Status wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentu menjadi keinginan seluruh instansi pemerintahan. Itulah kenapa kemudian semua berlomba mengelola anggaran dengan baik untuk menghindari status wajar dengan pengecualian (WDP) atau malah cap buruk tanpa opini (disclaimer).
Walau demikian, bagi Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, status WTP bukanlah segalanya. Ia mengaku lebih mementingkan kesejahteraan rakyat dengan mengelola anggaran secara bijak dan efektif.
"WTP itu gampang, kerja saja yang benar pasti dapat status WTP. Tapi buat apa WTP kalau rakyat tak sejahtera atau kita dipenjara," kata Basuki seusai bertemu anggota DPD RI di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (29/11/2012).
Beberapa hari lalu BPK telah melansir status WTP pada laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Padahal, di luar itu ada ratusan temuan yang berpotensi merugikan negara miliaran rupiah.
Dari ratusan temuan itu sedikitnya ada 60 temuan yang paling menonjol dan berpotensi merugikan negara sekitar Rp 70 miliar. Dari jumlah tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru berhasil memperbaiki atau mengembalikan uang negara sebesar Rp 30 miliar. "Semuanya kita selesaikan sampai tahun depan," ujar Basuki.
Basuki Usul Gaji PNS Lebihi Pegawai Swasta
Gaji pegawai negeri sipil (PNS) di Jakarta diusulkan naik melebihi gaji pegawai swasta. Hal itu pertama kali dilontarkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dengan tujuan untuk meningkatkan profesionalime seluruh PNS. "Biar lebih profesional dan lebih bersih, sehingga kita juga bisa menyejahterakan PNS," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Kamis (29/11/2012) sore.
Alasan lain Basuki mengusulkan kenaikan gaji untuk PNS adalah untuk memberikan kesan bangga pada para PNS, sehingga mampu mendongkrak kinerjanya lebih optimal. Kalaupun ada PNS nakal yang tidak memiliki kinerja lebih baik atas kenaikan gaji tersebut, maka sanksi tegas adalah ganjaran utamanya.
Mengenai sumber dana, kenaikan gaji akan diimbangin dengan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). Namun demikian, rencana ini masih dikaji secara mendalam dengan melibatkan pakar berpengalaman dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). "Kita ingin orang bangga kerja di sini (PNS), sama bangganya dengan kerja di bank terkenal atau perusahaan minyak," ujarnya.
Basuki Minta BNN Periksa Semua PNS DKI
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta Badan Narkotika Nasional (BNN) memeriksa seluruh pegawai negeri sipil (PNS) di seluruh Jakarta. Pemeriksaan itu terkait dengan tingginya angka penyalahgunaan narkoba di Jakarta. "Tadi saya minta BNN untuk memeriksa semuanya, termasuk saya," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Kamis (29/11/2012).
Ia mengatakan, dalam menjalankan pemeriksaan itu, nantinya BNN tak perlu menyertakan surat tugas atau izin melakukan pemeriksaan. Semuanya harus dirancang sedemikian rupa agar berjalan mendadak dan tak ada peluang untuk mengelabui petugas. Bila terbukti ada PNS di DKI Jakarta yang positif menggunakan narkoba, maka sanksi tegas telah siap menunggu. Ancamannya adalah hukuman pidana dan proses pemecatan diatur setelahnya.
"Harus mendadak, enggak perlu surat izin dan lain-lain. Semua enggak boleh tahu kapan BNN akan melakukan pemeriksaan," ujar Basuki.
Berdasarkan riset BNN dan Pusat Pendidikan Kesehatan Universitas Indonesia tahun 2012, angka pengguna narkoba di Jakarta melebihi angka 500.000 jiwa. Jumlah tersebut setara dengan tujuh persen jumlah penduduk Ibu Kota dan menempatkan Jakarta sebagai provinsi dengan jumlah pengguna narkoba tertinggi.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment