Berdasarkan data terkini yang berhasil dihimpun dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta, pada hari ini, KJP akan diberikan untuk 3.046 siswa dari 113 sekolah (15 sekolah negeri dan 98 sekolah swasta). Di Jakarta Utara, jumlah penerima KJP mencapai 1.675 siswa yang berasal dari 46 sekolah.
Dari jumlah tersebut, beberapa siswa berasal dari lima sekolah negeri dan mayoritas lainnya berasal dari 41 sekolah swasta. KJP merupakan salah satu program unggulan di bidang pendidikan hasil inisiasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah pimpinan Jokowi. Kartu ini berpihak pada peserta didik yang tidak mampu atau miskin dan sumber dananya dari dana rawan putus sekolah di masing-masing suku dinas pendidikan di Jakarta.
Tahun ini, KJP hanya dibatasi untuk siswa di jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK). Pemprov DKI Jakarta tengah mengkaji pemberian kartu serupa untuk siswa di jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP).
Tahun Depan Semuanya Dapat Kartu Pintar
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin bergerak cepat memutus permasalahan pendidikan di Ibu Kota. Setelah meluncurkan 3.046 Kartu Jakarta pintar (KJP) hari ini, Sabtu (1/12/2012), Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menargetkan akan memberikan KJP kepada seluruh siswa miskin dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah (SMA/SMK). Untuk diketahui, sepanjang tahun ini, KJP akan dibagikan kepada 10.406 siswa miskin Jakarta di jenjang pendidikan menengah. Besaran dana yang diberikan kepada setiap siswa Rp 240.000 per bulan. Dana bantuan ini diharapkan dapat menutupi kebutuhan personal para siswa.
"Tahun depan semuanya dapat KJP, jumlahnya sekitar 332.000 penerima," kata Jokowi saat membagikan KJP di SMA Paskalis, Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu siang.
Menurut Jokowi, akan ada perbedaan nominal dana yang diterima siswa di setiap jenjang. Jika siswa SMA/SMK mendapat jatah Rp 240.000 per bulan, siswa setingkat SMP akan memperoleh dana Rp 210.000 per bulan, dan siswa SD menerima Rp 180.000 per bulan.
"Itu bukan untuk biaya sekolah, melainkan untuk biaya beli seragam, beli sepatu, beli buku, serta untuk tambahan biaya gizi dan transportasi. Biaya sekolah, kan, sudah ditanggung," ujarnya.
Namun, masih ada perbedaan antara jumlah calon penerima KJP 2013 versi Jokowi dan data yang dimiliki Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Jokowi mengatakan tahun depan ada 332.000 siswa yang akan menerima KJP. Sementara data Dinas Pendidikan DKI mencatat hanya 251.258 siswa yang akan mendapatkan kartu tersebut. Jumlah 251.258 yang dipegang Dinas Pendidikan DKI merupakan akumulasi dari jumlah siswa dengan kategori miskin dan kategori sangat miskin. Jumlah siswa yang masuk dalam kategori miskin mencapai 100.922 orang dan siswa kategori sangat miskin mencapai 150.536 orang.
ATM di Sekolah untuk Optimalkan Kartu Pintar
Untuk memaksimalkan penggunaan Kartu Jakarta Pintar (KJP), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan fasilitas mesin ATM Bank DKI di sekolah. Meski saat ini baru ada dua sekolah yang dilengkapi mesin ATM Bank DKI, ke depan, jumlahnya akan ditambah sesuai kebutuhan di lapangan.
Direktur Utama Bank DKI Eko Budiwiyono mengatakan, mesin ATM Bank DKI saat ini baru berada di SMA Yappenda, Tanjung Priok, Jakarta Utara, dan di SMA Paskalis, Kemayoran, Jakarta Pusat. Pihak sekolah diberikan keleluasaan untuk mengajukan penempatan mesin ATM meski harus melewati proses kualifikasi berdasarkan tingkat kebutuhannya.
"Mesin ini kita permanenkan agar memudahkan siswa, khususnya dalam transaksi KJP," kata Eko, saat ditemui di SMA Yappenda, Tanjung Priok, Utara, Sabtu (1/12/2012).
Ditemui di lokasi yang sama, Kepala SMA Yappenda Bakrie Signun menyampaikan, mesin ATM yang diberikan oleh Bank DKI akan ditempatkan di posisi yang tidak mengganggu kegiatan sekolah. Masa operasinya, mesin ini terbuka untuk dimanfaatkan siswa dalam 24 jam nonstop.
"Sekarang masih sementara, nanti kita geser dan dipermanenkan. Pokoknya sehari penuh bisa dimanfaatkan," ujarnya.
Secara terpisah, Kepala SMA Paskalis Theresia Setyastanti mengaku telah mengedukasi para siswanya untuk memanfaatkan dan merawat mesin ATM tesebut secara baik. Di sisi lain, ia juga akan berkoordinasi dengan pihak Bank DKI untuk membuat sistem penggunaan yang lebih jelas.
"Sosialisasi sudah kita lakukan sejak beberapa waktu lalu. Mesinnya bisa langsung digunakan setelah KJP dibagikan," kata Theresia.
Untuk diketahui, kebijakan Pemerintah DKI menggelontorkan KJP adalah berkat kerja sama Bank DKI yang bertindak sebagai pembuat sistemnya. Masing-masing siswa yang menerima KJP akan mendapatkan kartu dalam format ATM dan dapat digunakan di seluruh mesin ATM Bank DKI.
Setiap bulannya, Pemerintah Provinsi DKI akan mengucurkan dana sebesar Rp 240.000 yang dapat digunakan untuk menutup kebutuhan personal para siswa, seperti untuk membeli buku, seragam, menutup biaya transportasi, dan hal pribadi lain yang berkaitan dengan proses pendidikan di sekolah. Sepanjang 2012, DKI akan memberikan KJP pada 10.406 siswa. Untuk tahap awal, KJP dibagikan pada 3.046 dan sisanya dibagikan secara bertahap.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com
Seperti diketahui, para siswa penerima KJP akan menggunakan uang sebesar Rp 240.000 setiap bulannya melalui kartu ATM Bank DKI. Dikhawatirkan akan terjadi penyelewengan atau pemanfaatan kartu yang tidak semestinya. Menanggapi itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku tak risau. Baginya, pengawasan menjadi tanggung jawab bersama. Pihaknya sengaja memberikan bantuan untuk menutup keperluan personal para siswa dalam bentuk uang dengan alasan agar para siswa leluasa menutupi kebutuhannya sesuai dengan keperluan.
Saldo Kartu Pintar Masuk Tiap Tanggal 1
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, saldo Kartu Jakarta Pintar (KJP) akan terisi setiap awal bulan. Para siswa tak perlu khawatir karena kartu ini dapat dimanfaatkan untuk menutupi kebutuhan pribadi siswa guna menunjang proses pendidikannya di sekolah.
"Saldonya setiap tanggal 1 sudah masuk," kata Jokowi seusai membagikan KJP di SMA Yappenda, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (1/12/2012).
Guna memastikan itu, Jokowi pun mencoba KJP beberapa siswa untuk digunakan di ATM Bank DKI. Tanpa kesulitan, transaksi penarikan uang dapat dilakukan dengan mudah. KJP memang sengaja diformat dalam bentuk ATM, bekerja sama dengan Bank DKI. Setiap bulannya, para siswa penerima akan mendapatkan suntikan dana sebesar Rp 240.000.
Sesuai aturan, KJP hanya dapat digunakan untuk menutup kebutuhan personal yang memiliki kaitan dengan proses pendidikan di sekolah. Misalnya untuk biaya transportasi, pembelian buku, seragam, tas sekolah, atau makanan penunjang gizi. Diharapkan, KJP dapat mendongkrak angka partisipasi kasar (APK) pendidikan menengah di Jakarta yang saat ini angkanya masih berada di bawah 90 persen.
Seperti diberitakan sebelumnya, mulai hari ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi membagikan KJP untuk ribuan siswa di Jakarta. Berdasarkan data terkini yang berhasil dihimpun dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta, pada hari ini KJP akan diberikan untuk 3.046 siswa dari 113 sekolah (15 sekolah negeri dan 98 sekolah swasta).
Di Jakarta Utara, jumlah penerima KJP mencapai 1.675 siswa yang berasal dari 46 sekolah. Dari jumlah tersebut beberapa siswa berasal dari 5 sekolah negeri dan mayoritas lainnya berasal dari 41 sekolah swasta.
KJP merupakan salah satu program unggulan di bidang pendidikan hasil inisiasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah pimpinan Jokowi. Kartu ini berpihak pada peserta didik yang tidak mampu atau miskin dan sumber dananya dari dana rawan putus sekolah di tiap-tiap suku dinas pendidikan di Jakarta.
Tahun ini KJP hanya dibatasi untuk siswa di jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengaji pemberian kartu serupa untuk siswa di jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP).
Siswa Gunakan Kartu Pintar untuk Bayar Iuran Sekolah
Seorang siswa kelas XII SMA PGRI 38 Kelapa Gading, Jakarta Utara, Saeful Rahman, mengaku akan memanfaatkan dana pemberian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk membayar iuran sekolah. Bagi Saeful, tak ada pilihan lain. Sebab, selama ini, ia selalu menunggak iuran sekolah setidaknya untuk waktu dua sampai tiga bulan dengan biaya per bulannya Rp 240.000. Di keluarganya, kisah Saeful, yang menjadi tulang punggung adalah seorang kakaknya yang berprofesi sebagai sopir bayaran. Penghasilannya tak bisa menutupi biaya pendidikan dan kebutuhan hidup keluarganya.
"Ya gimana lagi? Saya sekolah dibayarin kakak yang kerjanya cuma sopir," kata Saeful, saat dijumpai Kompas.com, pada acara pembagian KJP di SMA Yappenda, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (1/12/2012).
Pengakuan Saeful tentang penggunaan dana bantuan ini tak sejalan dengan harapan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, yang berharap dana dari KJP dimanfaatkan untuk keperluan menutup biaya personal, seperti biaya transportasi, pembelian buku dan seragam, memenuhi asupan gizi, dan hal lain yang berkaitan langsung dengan kebutuhan personal siswa untuk tetap sekolah.
Hari ini, KJP dibagikan untuk 3.046 siswa miskin di Jakarta. Hingga akhir 2012, penerima KJP akan menyentuh angka 10.406 siswa yang pembagiannya dilakukan secara bertahap. Setiap bulan, para pemegang KJP akan mendapatkan suntikan dana sebesar Rp 240.000 yang dapat langsung ditarik melalui mesin ATM Bank DKI dengan kartu yang memang diformat dalam bentuk ATM.
Ke depannya, KJP akan diberikan kepada seluruh siswa SD hingga SMA yang masuk kategori miskin dan sangat miskin. Diharapkan, angka partisipasi kasar (APK) di Jakarta akan melonjak setelah program ini dilaksanakan.
KJP buat Beli Sepatu, Buku, dan Naik Angkot
Setelah sukses dengan Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang disambut baik warga DKI, Sabtu (1/12/2012), Kartu Jakarta Pintar hadir di tengah-tengah siswa dan siswi di DKI Jakarta.
SMA Paskalis Kemayoran, Jakarta Utara, menjadi salah satu yang menerimanya. Sebanyak 3.046 siswa menerima KJP sebagai bantuan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk biaya operasional sekolah.
Hal ini disambut gembira para siswa dan siswi, khususnya SMA Paskalis yang didaulat untuk acara simbolisasi penyerahan KJP yang diberikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi.
Vanessa, salah satu siswi SMA Paskalis, mengaku merasa senang dan tidak menyangka menerima KJP dari Jokowi langsung. "Aku senang bisa terima Kartu Jakarta Pintar, enggak nyangka juga bisa terima langsung dari Pak Jokowi," katanya.
Seperti yang sudah dikatakan oleh Jokowi, program dari KJP bukan untuk biaya SPP melainkan bantuan operasional siswa. Hal ini juga telah dipahami Vanessa. "KJP kan bukan untuk bayar SPP. Aku mau pake KJP buat beli buku, beli kaus kaki, beli sepatu, ongkos naik angkot, pokoknya untuk operasional aku sekolah," katanya.
Untuk penggunaan kartu yang berupa ATM Bank DKI, Vanessa mengaku sudah paham. "Aku sih tadi udah diajarin penggunaannya. Nanti kalau lupa, kata bapak dari banknya, bisa tanya lagi," pungkasnya.
Jokowi: Kalau Buat Beli TV, Kartu Pintarnya Saya Cabut
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengimbau seluruh siswa penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk bijak menggunakan uang yang diberikan setiap bulannya. Para siswa penerima KJP akan mendapatkan bantuan dana pendidikan sebesar Rp 240.000 setiap bulan. Sesuai tujuannya, KJP hanya diperkenankan untuk digunakan siswa menutupi keperluan pribadinya terkait pendidikan.
"Kartu ini buat menunjang keperluan pribadi siswa untuk bersekolah," kata Jokowi, seusai membagikan KJP, di SMA Yappenda, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (1/12/2012).
Sesuai aturan, KJP dapat dimanfaatkan siswa untuk menutupi biaya transportasi, keperluan membeli buku, peningkatan gizi, dan hal lainnya yang masuk dalam kebutuhan personal terkait keperluan sekolah. Jokowi mengaku akan memberikan sanksi apabila ada siswa yang kedapatan menggunakan KJP di luar peruntukannya.
"Jangan untuk yang lain. Kalau untuk beli televisi nanti kartunya saya cabut," ujarnya.
Seperti diberitakan, sepanjang tahun ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberikan KJP kepada 10.406 siswa SMA dan SMK. Jumlah tersebut untuk menutup angka partisipasi kasar yang mencapai 87,16 persen. Anggaran yang dialokasikan untuk KJP tahun ini sebesar Rp 37 miliar. KJP merupakan salah satu program unggulan di bidang pendidikan hasil inisiasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Jokowi. Kartu ini diperuntukkan bagi peserta didik yang tidak mampu atau miskin.
KJP juga ditujukan sebagai biaya penunjang kebutuhan personal, seperti uang transportasi, buku, sepatu, baju, gizi, dan lain-lain. Masing-masing siswa penerima akan memiliki KJP dalam wujud kartu anjungan tunai mandiri (ATM) Bank DKI dengan suntikan dana sekitar Rp 240.000 per bulan. Tahun ini, KJP hanya dibatasi untuk siswa di jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah melakukan kajian pemberian kartu serupa untuk siswa di jenjang pendidikan dasar, SD dan SMP.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/
Kartu Jakarta Pintar (KJP) resmi diluncurkan oleh Pemerintah DKI Jakarta mulai hari ini, Sabtu (1/12/2012). Namun, banyak pihak meragukan efektivitas penggunaan kartu ini.
Jokowi Datang, Ribuan Siswa Bersorak
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akhirnya tiba di SMA Yappenda, Jakarta Utara, pukul 08.15 WIB, untuk membagikan Kartu Jakarta Pintar secara resmi. Sekolah ini memang menjadi titik awal pembagian kartu pintar bagi siswa dari sekolah di wilayah Jakarta Utara. Kedatangan Jokowi memang telah ditunggu-tunggu oleh ribuan siswa sejak pagi. Shalawat, dan kendang serta dengan sorak sorai ribuan siswa menyambut kedatangan mantan Wali Kota Solo ini.
"Jokowi, Jokowi, Jokowi, hoooooo...," begitulah sorak sorai ribuan siswa saat Jokowi memasuki halaman sekolah sambil melambaikan tangan.
Kedatangan Jokowi ke sekolah ini adalah untuk membagikan KJP kepada 1.675 siswa miskin dari 46 sekolah yang berasal dari 5 sekolah negeri dan 41 sekolah swasta di wilayah Jakarta Utara. Menurut jadwal, Jokowi akan membagikan KJP hingga pukul 09.00 WIB, dan kemudian dilanjutkan di SMA Paskalis, Kemayoran, Jakarta Pusat.
Seperti diberitakan, sepanjang tahun ini, Pemerintah Provinsi DKI akan memberikan KJP kepada 10.406 siswa SMA dan SMK. Jumlah tersebut untuk menutup angka partisipasi kasar yang mencapai 87,16 persen. Anggaran yang dialokasikan untuk KJP tahun ini sebesar Rp 37 miliar. KJP merupakan salah satu program unggulan di bidang pendidikan hasil inisiasi pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Jokowi. Kartu ini diperuntukkan bagi peserta didik yang tidak mampu atau miskin.
KJP juga ditujukan sebagai biaya penunjang kebutuhan personal, seperti uang transportasi, buku, sepatu, baju, gizi, dan lain-lain. Masing-masing siswa penerima akan memiliki KJP dalam wujud kartu anjungan tunai mandiri (ATM) Bank DKI dengan suntikan dana sekitar Rp 240.000 per bulan. Tahun ini, KJP hanya dibatasi untuk siswa di jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK). Pemprov DKI Jakarta tengah mengkaji pemberian kartu serupa untuk siswa di jenjang pendidikan dasar, SD dan SMP.
SMA Paskalis Siap Sambut Jokowi
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo hari ini, Sabtu (1/12/2012) akan menyerahkan karta Jakarta Pintar kepada sekitar 3.000 siswa kurang mampu di seluruh Jakarta.
Penyerahan dilakukan di dua tempat, salah satunya di SMA Paskalis , Kemayoran, Jakarta Pusat untuk siswa di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.
Saat ini para siswa dan juga para pejabat Suku Dinas Pendidikan dan Kebudyaan Jakarta Pusat sudah hadir di lokasi untuk menunggu kehadiran Jokowi yang sedang menyerahkan kartu jakarta pintar di Jakarta Utara.
Untuk menunggu Gubernur, para tamu undangan disuguhi paduan suara dari siswa-siswi SD Santo Mikael.
Berlokasi di perbatasan Jakarta Pusat dan Jakarta, persisnya di Kompleks KODAM Sumur Batu (samping ITC Cempakamas) SMA Paskalis menampung banyak siswa kurang mampu dari Sunter, Kodamar, Galur, Tanah Tinggi dan sekitarnya.
Kepala SMA Paskalis Theresia Setyastanti menyatakan, lulusan SMP yang masuk sekolahnya memang bukan siswa-siswa dengan prestasi akademik baik. "Tapi kami mendidik mereka, memberi motivasi agar mereka tidak berkecil hati menatap masa depan," kata guru yang mengajar di sekolah itu sejak berdiri 1986.
Itu dibuktikan dengan alumninya yang ternyata banyak yang sukses sebagai wiraswastawan muda. Ada juga alumninya yang lulus cumlaude dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Kepala SMA Paskalis Bangga Didatangi Jokowi
Gubernur Jakarta Joko Widodo disambut antusias para siswa SMA Paskalis, Kemayoran, Jakarta. SMA ini dipercaya menjadi tuan rumah penyerahan Kartu Jakartau Pintar, Sabtu (1/12/2012).
Jokowi tiba pukul 09.27 WIB, lebih cepat dari yang dijadwalkan sebelumnya. Dalam acara tersebut, sebanyak 100 siswa menerima secara simbolis Kartu Jakarta Pintar dari tangan Jokowi langsung. Selanjutnya, sebanyak tiga siswa mencoba langsung penggunaan kartu Jakarta Pintar dengan didampingi Jokowi.
Theresia Setyastanti, Kepala SMA Paskalis menyambut gembira dan merasa bangga atas terpilihnya beberapa siswanya yang menerima Kartu Jakarta Pintar. "Saya sangat senang dan suatu kebanggaan bagi kami bisa kedatangan Bapak Gubernur," katanya.
Theresia mengatakan, SMA Paskalis mendapat jatah menerima Kartu Jakarta Pintar sebanyak 20 siswa. Kartu Jakarta Pintar itu, kata dia, akan membantu mengurangi beban biaya siswa.
"KJP pasti sangat membantu biaya pendidikan anak-anak kami," katanya.
Kepada wartawan Theresia mengatakan, ke-20 siswa SMA Paskalis penerima KJP layak menerimanya karena sudah dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari kelurahan. Sementara dari pihak sekolah, kata Theresia, merekomendasi anak-anak yang kebetulan tidak mampu dan pintar secara akademis dan baik perilakunya.
Menurut Theresia, SMA Paskalis memiliki siswa dengan latar belakang ekonomi yang beragam. "Kami memiliki siswa yang menengah ke atas dan juga kurang mampu," katanya.
Dengan demikian hari ini siswa yang menerima secara simbolis program Kartu Jakarta Pintar yang diluncurkan Joko Widodo berjumlah 3.046 siswa dari 113 sekolah yang terdiri dari 98 sekolah swasta dan 15 sekolah negeri.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, sebelum ia menyambangi Hotel Grand Sahid Jaya untuk mendengarkan pengarahan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Berdasarkan pantauan Kompas.com, sebelum mobil dinas Jokowi mengarah ke Hotel Grand Sahid Jaya, tiba-tiba mobil dinas itu berbelok arah ke kantor Kecamatan Setiabudi, Jalan Setiabudi III, Jakarta Selatan.
Sekitar pukul 08.15 WIB, Jokowi tiba di kantor Kecamatan Setiabudi, tetapi kembali ia menemukan keadaan kantor kecamatan yang masih sepi. Sama seperti saat ia melakukan sidak di Kelurahan Senen, Kelurahan Cempaka Putih Timur, dan Kecamatan Cempaka Putih, Jokowi kembali tidak menemukan camat di lokasi.
Hingga pukul 08.30 WIB, Camat Setiabudi, Makmur HN, belum tiba di kantornya. Ketika memasuki kantor Kecamatan Setiabudi, keadaan kantor masih sepi. Jokowi pun bertemu dengan beberapa pegawai kecamatan. Di sana, ia kembali melihat banyaknya kursi-kursi kantor yang masih kosong, begitu pula yang berada di lantai dua.
Saat wartawan bertanya mengenai belum hadirnya Makmur HN, dengan nada sedikit menyindir, Jokowi mengatakan kalau perilaku camat yang belum datang pada pukul 08.30 adalah sifat yang baik.
"Ya, kalau belum datang ya bagus dong. Pukul 08.30 WIB belum datang ya bagus," kata mantan Wali Kota Solo tersebut, di kantor Kecamatan Setiabudi, Jakarta, Jumat (30/11/2012).
Jokowi pun mengaku masih menemukan beberapa persoalan yang harus segera diperbaiki, seperti pelayanan presensi yang masih manual. "Ya, tata ruang pelayanan masih jauh dari kata baik. Pelayanannya masih belum seperti bank. Ya enggak apa-apa karena memang hal itu membutuhkan waktu dan anggaran. Yang penting cara pelayanannya yang harus diubah, seperti SSID-nya masih manual," kata Jokowi.
Setelah sekitar 20 menit, Jokowi dan rombongan pun bergegas menuju ke Hotel Grand Sahid Jaya untuk mendengarkan arahan Presiden SBY.http://megapolitan.kompas.com/read/2012/11/30/13440820/Sidak.Kecamatan.Setiabudi.Sepi.Jokowi.Bilang.Bagus?utm_source=WP&utm_medium=Ktpidx&utm_campaign=100%20Hari%20Jokowi-Basuki
Hari ini, Jumat (30/11/2012), Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo akan melantik pejabat eselon II baru atau setingkat kepala dinas atau kepala badan. Pelantikan pejabat eselon II ini merupakan pelantikan yang pertama kali dilakukan oleh Jokowi.
Saat ditemui seusai mengikuti pengarahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Hotel Grand Sahid Jaya, Jokowi mengatakan perlu adanya manajemen organisasi di dalam sebuah pemerintahan.
"Biasa aja tho, sudah dimulai manajemen organisasinya sambil saya mengenal orang-orangnya. Manajemen organisasi itu kan bisa diganti, pindah atau mutasi, ya pemanasan saja," kata Jokowi, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Jumat (30/11/2012).
Namun, Jokowi enggan menyebutkan lebih jauh pejabat mana saja yang akan ia ganti. Saat didesak oleh wartawan, akhirnya Jokowi menyebutkan inisial nama pejabat Eselon II yang sore nanti akan ia ganti.
"Ya lupa saya. Masak nama dan dinasnya saya semua disuruh hapalin. Nanti kalau sudah dilantik ya semua sudah tahu. Inisialnya EB, SB," kata Jokowi.
Intinya, Jokowi mengharapkan melalui penggantian pejabat Eselon II itu, adanya penyegaran di dalam tubuh organisasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Sudahlah, pokoknya kami pengin ada refresh dan pemanasan. Kami mau lihat performa dan kinerja mereka," kata Jokowi.
Pelantikan akan dilangsungkan di ruang Balai Agung, Balaikota DKI, pada pukul 15.00. Berdasarkan sumber dari Pemprov DKI, dikabarkan akan ada dua pejabat eselon II yang akan diganti dengan pejabat eselon yang baru dilantik.
Menurut info yang berhasil dihimpun, kedua pejabat eselon II yang akan diganti adalah Kepala Dinas Kebersihan DKI, Eko Bharuna dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI, Sukri Bey. Keduanya diganti karena sudah memasuki masa pensiun dan telah dua kali mengalami masa perpanjangan jabatan pada era kepemimpinan mantan Gubernur DKI, Fauzi Bowo.
Sedikitnya empat pejabat eselon II di jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal diganti. Alasannya adalah untuk penyegaran kotak organisasi di internal pemerintahan DKI.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Budhiastuti mengatakan, empat pejabat eselon II yang akan diganti adalah Kepala Dinas Kebersihan Eko Bharuna, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Sukri Bey, dan dua pejabat di lingkungan Dinas Perumahan serta Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri).
"Ya tour of duty, buat penyegaran, semua atas instruksi Pak Gubernur," kata Budhiastuti, Jumat (30/11/2012), di Balaikota Jakarta.
Alasan lain penggantian para pejabat itu adalah karena yang bersangkutan telah memasuki masa pensiun. Menurut Budhiastuti, setidaknya ada 11 pejabat eselon II di jajaran Pemprov DKI yang telah memasuki masa pensiun.
Para pejabat itu adalah:
1. Sekretaris Daerah Fadjar Panjaitan
2. Kepala Dinas Kebersihan Eko Bharuna
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sarwo Handayani
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Sukri Bey
5. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana DKI Paimin Napitupulu
6. Wali Kota Jakarta Barat Burhanuddin
7. Wakil Wali Kota Jakarta Barat Sukarno
8. Wakil Kepala BPKD Endang Widjayanti
9. Deputi Gubernur Bidang Budaya dan Pariwisata Sukesti Martono
10. Kepala Dinas Tata Ruang DKI Agus Subardono
11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Effendi Anas
Seperti diberitakan, Gubernur DKI Joko Widodo akan memimpin seremoni pelantikan di Balai Agung, Kompleks Balaikota Jakarta, pada pukul 15.00 WIB nanti. Sebelumnya, Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama menyampaikan adanya kelebihan pegawai di lingkungan Pemprov DKI.
Di satu sisi kelebihan itu terjadi karena banyaknya pegawai yang bekerja tak sesuai kompetensinya, tetapi di sisi lainnya ada kekurangan pegawai yang berkompeten di bidang-bidang tertentu. Terkait itu, Pemprov DKI akan membenahi sistem penyaringan pegawai dengan sistem yang lebih baik.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo resmi melantik empat pejabat Eselon II di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Acara pelantikan dilakukan di Balaikota Jakarta, Jumat (30/11/2012) sekitar pukul 15.30 WIB.
Empat pejabat yang dilantik itu adalah Wakil Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Endang Wijayanti, yang kini menjadi Kepala BPKD DKI Jakarta dan Wakil Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Unu Nurdin dilantik menjadi Kepala Dinas Kebersihan DKI. Adapun Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Hari Jogja dilantik menjadi Asisten Deputi Bidang Pengendalian Pemukiman, sementara Kepala Bagian Kelembagaan Biro Organisasi dan Tata Laksana Provinsi DKI Jakarta Lasro Marbun dilantik menjadi Sekretaris Dewan Pengurus Korpri DKI.
Sebelum pelantikan, Jokowi mengambil sumpah kepada empat pejabat yang akan dilantik itu. "Saya percaya saudara dapat melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan," kata Jokowi dalam sambutan pelantikan tersebut. Setelah dilantik, keempat Pejabat Eselon II yang baru saja dilantik itu menandatangani Pakta Integritas.
sumber : http://megapolitan.kompas.com/
Selesai mengikuti upacara Peringatan HUT ke-41 Korpri di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, masih belum ada kejelasan mengenai agenda Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.
Dalam situs resmi Pemerintah Provinsi DKI, seharusnya pada pukul 09.00 WIB jadwal Jokowi menghadiri agenda pengarahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) di Hotel Sahid, namun Jokowi tak hadir dan diwakilkan. Kemudian, pada pukul 12.30 WIB, Jokowi seharusnya menghadiri Simposium Pendidikan di Convention Hall Smesco Tower, sebagai pembicara. Sudah banyak wartawan yang berjaga di depan kantornya di Balaikota DKI.
Sekitar pukul 12.30 WIB, Jokowi keluar dari Balaikota DKI dan sempat melayani pertanyaan para wartawan yang menunggunya. Saat wartawan bertanya kepada salah satu ajudan Jokowi mengenai agenda Jokowi, rupanya ia juga tak tahu. "Muter-muter," ujar salah seorang ajudan, Ivand, di Balaikota DKI, Kamis (29/11/2012).
Selesai memberondong pertanyaan kepada Jokowi, para wartawan pun bergegas menuju mobil operasional mereka, begitu pula dengan wartawan yang tidak memiliki kendaraan, mereka mencari-cari tumpangan. Jokowi menggunakan mobil dinasnya, Toyota Land Cruiser B 1543 SMZ dan dikawal dengan dua motor dari Dinas Perhubungan.
Awalnya, wartawan mengira Jokowi akan menghadiri undangan di Smesco. Namun, kendaraan justru melaju ke Jalan Imam Bonjol-Taman Suropati-Salemba. Tampaknya, perkiraan wartawan meleset. Saat berada di seberang Kantor Polrestro Jakarta Pusat, mobil dinas Jokowi tampak memutar balik.
Tak ingin kebobolan, mobil-mobil lain juga memacu kencang kendaraannya yang sedikit tertinggal. Motor Dishub pun tampak kebingungan, karena memang mereka pun tak tahu ke mana Jokowi akan berhenti. Kemudian mobil Jokowi berbelok kiri masuk ke dalam Jalan Salemba Tengah. Mobil rombongan Jokowi tampaknya menarik perhatian para warga sekitar.
Saat berada di pertigaan Paseban, mobil dinas Jokowi mengarah ke kiri arah Rawasari. Sepanjang jalan itu, juga sempat melewati Pasar Paseban. Namun, Jokowi tak turun di situ. Mobil dinas kembali keluar ke arah Salemba, seperti rute awal. Wartawan pun mulai bingung di dalam mobil operasional mereka. Ada yang mengira, Jokowi berputar-putar di Salemba hanya untuk melihat peninggian separator busway transjakarta setinggi 50 cm.
Peristiwa unik kembali terjadi saat mobil dinas Jokowi kembali memutar kanan saat berada di seberang Polrestro Jakarta Pusat. Wartawan kembali bertanya-tanya akan ke mana gerangan Jokowi selanjutnya. Mobil dinas Jokowi kembali merapat ke arah kiri dan membelokkan mobilnya ke Jalan Salemba Tengah, persis rute awal rombongan.
Setelah menyusuri Jalan Salemba Tengah dan melewati pertigaan Paseban, akhirnya Jokowi turun dari mobil dinasnya di depan Pasar Paseban. Sontak, wartawan pun ikut turun dan berlari-lari mendekati Jokowi.
Tinjauan dadakannya ke Pasar Paseban itu kembali mengundang perhatian warga sekitar dan pedagang di Pasar Paseban. Pedagang-pedagang itu langsung meneriakkan kata "Hidup Jokowi" dan mengikuti Jokowi menyusuri gang-gang kecil di dalam Pasar Paseban, Jakarta Pusat.http://megapolitan.kompas.com/read/2012/11/29/14153572/Mirip.Adegan.Film.Ikuti.Jokowi.Sidak.Pasar.Paseban?utm_source=WP&utm_medium=Ktpidx&utm_campaign=100%20Hari%20Jokowi-Basuki
Status wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentu menjadi keinginan seluruh instansi pemerintahan. Itulah kenapa kemudian semua berlomba mengelola anggaran dengan baik untuk menghindari status wajar dengan pengecualian (WDP) atau malah cap buruk tanpa opini (disclaimer).
Walau demikian, bagi Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, status WTP bukanlah segalanya. Ia mengaku lebih mementingkan kesejahteraan rakyat dengan mengelola anggaran secara bijak dan efektif.
"WTP itu gampang, kerja saja yang benar pasti dapat status WTP. Tapi buat apa WTP kalau rakyat tak sejahtera atau kita dipenjara," kata Basuki seusai bertemu anggota DPD RI di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (29/11/2012).
Beberapa hari lalu BPK telah melansir status WTP pada laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Padahal, di luar itu ada ratusan temuan yang berpotensi merugikan negara miliaran rupiah.
Dari ratusan temuan itu sedikitnya ada 60 temuan yang paling menonjol dan berpotensi merugikan negara sekitar Rp 70 miliar. Dari jumlah tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru berhasil memperbaiki atau mengembalikan uang negara sebesar Rp 30 miliar. "Semuanya kita selesaikan sampai tahun depan," ujar Basuki.
Basuki Usul Gaji PNS Lebihi Pegawai Swasta
Gaji pegawai negeri sipil (PNS) di Jakarta diusulkan naik melebihi gaji pegawai swasta. Hal itu pertama kali dilontarkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dengan tujuan untuk meningkatkan profesionalime seluruh PNS. "Biar lebih profesional dan lebih bersih, sehingga kita juga bisa menyejahterakan PNS," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Kamis (29/11/2012) sore.
Alasan lain Basuki mengusulkan kenaikan gaji untuk PNS adalah untuk memberikan kesan bangga pada para PNS, sehingga mampu mendongkrak kinerjanya lebih optimal. Kalaupun ada PNS nakal yang tidak memiliki kinerja lebih baik atas kenaikan gaji tersebut, maka sanksi tegas adalah ganjaran utamanya.
Mengenai sumber dana, kenaikan gaji akan diimbangin dengan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). Namun demikian, rencana ini masih dikaji secara mendalam dengan melibatkan pakar berpengalaman dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). "Kita ingin orang bangga kerja di sini (PNS), sama bangganya dengan kerja di bank terkenal atau perusahaan minyak," ujarnya.
Basuki Minta BNN Periksa Semua PNS DKI
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta Badan Narkotika Nasional (BNN) memeriksa seluruh pegawai negeri sipil (PNS) di seluruh Jakarta. Pemeriksaan itu terkait dengan tingginya angka penyalahgunaan narkoba di Jakarta. "Tadi saya minta BNN untuk memeriksa semuanya, termasuk saya," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Kamis (29/11/2012).
Ia mengatakan, dalam menjalankan pemeriksaan itu, nantinya BNN tak perlu menyertakan surat tugas atau izin melakukan pemeriksaan. Semuanya harus dirancang sedemikian rupa agar berjalan mendadak dan tak ada peluang untuk mengelabui petugas. Bila terbukti ada PNS di DKI Jakarta yang positif menggunakan narkoba, maka sanksi tegas telah siap menunggu. Ancamannya adalah hukuman pidana dan proses pemecatan diatur setelahnya.
"Harus mendadak, enggak perlu surat izin dan lain-lain. Semua enggak boleh tahu kapan BNN akan melakukan pemeriksaan," ujar Basuki.
Berdasarkan riset BNN dan Pusat Pendidikan Kesehatan Universitas Indonesia tahun 2012, angka pengguna narkoba di Jakarta melebihi angka 500.000 jiwa. Jumlah tersebut setara dengan tujuh persen jumlah penduduk Ibu Kota dan menempatkan Jakarta sebagai provinsi dengan jumlah pengguna narkoba tertinggi.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/
Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) hari ini genap berusia 41 tahun, Kamis (29/11/2012). Untuk memperingatinya, ribuan anggota Korpri menggelar upacara di Lapangan Silang Monumen Nasional (Monas).
Bertindak sebagai inspektur upacara adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Azwar Abubakar.
Tampak juga pasangan Gubernur DKI Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Fajar Panjaitan, perwakilan dari unsur Polri, perwakilan dari unsur TNI, dan sejumlah tamu lainnya.
Upacara dimulai sekitar pukul 08.00 WIB. Gubernur Joko Widodo tiba di lokasi upacara sekitar pukul 07.50, sedangkan Basuki tiba tak lama setelahnya. Berdasarkan pantauan di lokasi upacara, semua pegawai Korpri mengenakan batik Korpri lengan panjang bercorak biru dengan celana berwarna hitam atau biru gelap.
Acara itu juga diwarnai dengan pemberian bantuan dan beasiswa yang secara simbolis dilakukan oleh Kemenpan kepada tujuh anggota Korpri.
Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) hari ini berulang tahun ke-41. Lebih dari 2.000 anggota Korpri melakukan upacara di Lapangan Monas Selatan.
Semua pegawai Korpri mengenakan baju kebesarannya, yakni batik Korpri lengan panjang warna biru dan peci hitam bagi laki-laki. Sedangkan pegawai Korpri wanita mengenakan batik Korpri lengan panjang warna biru dengan rok warna hitam dan ada beberapa yang berjilbab.
Pantauan merdeka.com, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tiba di lapangan tepat pada pukul 07.45 WIB. Selang 5 menit kemudian, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama juga tiba di tempat upacara. Selain itu, tampak juga Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar.
Jokowi tidak menjadi komandan upacara, tetapi Azwar lah yang diberi amanat sebagai inspektur upacara. Di hari Korpri yang ke-41 ini dirangkai juga secara simbolis berupa beasiswa Korpri dan askes peduli, dan tabungan pensiun hari pertama.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur Basuki T Purnama ikut menghadiri upacara bendera di Silang Monas Selatan dalam rangka memperingati HUT KORPRI ke-41. Ribuan pegawai juga ikut dalam upacara tersebut.
Meski cuaca pagi ini cukup terik di Monas, Kamis (29/11/2012), tidak menyurutkan semangat 3.000 pegawai untuk mengikuti upacara bendera dengan khidmat.
Upacara yang berlangsung sejak pukul 08.00 WIB ini dipimpin oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi, Azwar Abubakar, sebagai protokol upacara. Seluruh peserta upacara kompak memakai baju batik biru milik KORPRI.
Jokowi sendiri tiba sekitar pukul 07.40 WIB yang disusul oleh Ahok 10 menit kemudian. Dengan berpakaian batik biru, celana bahan berwarna hitam dan peci, orang nomor 1 dan 2 di Jakarta ini tampak serius mengikuti jalannya upacara bendera.
Selain upacara bendera bendera, peringatan ulang tahun ini juga akan berlangsung pemberian secara simbolis beasiswa kepada pegawai KORPRI dan ASKES Peduli 2012, serta tabungan hari tua dan kartu TASPEN untuk para pegawai yang akan diserahkan langsung oleh Menteri Azwar Abubakar.
Lembaga Survei Indonesia (LSI) tak memasukkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dalam survei tokoh muda potensial sebagai capres. Apa alasannya?
"Yang kita survei kan yang potensial jadi capres untuk kita masukkan. Survei kita selama Januari sampai Mei 2012. Jadi Jokowi sih belum masuk. Yang diuji dalam survei ini juga top of mind dalam masa survei. Kalau ada nama yang belum masuk ya belum masuk top of mind," kata peneliti LSI, Burhanuddin Muhtadi, kepada wartawan usai paparan survei tokoh alternatif 2014 di Auditorium Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta Selatan, Rabu (28/11/2012).
Direktur Eksekutif LSI, Kuskrido Ambardi, menuturkan ada kemungkinan Jokowi dimasukkan dalam survei LSI. Namun menunggu bagaimana perkembangan popularitas Jokowi. "Bisa saja Jokowi masuk di dalam survei berikutnya. Tapi tidak dalam waktu ini," ungkapnya. Memangnya bagaimana seseorang bisa dikatakan layak untuk ikut disurvei? "Paling penting sosialisasi. Menyatakan diri dia mau maju. Jokowi bisa masuk di survei tapi belum tentu dia mau kan," ujarnya.
Survei LSI terkait tokoh potensial dan memiliki kualitas personal baru saja dipublikasikan. Jumlah responden yang disurvei sebanyak 223 opinion leader, 178 orang dipublikasikan namanya sebagai responden atau penilai. Setiap tokoh yang disurvei dinilai dengan sejumlah ukuran kualitas personal. Penilaian tiap item dengan skor antara 1-100.
Lima Indikator kualitas personal yang dipertanyakan adalah penilaian bahwa tokoh bisa dipercaya, satu dalam kata dan perbuatan; tidak pernah melakukan atau diopinikan pernah melakukan KKN; tidak pernah melakukan atau diopinikan melakukan tindakan kriminal; diyakini mampu memimpin negara dan pemerintahan; dan dapat dipercaya mampu berdiri di atas semua kelompok atau golongan yang berbeda.
Berdasarkan kualitas personal tokoh-tokoh dengan nilai 60 atau lebih (lulus) menurut opinion leader adalah:
1. Mahfud MD 79
2. Jusuf Kalla 77
3. Dahlan Iskan 76
4. Sri Mulyani 72
5. Hidayat Nurwahid 71
6. Agus Martowardojo 68
7. Megawati Soekarnoputri 68
8. Djoko Suyanto 67
9. Gita Wirjawan 66
10. Chairul Tanjung 66
11. Endriartono Sutarto 66
12. Hatta Rajasa 66
13. Surya Paloh 64
14. Pramono Edhie Wibowo 64
15. Sukarwo 63
16. Prabowo Subianto 61
17. Puan Maharani 61
18. Ani Yudhoyono 60
Tim peneliti LSI yang ikut dalam program ini adalah Saiful Mujani, Hendro Prasetyo, Kuskrido Ambardi, Luthfie Assyaukanie, Firdaus Muhammad, Sirajuddin Abbas, Burhanuddin, Andi Safrani, Endi Endrizal, M Marbawi, dan Grace Natalie. http://news.detik.com
Ya Sudah.. Kalo Joko Widodo Tidak DiSurvei Capres, ya GaPaPa.. Mending kita dengar Jokowi bagi-bagi "rahasia" tetap bugarnya :)
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, membeberkan "resep rahasia" dirinya yang selalu terlihat bugar. "Bukan masalah tidurnya, tapi minumnya," kata Jokowi saat ditemui di Balaikota DKI Jakarta, Rabu.
Dia mengatakan bahwa setiap hari dia selalu mengonsumsi minuman yang terdiri dari rebusan temulawak, kacang hijau serta madu. "Saya setiap hari minumnya rebusan temulawak, kacang hijau dan madu," katanya. Ramuan itu dia akui manjur membugarkan tubuhnya sehingga bisa menghadapi tugas hariannya.
Soal istirahat tidur? "Saya ndak pernah ngitungin tidur saya," katanya. Diakuinya, kalau dia sudah merasa letih, maka dia akan tidur, itupun setelah tugasnya selesai. "Saya pulangnya enggak jelas. Pas banjir, saya baru pulang jam 2 malam," akunya. http://www.antaranews.com/
Warga Kampung Sawah masih menutup Jalan Raya Cakung Cilincing, tepat di depan akses masuk gerbang tol Cakung-Cilincing. Mereka berharap Gubernur DKI Jakara Joko Widodo menyelesaikan masalah tanah mereka. "Pak Jokowi datanglah sekarang juga," teriak warga Kampung Sawah dalam aksi demo mereka, Rabu (28/11/2012).
Siti, salah satu warga yang ikut turun ke jalan, mengatakan bahwa dia yakin Jokowi bisa menjadi solusi masalah mereka. Dia dan warga sepakat menunggu kedatangan Gubernur DKI Jakarta itu ke Kampung Sawah. "Kami di sini beserta anak-anak dan warga akan menunggu Jokowi," ujarnya.
Warga yang sudah mendiami Kampung Sawah sejak tahun 1970 ini meminta agar pemerintah melakukan pembatalan penggusuran tanah dan memberikan legalitas kependudukan kepada mereka.
Hingga pukul 12.00 WIB, warga tetap bertahan menutup jalan. Teriknya matahari tidak menghalangi aksi mereka. Warga yang berdemo membuat tenda-tenda untuk melindungi mereka dari sengatan matahari sambil bernyanyi dengan kata-kata yang mengharapkan hadirnya Jokowi. Jalan menuju Cakung pun masih lumpuh.
Setelah tujuh jam menduduki Jalan Cakung Cilincing, Jakarta Utara, warga Kampung Sawah akhirnya membubarkan diri. Mereka dijanjikan akan ditemui Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wali Kota Jakarta Utara Bambang Sugiyono. "Tetapi hal itu masih belum pasti (kedatangan Jokowi) lantaran kesibukannya, tapi Pak wali kota pasti datang," kata Sugeng sutrisno, wakil warga Kampung Sawah yang ikut rapat di Wali Kota Jakarta Utara, Rabu (28/11/2012).
