Hidayat menilai apa yang sudah disepakati itu seharusnya bisa dijalankan. Pasalnya, kata dia, sebelumnya sudah ada komunikasinya dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang tak keberatan UMP dinaikkan asalkan ada pengecualian untuk usaha kecil menengah dan industri padat karya. "Saya menjanjikan untuk dibicarakan dikeluarkan peraturan menteri tenaga kerja untuk mengecualikan itu. Sekarang sudah dilaksanakan. Jadi, kesepakatan saya dengan Apindo mestinya sudah berjalan," kata Hidayat.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ketika dimintai tanggapan rencana gugatan ke PTUN itu mengaku tak mempermasalahkannya. "Setiap orang punya hak untuk melakukan itu," kata Jokowi singkat. Sebelumnya, Jokowi mengatakan bahwa keputusan itu diambil berdasarkan win-win solution. Apabila salah satu pihak tidak setuju, akan selalu berkelanjutan sehingga tidak akan ada habisnya. "Kalau ditanya ke serikat masih belum, pengusaha masih belum. Itu sudah saya putuskan. Saya sudah minta yang sudah diputuskan semuanya bisa menerima. Saya sudah undang dan ajak berbicara. Kalau berbicara senang tidak senang, puas tidak puas, orang hidup enggak ada habisnya," kata Jokowi.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menetapkan upah minimum provinsi DKI tahun 2013 sebesar Rp 2.200.000. Angka ini lebih kecil Rp 16.243 dari rekomendasi yang diajukan Dewan Pengupahan sebesar Rp 2.216.243, atau naik 43,8 persen dari UMP DKI 2012. Keputusan tersebut diambil Gubernur Jokowi setelah menggelar pertemuan dengan buruh dan pengusaha di Balaikota, Selasa (20/11). �UMP sudah kami ketok. Kalau ditanya serikat buruh belum puas, pengusaha juga belum, jadi ya bagaimana. Tadi saya minta agar semua unsur dapat menerima keputusan itu. Jika ditanya senang tidak senang atau puas tidak puas, tidak akan ada habisnya. Nilai itu sudah mengakomodir semua kepentingan,� tutur Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo di Balaikota.
Sebelumnya, Rabu (14/11), Dewan Pengupahan DKI Jakarta menetapkan upah minimum provinsi (UMP) DKI tahun 2013 sebesar Rp 2.216.243. Nilai ini lebih besar 44,93 persen dari UMP DKI tahun 2012 Rp 1.529.150. Dalam proses penetapan UMP itu, unsur pengusaha melancarkan aksi walkout, meninggalkan ruang. Penetapan UMP DKI tahun 2013, menurut Jokowi, juga mempertimbangkan nilai upah minimum di wilayah sekitar Jakarta. Menurut dia, wajar jika UMP Jakarta lebih tinggi dari wilayah sekitarnya. Namun, UMP DKI tidak bisa terlalu tinggi sebab dapat memicu gejolak. �Nilai UMP DKI di atas sedikit, terpaut Rp 50.000 dengan timur dan selisih Rp 100.000 dengan barat. Kita berada di tengah. Tidak mungkin UMP DKI terpaut terlampau tinggi,� ujarnya.
Gubernur membuka diri bagi pihak yang keberatan dengan keputusan tersebut. Mekanisme penangguhan pelaksanaan UMP memungkinkan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan UMP. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta Deded Sukendar mengatakan, UMP DKI Jakarta 2013 diputuskan sesuai dengan standar hidup buruh, standar regional, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2013, proyeksi inflasi, dan kebutuhan hidup layak (KHL) tahun 2012. Nilai UMP DKI 2013 adalah 112 persen KHL Rp 1.978.789. Buruh menginginkan UMP senilai Rp 2.799.067, sementara perwakilan pengusaha menawarkan angka 100 persen KHL, dan pemerintah mengusulkan angka Rp 2.176.667, kemudian ditetapkan gubernur Rp 2.200.000.
Respons pengusaha buruh - Unsur pengusaha belum menentukan sikap atas penetapan UMP itu. �Kami menunggu peraturan gubernur secara resmi,� kata Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta Sarman Simanjorang. �UMP setiap tahun akan naik. Kalau tahun 2013 naik 43,8 persen, lalu tahun 2014 bisa naik berapa lagi? Lalu tahun 2015, 2016? Ini berbahaya untuk iklim investasi kalau tidak dikendalikan,� ujar Sarman. Sarman menambahkan, besaran UMP 2013 Rp 2.200.000 itu bakal memberatkan usaha kecil menengah yang mayoritas menopang perekonomian Jakarta. �Jika memang angka itu tidak bisa diubah, kami akan mengkaji nasib pengusaha di Jakarta. Harus ada solusi kalau ada pengusaha yang tidak mampu membayar. Izin penangguhan pembayaran UMP harus dipermudah daripada perusahaan melakukan PHK karyawannya,� kata Sarman.
Sementara itu, buruh menyatakan kecewa karena gubernur menetapkan UMP di bawah angka rekomendasi Dewan Pengupahan. �Baru kali ini gubernur menetapkan UMP di bawah rekomendasi Dewan Pengupahan. Uang Rp 16.243 itu mungkin bagi pengusaha tidak ada artinya, tapi bagi kami sangat besar artinya,� kata Sekjen Forum Buruh DKI Mohammad Toha. Menurut Toha, sebelum UMP 2013 dituangkan secara resmi dalam peraturan gubernur, proses masih terus berjalan. Dia tetap berharap pemerintah bisa memenuhi tuntutan buruh untuk menetapkan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) dengan besaran 15 persen hingga 50 persen UMP, sesuai dengan sektor masing-masing. �Kamis nanti kami akan kembali menyampaikan aspirasi ke Balaikota, entah demonstrasi, entah silaturahim,� ujar Toha.
UMK Tangerang masih alot - Proses pembahasan upah minimum kota/kabupaten (UMK) buruh Kota dan Kabupaten Tangerang tahun 2012 masih berlangsung alot hingga Selasa (20/11). Belum ada kata sepakat dari rapat di Disnaker, yang sudah berlangsung dua hari, sejak Senin (19/11). Juru Bicara Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Sunarno mengatakan, usulan buruh Rp 2,8 juta per bulan. Usulan Apindo sesuai KHL, yaitu Rp 1,7 juta per bulan. �Kalaupun usulan kami dianggap berlebihan, kami sepakat jika disetarakan UMK DKI,� tambah Sunarno. (NDY/FRO/PIN)
No comments:
Post a Comment