Pantauan Kompas.com, sejumlah buruh dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), serta sejumlah organisasi buruhnya memulai aksinya sekitar pukul 10.00 di depan kantor Wali Kota Jakarta. Para buruh ini berunjuk rasa menolak upah murah. Mereka menuntut Jokowi untuk menaikkan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta per 1 Januari 2013.
"Kami menuntut janji, Pak Ahok berani naik ke mobil komando, kami juga meminta Pak Jokowi datang dan berbicara dengan kami. Buruh menagih janji saat dipenuhi," kata Aris, salah satu orator dalam aksi itu.
Diberitakan sebelumnya, hari ini Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan bertemu dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, Muhaimin Iskandar, untuk membahas upah buruh. Diimbau kepada masyarakat Jakarta untuk menghidari Jalan Medan Merdeka Selatan dari Tugu Tani menuju Jalan Thamrin sebab lalu lintasnya terpantau padat dan tersendat. Namun, Dinas Perhubungan DKI Jakarta belum melakukan penutupan total dan pengalihan arus lalu lintas.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyatakan akan melakukan pertemuan dengan serikat buruh dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sebelum menyebutkan besaran upah minimum provinsi (UMP) DKI 2013. Dalam demonstrasi yang dilakukan beberapa serikat buruh akhir-akhir ini mereka menuntut besaran UMP DKI 2013 mencapai Rp 2,8 juta. Jumlah tersebut diperoleh melalui penghitungan dari 122 komponen kebutuhan hidup layak (KHL). Jokowi pun akan mencari solusi win-win solution untuk menyelesaikan permasalahan buruh ini.
"Tuntutan buruh Rp 2,8 juta ya tidak apa-apa. Namanya juga tuntutan ya berarti ada keinginan. Namun, ini kan ada dua belah pihak, jadi harus dicarikan solusinya, win-win solution," kata Jokowi, di Kemenakertrans, di Jakarta, Jumat, (2/11/2012).
Berdasarkan Permen No 13 tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, jumlah jenis kebutuhan yang semula 46 item berubah menjadi 60 jenis komponen KHL. Melalui survei berdasarkan 60 item tersebut, KHL Oktober DKI tercatat mencapai Rp 1.845.674.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan, dalam penetapan UMP yang akan digelar 20 November mendatang, sangat dimungkinkan besaran UMP di DKI akan lebih besar dari wilayah lainnya.
"Sebab, besaran UMP di DKI selalu lebih besar dari daerah lainnya. Harus dipastikan rentang besaran angka tersebut berdampak juga ke Jawa Barat sehingga nilainya juga wajar," kata Ahmad Heryawan.
Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya menetapkan angka kebutuhan hidup layak (KHL) baru yang jumlahnya lebih besar dibandingkan nominal sebelumnya. Pada 2013 mendatang, UMP DKI akan menembus 102 persen angka KHL yang jumlahnya telah ditetapkan, yakni Rp 1.978.789 per bulan. Sementara itu, untuk UMP, baru akan ditetapkan pada 20 November mendatang oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar.
No comments:
Post a Comment