Basuki Hanya Belum Dapat Hidayah

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dikenal sebagai sosok yang blak-blakan. Saat menjadi pembicara di Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), dia menceritakan bagaimana nada miring yang diterimanya saat mengikuti pilkada.

Basuki: Saya Hanya Belum Dapat Hidayah Saja

Sebagai keturunan Tionghoa, pria yang akrab disapa Ahok itu menyadari tantangannya saat terjun ke kancah politik. "Jangan pilih Ahok yang kafir. Lalu kenapa tetap memilih Ahok? Nah ini alasannya pasti menarik," kata Basuki dalam forum tersebut, Selasa (27/11/2012).

Basuki bercerita, selama 10 tahun, dia menjadi anggota parlemen lokal di daerah asalnya, Bangka Belitung. Dia pun menyadari posisinya sebagai orang Kristen. "Saya Kristen, tapi sejak SD-SMP saya sekolah di sekolah Islam. Saya hanya belum dapat hidayah saja," kata Basuki sambil tersenyum.

Dia juga mengaku belajar mengaji habis shalat isya. Namun, dia pernah merasakan ditolak masuk masjid oleh Ketua Panitia MTQ Provinsi Bangka Belitung 2006. "Saya hanya belum mendapat hidayah," tuturnya lagi. "Kata warga, yang kami butuhkan yang bisa menyejahterakan umat, bukan mengaku KTP Islam tapi korupsi. Mending dipimpin Ahok daripada dipimpin orang yang ngaku punya hidayah tapi kafir," tambahnya.

Seusai Basuki menyampaikan pandangannya, seorang perwakilan dari Norwegia yang hadir dalam dialog ini mengaku sangat puas dengan apa yang disampaikan oleh Basuki. "Sekarang saya tahu mengapa Pak Basuki terpilih menjadi wakil gubernur," kata dia disambut tepuk tangan para peserta dialog.

Dialog antarumat beragama ini merupakan inisiasi dari FKUB sekaligus menyambut beberapa orang perwakilan Norwegia dalam dialog hak asasi manusia (HAM) ke-11 yang berlangsung di Jakarta.

Dialog ini diarahkan untuk mengetahui dinamika FKUB sebagai leading sector kerukunan umat beragama di Provinsi DKI Jakarta. Hadir juga dalam dialog ini, Ketua FKUB KH Ahmad Syafii Mufid, Wakil Ketua FKUB Rudi Pratikno dan Echa Abdullah, serta Sekretaris FKUB H ME Syahroni.

Basuki: Korupsi karena Orang Terlalu Cinta Uang

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai semua permasalahan bangsa berasal dari praktik korupsi yang semakin memprihatinkan. Untuk itu, ia bertekad menjadi sosok pemimpin yang bersih dari korupsi agar menjadi contoh para bawahannya. "Ada satu hal yang saya pikirkan, akar dari masalah bangsa ini adalah korupsi, karena orang terlalu cinta uang," kata Basuki saat memberikan paparan dalam seminar pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, di Balaikota Jakarta, Rabu (28/11/2012).

Menurut Basuki, sosok pemimpin yang bersih dari korupsi akan merangsang semua bawahannya untuk menjauh dari kejahatan tersebut. Di luar itu, ia bertekad menyanggupi usulan dari berbagai pihak untuk menjadikan Jakarta sebagai provinsi model antikorupsi.

Diakui Basuki, alasan-alasan itulah yang kemudian mendorong Gubernur DKI Joko Widodo memangkas plafon anggaran di semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Jakarta. Pemangkasan plafon anggaran sekitar 25 persen itu untuk mendorong pemanfaatan dana yang lebih efektif tanpa harus mengurangi manfaat yang dirasakan masyarakat. "Tapi, semua bukan karena takut, ini untuk menjadikan DKI sebagai model antikorupsi karena sekarang kita punya kepala dan wakil yang lurus," ujarnya.

Basuki menjadi pembicara di seminar bertajuk "Pencegahan Korupsi Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Pengelolaan APBD di Provinsi DKI Jakarta" ini untuk mewakili Gubernur Joko Widodo yang sedang mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hadir juga Ketua KPK Abraham Samad, Ketua Ombudsman RI Danang Girindrawardana, dan Ketua BPKP Mardiasmo. Semua kepala SKPD dan kepala perusahaan daerah juga ikut hadir dan memenuhi ruangan Balai Agung di Balaikota Jakarta.

Basuki Senang Jakarta Dijadikan Model Antikorupsi

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku senang daerah yang dipimpinnya dijadikan model antikorupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman RI, serta Badan Pemeriksa Keudangan dan Pembangunan (BPKP) DKI Jakarta. Dia berharap hal ini dapat dijadikan inisiatif bersama dan ditiru oleh daerah lain di Indonesia. "Ya, kami juga senang kalau banyak yang mendukung Jakarta dijadikan model antikorupsi sesuai standar," kata Basuki di sela-sela kesibukannya, di Balaikota Jakarta, Rabu (28/11/2012).

Basuki mengatakan, saat ini 80 persen media menyorot kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal itulah yang menjadi keunggulan tersendiri karena informasinya dapat cepat beredar ke seluruh daerah di Indonesia. Misalnya dalam rencana membuat anggaran, DKI Jakarta telah melakukan pengawasan ketat yang melibatkan BPKP. Pengawasan semacam inilah yang harus diikuti oleh daerah lain untuk merancang dan memanfaatkan anggaran dengan efektif dan memperkecil celah kebocoran. "Ini barometer Jakarta, kami libatkan BPKP sejak merencanakan anggaran," ujarnya.