Awalnya, Basuki mempertanyakan terkait anggaran pengamanan kantor yang dibuat Dinas PU DKI sebesar Rp 1 miliar untuk 45 orang. Menurut mantan anggota Komisi II DPR ini, tidak mungkin ada perusahaan outsourcing yang mau menerima proyek tender tersebut. "Siapa mau ikut lelang piara 45 orang bayar Rp 1 miliar. Jadi, ada dua kemungkinan, potong gaji atau yang kerja cuma 20 orang. Jadi, waktu lelangnya dia tulis 45 orang," kata Basuki kepada jajaran Dinas PU DKI.
Basuki juga menyatakan keheranannya mengapa dinas-dinas di DKI menggelontorkan miliaran rupiah untuk pengamanan aset. "Semua SKPD membayar miliaran rupiah untuk pengamanan aset. Ini yang saya bingung. Satpol PP kita itu ngapain aja tujuh ribu orang? Kerjanya apa? Sebagian malakin orang renovasi rumah, keliling-keliling," ujarnya lagi. Dalam rapat tersebut, Basuki lebih terlihat santai ketimbang rapat-rapat sebelumnya. Bahkan, dia memaparkan sambil tertawa-tawa. Menurutnya, anggaran yang dibuat Dinas PU memang lebih realistis ketimbang dinas lainnya. Namun, dia tetap meminta anggaran yang masuk akal.
Pada anggaran pengamanan kantor Dinas PU, tertera Rp 1 miliar untuk 45 orang. Namun, berdasarkan hitung-hitungan jika gaji per orang Rp 2 juta, anggarannya mencapai Rp 1,3 miliar. "Ini kebiasaan kita buat anggaran. Satu miliar, 500, 250, tidak boleh begitu. Jadi, kalau hitungannya harus Rp 1,3 miliar, ya harus Rp 1,3 miliar, naikkan," ujar Basuki. "Jadi, saya tugasnya bukan motongin uang bapak, tetapi kalau begitu bapak bohong. Yang kerja enggak 45 orang," tambahnya.
Dengan anggaran hanya Rp 1 miliar, sementara real-nya bisa mencapai Rp 1,3 miliar, maka yang akan terjadi para petugas keamanan hanya akan di bayar di bawah Rp 2 juta. Belum lagi untuk THR dan pajak penghasilan. "Saya tidak mau orang yang kerja sama kita digaji di bawah UMP, Pak," kata Basuki. Basuki kemudian menceritakan, dia bertanya kepada petugas cleaning service di Balaikota DKI terkait upah mereka. "Saya sudah tanya, cleaning service cuma dapat satu koma... enggak tega lah kita," cetus wakil Jokowi ini. "Jadi, dialihkan ke honorer saja. Jadi, pengamanan kantor jangan dilelang," ujar Basuki memberi solusi terkait anggaran untuk pengamanan kantor di Dinas PU.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku heran dengan kinerja dinas pekerjaan umum yang selalu menggunakan pihak ketiga untuk pengerjaan suatu proyek. Padahal, hal tersebut bisa dikerjakan sendiri. Misalnya dalam proyek perbaikan jalur busway. Setiap koridornya, dinas PU menganggarkan Rp 20 juta. Perencanannya dilakukan oleh pihak ketiga. Padahal, banyak pegawai dinas PU yang direkrut dari lulusan insinyur. "Mereka (konsultan) juga insinyur kok, Pak, sama dengan kita, ilmunya sama. Namun, kita enggak bisa mengerjakan sendiri. Akan tetapi, itulah pemerintah. Jadi seolah-olah kita jadi PNS cuma jadi bos gitu lho, Pak. Semua kasih ke orang, kasih ke orang. Seolah-olah kita otaknya kosong," kata Basuki.
Hal ini terungkap dalam rapat Basuki dengan Dinas PU DKI yang dimuat di Youtube dengan judul "20 Nov 2012 Wagub Bpk Basuki T. Purnama menerima paparan Dinas Pekerjaan Umum part 1/3". "Dari dulu saya ributnya sama orang PU begitu, Pak. Ini Bupati sok, enggak butuh konsultan katanya. Bukannya sok, tetapi kalau sudah ada, contek, kenapa mesti bikin lagi. Ya pikiran saya begitu. Kan, kita insinyur semua, masak nyontek aja enggak bisa sama sekali," ujar Basuki lagi.
Dari paparan Dinas PU, Basuki melihat banyaknya anggaran, seperti studi perencanaan yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah. Semua pengerjaannya menggunakan pihak ketiga. "Apa enggak bisa di dalam melakukan sendiri? Enggak apa-apa, kalau enggak bisa, artinya kita enggak butuh insinyur di PU. Bener dong, Pak. Jadi kalau kita menerima PNS, PNS apa saja, asal ngerti manajemen," tutur pria yang akrab disapa Ahok itu. "Untuk apa insinyur di PU, enggak ada kerjanya kok. Semua dikasih ke orang," tutur dia lagi.