Menurut Sugeng, Wali Kota Jakut Bambang menjanjikan bahwa warga Kampung Sawah tidak akan digusur. Malah Bambang menjanjikan akan secepatnya membentuk RT dan RW. "Kalau bohong kita demo lagi," kata Sugeng. Untuk lebih memuaskan warga, menurut Sugeng, Jokowi dan Bambang akan menemui warga Kampung Sawah untuk langkah pembentukan RT dan RW itu.
Setelah melakukan demonstrasi sejak pukul 06.00 tadi, Rabu (28/11/2012), warga Kampung Sawah, Cilincing, Jakarta Utara, akhirnya lega karena Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bersedia hadir di tengah-tengah mereka pada sore hari. Warga menyambut orang nomor satu di pemerintahan Jakarta itu dengan sukacita.
Dalam kunjungannya, Jokowi melakukan pertemuan dengan warga selama kurang dari satu jam. Jokowi yang sebelumnya dibuat pusing dengan pertemuan yang membahas kelanjutan proyek mass rapid transit (MRT) menyempatkan diri untuk shalat Maghrib di Masjid Nur Hidayah, Kampung Sawah. Warga yang menyaksikan itu ikut berkerumun ke masjid tersebut dan meminta bersalaman dengan Jokowi.
Dalam pertemuan dengan warga Kampung Sawah, Jokowi juga ditemani Wali Kota Jakarta Utara Bambang Sugiyono. Dalam dialog tersebut, Jokowi menjanjikan beberapa hal terkait status kependudukan warga. "Nanti saya kasih KTP, saya buatkan RT dan RW, saya berikan KJS, tetapi warga saya harap sabar," kata Jokowi yang disambut gegap gempita oleh warga.
Akhirnya, pertemuan Jokowi dengan warga Kampung Sawah berakhir dengan kepuasan warga atas demonstrasi hari ini. "Alhamdulillah, akhirnya doa kita didengar Allah SWT," ucap seorang warga.
Sejak tadi pagi, warga Kampung Sawah berunjuk rasa dengan membakar ban dan memblokade jalan raya Cakung-Cilincing. Mereka gerah karena mendengar bahwa hari ini akan ada eksekusi penggusuran warga dari tanah yang mereka diami. Mereka bersikeras untuk mendapatkan hak atas tanah tersebut karena mereka telah mendiami tempat tersebut selama bertahun-tahun. http://megapolitan.kompas.com/read/2012/11/28/20031393/Warga.Kampung.Sawah.Sambut.Jokowi?utm_source=WP&utm_medium=Ktpidx&utm_campaign=100%20Hari%20Jokowi-Basuki
Mimpi Jakarta memiliki moda transportasi massal yang modern masih terkatung-katung. Kajian yang dilakukan selama beberapa tahun pada angkutan massal berbasis rel (mass rapid transit/MRT) seperti tak membawa hasil apa pun.
Dalam rapat yang dihadiri semua elemen pada Rabu (28/11/2012) sore tadi, sejumlah keanehan mengemuka, misalnya dalam hal tender proyek. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyampaikan bahwa proses tender baru dilakukan untuk jalur dari Al-Azhar Jakarta Selatan sampai Bundaran Hotel Indonesia (HI). Dalam tender itu disepakati pembangunan MRT menggunakan konsep subway.
"Baru itu yang ditenderkan, sisanya belum. Itu pun kami belum yakin, apakah warga mau punya terowongan dari Al-Azhar sampai HI," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Rabu (28/11/2012) sore.
Belum lagi hasil kajian yang masih simpang siur. Saat ini banyak hasil kajian dari proyek MRT yang beredar, tetapi begitu masih diragukan keabsahannya. Basuki mengaku khawatir kajian yang beredar hanya analisis cetek sehingga ia meminta Kementerian Perhubungan, Bappenas, dan PT MRT Jakarta untuk segera memberikan hasil kajian yang dapat dipertanggungjawabkan.
Simpang siurnya data mengenai kajian MRT akhirnya berbuntut panjang karena timbul pertanyaan besar apakah MRT lebih baik dibangun dengan konsep subway atau elevated (jalan layang). Di lain sisi, PT MRT Jakarta sangat terkesan tidak transparan karena beberapa hasil kajian tidak pernah disampaikan secara utuh.
Berkali-kali menggelar rapat membahas MRT, baru hari ini PT MRT Jakarta mengeluarkan data mengenai pendapatan yang diperoleh dari berjalannya proyek MRT (return of investment).
"Jangan-jangan cuma kajian dari studi yang belum disetujui. Maka, kami minta yang resmi dan akan kami publikasikan. Kalau belum ada kajian amdalnya, berarti semua ini hanya omong kosong," ujar Basuki.
Masalah sumber pendanaan juga tak luput dari sorotan. Di tengah berjalannya rapat, pemerhati transportasi Darmaningtyas meminta pemerintah daerah (Jakarta) dan pemerintah pusat membeberkan secara jelas dan transparan mengapa menerima tawaran pinjaman dari sebuah perusahaan asal Jepang. Karena dalam perhitungannya, proyek MRT dapat berjalan tanpa harus terikat dengan dana utang.
"Logika saja, kalau setiap tahun harus mengeluarkan Rp 3 triliun, saya kira Jakarta bisa. Menerima tawaran pinjaman seperti menawarkan diri kita untuk kembali dijajah," ujar Tyas.
Megaproyek mengenai MRT ini memang telah mengemuka jauh sebelum kepemimpinan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama. Bahkan, Deputi Gubernur DKI Jakarta bidang transportasi Sutanto Suhodo sempat mengatakan kajian mengenai MRT telah dilakukan sejak tahun 1980-an.
Untuk mengegolkan megaproyek ini, tak kurang dari Rp 15 triliun harus disiapkan, dengan panjang jalur sekitar 15 kilometer yang melintas dari Lebak Bulus sampai Bundaran Hotel Indonesia (HI).http://megapolitan.kompas.com/read/2012/11/28/18425431/Sederet.Keanehan.Megaproyek.MRT?utm_source=WP&utm_medium=Ktpidx&utm_campaign=100%20Hari%20Jokowi-Basuki
Jokowi Pening Dengar Pemaparan PT MRT
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo walk out sebelum pembahasan megaproyek transportasi massal berbasis rel (mass rapid transit/MRT) selesai. Padahal, rencananya Jokowi akan memutuskan kelanjutan nasib proyek MRT pada pertemuan terbuka yang digelar hari ini. "Saya pening. Lha gimana coba, kamu lihat kayak begitu. Coba kamu dengerin kayak gitu gimana, gimana coba kalau kamu jadi saya," kata Jokowi di Balaikota DKI, Jakarta, Rabu (28/11/2012).
Walk out-nya Jokowi itu pun karena Jokowi ingin menyambangi warga Cilincing, Jakarta Utara. "Ini yang di Cilincing dicegat sama warga di tol. Saya mau ke sana lagi. Ngerampungin yang di sana dulu," kata Jokowi.
Jokowi pun masih belum mengerti kapan pertemuannya dengan PT MRT Jakarta akan digelar kembali. Jokowi mengatakan, ia akan menjernihkan pikirannya dahulu karena megaproyek itu adalah proyek jangka panjang. "Iya, butuh waktu untuk dikaji lagi, tetapi benar daripada cepat-cepat malah keliru," kata Jokowi.
