Penggunaan Uang dari Kartu Jakarta Pintar

Seperti diketahui, para siswa penerima KJP akan menggunakan uang sebesar Rp 240.000 setiap bulannya melalui kartu ATM Bank DKI. Dikhawatirkan akan terjadi penyelewengan atau pemanfaatan kartu yang tidak semestinya. Menanggapi itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku tak risau. Baginya, pengawasan menjadi tanggung jawab bersama. Pihaknya sengaja memberikan bantuan untuk menutup keperluan personal para siswa dalam bentuk uang dengan alasan agar para siswa leluasa menutupi kebutuhannya sesuai dengan keperluan.

Saldo Kartu Pintar Masuk Tiap Tanggal 1

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, saldo Kartu Jakarta Pintar (KJP) akan terisi setiap awal bulan. Para siswa tak perlu khawatir karena kartu ini dapat dimanfaatkan untuk menutupi kebutuhan pribadi siswa guna menunjang proses pendidikannya di sekolah.

"Saldonya setiap tanggal 1 sudah masuk," kata Jokowi seusai membagikan KJP di SMA Yappenda, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (1/12/2012).

Guna memastikan itu, Jokowi pun mencoba KJP beberapa siswa untuk digunakan di ATM Bank DKI. Tanpa kesulitan, transaksi penarikan uang dapat dilakukan dengan mudah. KJP memang sengaja diformat dalam bentuk ATM, bekerja sama dengan Bank DKI. Setiap bulannya, para siswa penerima akan mendapatkan suntikan dana sebesar Rp 240.000.

Sesuai aturan, KJP hanya dapat digunakan untuk menutup kebutuhan personal yang memiliki kaitan dengan proses pendidikan di sekolah. Misalnya untuk biaya transportasi, pembelian buku, seragam, tas sekolah, atau makanan penunjang gizi. Diharapkan, KJP dapat mendongkrak angka partisipasi kasar (APK) pendidikan menengah di Jakarta yang saat ini angkanya masih berada di bawah 90 persen.

Seperti diberitakan sebelumnya, mulai hari ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi membagikan KJP untuk ribuan siswa di Jakarta. Berdasarkan data terkini yang berhasil dihimpun dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta, pada hari ini KJP akan diberikan untuk 3.046 siswa dari 113 sekolah (15 sekolah negeri dan 98 sekolah swasta).

Di Jakarta Utara, jumlah penerima KJP mencapai 1.675 siswa yang berasal dari 46 sekolah. Dari jumlah tersebut beberapa siswa berasal dari 5 sekolah negeri dan mayoritas lainnya berasal dari 41 sekolah swasta.

KJP merupakan salah satu program unggulan di bidang pendidikan hasil inisiasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah pimpinan Jokowi. Kartu ini berpihak pada peserta didik yang tidak mampu atau miskin dan sumber dananya dari dana rawan putus sekolah di tiap-tiap suku dinas pendidikan di Jakarta.

Tahun ini KJP hanya dibatasi untuk siswa di jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengaji pemberian kartu serupa untuk siswa di jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP).

Siswa Gunakan Kartu Pintar untuk Bayar Iuran Sekolah

Seorang siswa kelas XII SMA PGRI 38 Kelapa Gading, Jakarta Utara, Saeful Rahman, mengaku akan memanfaatkan dana pemberian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk membayar iuran sekolah. Bagi Saeful, tak ada pilihan lain. Sebab, selama ini, ia selalu menunggak iuran sekolah setidaknya untuk waktu dua sampai tiga bulan dengan biaya per bulannya Rp 240.000. Di keluarganya, kisah Saeful, yang menjadi tulang punggung adalah seorang kakaknya yang berprofesi sebagai sopir bayaran. Penghasilannya tak bisa menutupi biaya pendidikan dan kebutuhan hidup keluarganya.

"Ya gimana lagi? Saya sekolah dibayarin kakak yang kerjanya cuma sopir," kata Saeful, saat dijumpai Kompas.com, pada acara pembagian KJP di SMA Yappenda, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (1/12/2012).

Pengakuan Saeful tentang penggunaan dana bantuan ini tak sejalan dengan harapan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, yang berharap dana dari KJP dimanfaatkan untuk keperluan menutup biaya personal, seperti biaya transportasi, pembelian buku dan seragam, memenuhi asupan gizi, dan hal lain yang berkaitan langsung dengan kebutuhan personal siswa untuk tetap sekolah.

