaatkan dan merawat mesin ATM tesebut secara baik. Di sisi lain, ia juga akan berkoordinasi dengan pihak Bank DKI untuk membuat sistem penggunaan yang lebih jelas.
"Sosialisasi sudah kita lakukan sejak beberapa waktu lalu. Mesinnya bisa langsung digunakan setelah KJP dibagikan," kata Theresia.
Untuk diketahui, kebijakan Pemerintah DKI menggelontorkan KJP adalah berkat kerja sama Bank DKI yang bertindak sebagai pembuat sistemnya. Masing-masing siswa yang menerima KJP akan mendapatkan kartu dalam format ATM dan dapat digunakan di seluruh mesin ATM Bank DKI.
Setiap bulannya, Pemerintah Provinsi DKI akan mengucurkan dana sebesar Rp 240.000 yang dapat digunakan untuk menutup kebutuhan personal para siswa, seperti untuk membeli buku, seragam, menutup biaya transportasi, dan hal pribadi lain yang berkaitan dengan proses pendidikan di sekolah. Sepanjang 2012, DKI akan memberikan KJP pada 10.406 siswa. Untuk tahap awal, KJP dibagikan pada 3.046 dan sisanya dibagikan secara bertahap.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com
No comments:
Post a Comment