Para jajaran Dinas PU beralasan, berbagai perencanaan itu sesuai dengan SK gubernur. Namun, diingatkan Basuki bahwa kehadiran Jokowi-Basuki adalah untuk menciptakan Jakarta Baru. Oleh karena itu penyusunan anggaran proyek tidak lagi menggunakan gaya lama. "Saya potong yang enggak masuk akal. Kalau emang perlu dinaikkan, ya dinaikkan," katanya.
Masih dalam rapat anggaran dengan Dinas PU DKI Jakarta, Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama terheran-heran. Untuk scanning file saja, anggarannya mencapai Rp 350 juta. Dalam pengajuan anggaran, Dinas PU mencantumkan harga Rp 350 juta untuk scanning and filing electronic 2.450 lembar dokumen. Namun, anggaran tersebut belum termasuk manage service aplikasi online. "Kenapa kasih orang lain? Scanning kasih orang kita juga aja, Pak. Arsip elektronik Rp 350 juta. Bisa pakai orang dalam saja," kata Basuki sambil menggeleng-gelengkan kepala.
Hal ini terungkap dalam rapat Basuki dengan Dinas PU DKI yang dimuat di Youtube dengan judul "20 Nov 2012 Wagub Bpk Basuki T. Purnama menerima paparan Dinas Pekerjaan Umum part 1/3". Namun, jajaran Dinas PU beralasan mereka tidak memiliki scanner. Hal ini menambah keheranan Basuki. Kantor sebesar Dinas PU tidak memiliki scanner yang biasanya sudah satu paket dengan printer, telepon, dan faks. "Belum punya? Masak canggih-canggih belum punya. Beli printer sudah ada scan," ujarnya.
Menurut Ahok, penyimpanan file bisa dilakukan oleh gmail, murah dan gratis. Scanning pun bisa dilakukan oleh pegawai Dinas PU sendiri yang berjumlah sekitar 1.600 orang. "Untuk scanning 2.450 lembar, satu orang 10 lembar aja per hari bisa 1.000 lembar," cetusnya. Harga Rp 350 juta, menurut Ahok, memang termasuk kecil untuk APBD DKI Jakarta yang mencapai triliunan rupiah. Namun, dana tersebut bisa digunakan untuk hal lainnya yang bisa bermanfaat untuk masyarakat miskin. "Kecil memang untuk uang kita. Untuk orang miskin, kerja 10 tahun pun tidak punya uang ini, Pak. Dia gaji 2,5 juta per bulan, 10 tahun baru Rp 300 juta," ujarnya.
Setelah itu, jajaran Dinas PU sepakat untuk membeli alat scanning yang bisa untuk kertas ukuran A-3 seharga Rp 175 juta dan menghapus proyek tersebut. "Kemahalan A3 Rp 175 juta. Saya yakin kalau saya ke kantor Bapak, pasti punya printer yang besar itu. Masak enggak punya. Ini bisa langsung beli kan, enggak usah lelang," katanya lagi. "Satu unit scanner. Kesannya hebat, pembangunan untuk pengarsipan. Tulis saja pembelian scanner, pengadaan scanner untuk arsip," ucap pria yang akrab disapa Ahok itu.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai terlalu banyak anggaran di Dinas PU DKI Jakarta yang menggunakan konsultan. Bahkan untuk saringan sampah saja butuh perencanaan. Untuk jasa seluruh konsultan saja, anggaran Dinas PU mencapai Rp 33 miliar. Padahal, konsultan hanya digunakan untuk perencanaan, yang seharusnya bisa dilakukan oleh orang dalam Dinas PU. "Perencanaan saringan sampah saja Rp 300 juta. Apa yang mau direncakan, Pak? Bapak pasang saja saringan sampah, apa susahnya. Maksudnya uang-uang ini yang saya tidak paham," kata Basuki.
Hal ini terungkap dalam rapat Basuki dengan Dinas PU DKI yang dimuat di Youtube dengan judul "20 Nov 2012 Wagub Bpk Basuki T. Purnama menerima paparan Dinas Pekerjaan Umum part 1/3". Menurut Basuki, terlalu banyak anggaran untuk perencanaan-perencanaan dan pengawasan yang harusnya dilakukan oleh Dinas PU, namun diberikan kepada konsultan. Padahal, banyak pegawai Dinas PU yang merupakan lulusan insinyur. "Benar-benar uang negara dihabiskan untuk hal-hal yang tidak penting," cetus pria yang akrab disapa Ahok ini.
Basuki juga menceritakan pengalamannya saat menjadi Bupati di Belitung Timur. Menurutnya, konsultan kerap mengakali kliennya. "Survei sekali, bisa bikin 3-4 dokumen, tapi dia hitung cost-nya seolah-olah 3-4 kali jalan. Dulu di Bangka Belitung, foto udara, dari pusat ada. Dia lobi kita untuk provinsi, dia lobi tingkat kabupaten. Tapi seolah-olah dia terbang tiga kali. Jadi dia cuma copy paste," tuturnya. Untuk itu, jika berhubungan dengan konsultan, Basuki meminta Kepala Dinas lebih teliti lagi melihatnya apakah mereka memberi harga yang masuk akal. "Kita minta bantu mereka, setengah kasih ke rakyat kembali," imbuhnya.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/
No comments:
Post a Comment