Hari ini, KJP dibagikan untuk 3.046 siswa miskin di Jakarta. Hingga akhir 2012, penerima KJP akan menyentuh angka 10.406 siswa yang pembagiannya dilakukan secara bertahap. Setiap bulan, para pemegang KJP akan mendapatkan suntikan dana sebesar Rp 240.000 yang dapat langsung ditarik melalui mesin ATM Bank DKI dengan kartu yang memang diformat dalam bentuk ATM.

Ke depannya, KJP akan diberikan kepada seluruh siswa SD hingga SMA yang masuk kategori miskin dan sangat miskin. Diharapkan, angka partisipasi kasar (APK) di Jakarta akan melonjak setelah program ini dilaksanakan.

KJP buat Beli Sepatu, Buku, dan Naik Angkot

Setelah sukses dengan Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang disambut baik warga DKI, Sabtu (1/12/2012), Kartu Jakarta Pintar hadir di tengah-tengah siswa dan siswi di DKI Jakarta.

SMA Paskalis Kemayoran, Jakarta Utara, menjadi salah satu yang menerimanya. Sebanyak 3.046 siswa menerima KJP sebagai bantuan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk biaya operasional sekolah.

Hal ini disambut gembira para siswa dan siswi, khususnya SMA Paskalis yang didaulat untuk acara simbolisasi penyerahan KJP yang diberikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi.

Vanessa, salah satu siswi SMA Paskalis, mengaku merasa senang dan tidak menyangka menerima KJP dari Jokowi langsung. "Aku senang bisa terima Kartu Jakarta Pintar, enggak nyangka juga bisa terima langsung dari Pak Jokowi," katanya.

Seperti yang sudah dikatakan oleh Jokowi, program dari KJP bukan untuk biaya SPP melainkan bantuan operasional siswa. Hal ini juga telah dipahami Vanessa. "KJP kan bukan untuk bayar SPP. Aku mau pake KJP buat beli buku, beli kaus kaki, beli sepatu, ongkos naik angkot, pokoknya untuk operasional aku sekolah," katanya.

Untuk penggunaan kartu yang berupa ATM Bank DKI, Vanessa mengaku sudah paham. "Aku sih tadi udah diajarin penggunaannya. Nanti kalau lupa, kata bapak dari banknya, bisa tanya lagi," pungkasnya.

Jokowi: Kalau Buat Beli TV, Kartu Pintarnya Saya Cabut

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengimbau seluruh siswa penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk bijak menggunakan uang yang diberikan setiap bulannya. Para siswa penerima KJP akan mendapatkan bantuan dana pendidikan sebesar Rp 240.000 setiap bulan. Sesuai tujuannya, KJP hanya diperkenankan untuk digunakan siswa menutupi keperluan pribadinya terkait pendidikan.

"Kartu ini buat menunjang keperluan pribadi siswa untuk bersekolah," kata Jokowi, seusai membagikan KJP, di SMA Yappenda, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (1/12/2012).

Sesuai aturan, KJP dapat dimanfaatkan siswa untuk menutupi biaya transportasi, keperluan membeli buku, peningkatan gizi, dan hal lainnya yang masuk dalam kebutuhan personal terkait keperluan sekolah. Jokowi mengaku akan memberikan sanksi apabila ada siswa yang kedapatan menggunakan KJP di luar peruntukannya.

"Jangan untuk yang lain. Kalau untuk beli televisi nanti kartunya saya cabut," ujarnya.

Seperti diberitakan, sepanjang tahun ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberikan KJP kepada 10.406 siswa SMA dan SMK. Jumlah tersebut untuk menutup angka partisipasi kasar yang mencapai 87,16 persen. Anggaran yang dialokasikan untuk KJP tahun ini sebesar Rp 37 miliar. KJP merupakan salah satu program unggulan di bidang pendidikan hasil inisiasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Jokowi. Kartu ini diperuntukkan bagi peserta didik yang tidak mampu atau miskin.

KJP juga ditujukan sebagai biaya penunjang kebutuhan personal, seperti uang transportasi, buku, sepatu, baju, gizi, dan lain-lain. Masing-masing siswa penerima akan memiliki KJP dalam wujud kartu anjungan tunai mandiri (ATM) Bank DKI dengan suntikan dana sekitar Rp 240.000 per bulan. Tahun ini, KJP hanya dibatasi untuk siswa di jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah melakukan kajian pemberian kartu serupa untuk siswa di jenjang pendidikan dasar, SD dan SMP.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/