Terkait penundaan keputusannya hari ini, Jokowi pun mengatakan masih belum puas terkait pemaparan dari pihak PT MRT Jakarta. "Ya, saya yakin hari ini bisa diputuskan. Akan tetapi, ternyata masih kayak gitu dengerin sendiri to. Perencanaan itu sebenarnya sudah memenangi 60 persen dari sebuah proses kegiatan. Lha kalau perencanaan belum ada sebuah kepastian, bagaimana saya mau membuat keputusan," kata Jokowi.
Tak Putuskan Nasib MRT, Jokowi Pilih Temui Warga
Saat menyaksikan rapat pembahasan megaproyek Mass Rapid Transit (MRT), Joko Widodo tidak berkomentar sedikit pun. Malah setelah dua jam rapat berlangsung, Gubernur DKI Jakarta itu meninggalkan lokasi pertemuan. Lagi-lagi Jokowi meninggalkan pembahasan MRT di saat Direktur Utama PT MRT Jakarta Tribudi Rahardjo sedang memberi pemaparan. Hal ini kerap terjadi di saat Pemprov DKI sedang mendengarkan pemaparan PT MRT.
Terlihat ajudan Jokowi mengikutinya dari belakang. "Nanti dulu, saya mau shalat dulu," kata Jokowi, di Balaikota DKI, Jakarta, Rabu (28/11/2012). Jam memang sudah menunjukkan pukul 17.00 WIB. Jokowi hendak shalat Ashar. Namun setelah itu, Jokowi tidak kembali ke tempat pertemuan.
Beberapa saat kemudian, Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama memberitahukan informasi bahwa Jokowi meminta izin menemui masyarakat Cilincing yang berdemo memblokir jalan karena digusur. "Pak Gubernur mohon diri, dia mau pamit karena telah ditunggu masyarakat di Cilincing," kata Basuki. Akhirnya, pertemuan yang membahas nasib MRT ke depannya tetap tanpa hasil. Jokowi pun belum memutuskan apakah megaproyek MRT akan dilanjutkan atau tidak.
Rencana pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada masa lalu untuk menerapkan pajak bagi warung tegal (warteg) mendapat tanggapan bertolak belakang dari Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Mantan Wali Kota Solo tersebut dengan tegas menolak pajak warteg dan menilainya sebagai kebijakan yang tidak prorakyat kecil.
"Buat warteg, saya penginnya enggak usah dikenakanlah. Restoran besar saja yang diberikan pajak. Kayak enggak ada objek pajak yang lain saja," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Rabu (28/11/2012).
Dalam pandangan Jokowi, jika kebijakan pajak warteg dipaksakan, akan banyak pengusaha warung kecil gulung tikar. Imbas lainnya, warteg yang tetap bertahan meski telah dibebani pajak bisa dipastikan akan menaikkan harga makanan. Ujung-ujungnya, masyarakat kecil penikmat makanan warteg yang akan menanggung akibatnya.
"Kenaikan harga makanan itu akan membuat konsumen warteg berkurang dan kesulitan mencari makan murah," kata Jokowi, yang kerap menyantap makanan di warteg selama mengunjungi warga.
Pungutan pajak atas warteg mengalami penundaan lantaran munculnya reaksi luas dari masyarakat. Saat Gubernur DKI Jakarta masih dijabat oleh Fauzi Bowo, Pemprov DKI Jakarta menyatakan menunda pelaksanaan kebijakan tersebut seraya mengkaji ulang kapan waktu yang tepat untuk memberlakukannya.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta sempat akan memberlakukan pajak bagi usaha warteg di Ibu Kota pada awal tahun 2012. Namun, kebijakan itu ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan. Pemprov DKI memasukkan warteg dalam klasifikasi yang sama dengan restoran dan rumah makan, khususnya yang beromzet mencapai Rp 200 juta per tahun atau sekitar Rp 550.000 sehari.
Restoran yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 tentang Pajak Restoran adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman dan dipungut bayaran, seperti rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya, termasuk jasa boga dan katering.
Pemprov DKI Jakarta juga menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagai dasar hukum untuk menarik pajak. Pemprov DKI Jakarta pun mengeluarkan Instruksi Gubernur Nomor 16 Tahun 2012 yang menyebutkan usaha warung, kantin, kafetaria ditunda pemungutan pajaknya karena mempertimbangkan konsumen ketiga jenis usaha tersebut.
Biasanya, hanya Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang memimpin rapat. Namun saat rapat pemaparan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ikut serta.
Dalam rapat yang di-upload PemprovDKI di Youtube "22 Nov 2012 Gub & Wagub menerima paparan BKD", Jokowi dan Basuki terlihat mendengarkan pemaparan Kepala BKD Budhihastuti terkait 12 program unggulan badan tersebut, yang juga tersaji di layar.
Basuki, yang awalnya menyimak, tidak tahan sehingga mengomentari program unggulan yang disajikan. Pertama, tentang perekrutan calon CPNS Pemprov DKI yang menurutnya tidak transparan.
Sebelum bicara, Basuki tampak meminta izin terlebih dulu kepada Jokowi yang duduk di kanannya. Jokowi yang lebih banyak diam hanya mengangguk. Dia terlihat menyimak sambil menutup mulutnya dengan tangan.
Jokowi baru angkat bicara ketika Ibu Kepala BKD menjawab apa yang menjadi keberatan Basuki terkait pegawai Pemprov yang tidak efektif dalam bekerja sehingga tidak menemui titik temu.
"Jumlahnya berapa tho untuk 2013?" tanya Jokowi.
"Lima ribu tiga ratus, Pak," jawab Kepala BKD.
"Kalau kita tidak usah rekrut semua?" tanya Jokowi lagi.
Kepala BKD pun menjawab bahwa banyak jabatan fungsional yang lowong, semisal perpajakan, yang membutuhkan keahlian khusus.
Lalu Basuki memohon izin bicara kepada Jokowi. Menurutnya, BKD harus bisa membuat pegawai PNS efektif dalam bekerja. Sebab, selama ini banyak pegawai yang santai-santai, sementara hanya segelintir yang sibuk bekerja.
"BKD bukan hanya bicara anggaran, bukan program rutin, bagaimana, seperti Pak Gubernur punya visi, ini Jakarta Baru, udah jangan pake pikiran lama. Pak Gubernur udah baik kasih 2.000," kata Basuki.
Menurut Basuki, hal itu terjadi karena Kepala BKD tidak pernah membuat analisis kepegawaian di Pemprov DKI.
"Formasi kita, yang menentukan Biro Formasi kita ada di organisasi, Pak; dan saat ini kita bisa pertemukan Biro Organisasi bisa bicara lebih detail," ujar Budhi menjawab Basuki.
Basuki sempat hendak mendebat lagi alasan Kepala BKD, tetapi langsung ditengahi Jokowi.
"Begini saja, benar-benar dilihat kebutuhan real-nya berapa. Misalnya 4.000," kata Jokowi.
"Tapi harus ada terobosan. Artinya, orang yang kita rekrut adalah orang yang benar akan kita tempatkan. Kesalahan yang kedua itu, itu tolong dicermati secara detail seperti yang diomongkan Pak Wagub. Ada orang yang kerja mati-matian, ngopi sendiri, nulis sendiri, ada orang yang duduk saja, lebih dari 10 orang."
"Yang 10 orang itu saja tarik, duduknya diatur seperti apa. Ada yang kerjanya banting kanan-kiri, ada yang 15-20, itu yang harus dibenahi. Jadi jangan ditambahi terus-ditambahi terus... Ini nanti apa, jadi nanti bebannya di anggaran," Jokowi menjelaskan.
Kepala BKD juga mengungkapkan kendala jumlah pensiun yang mencapai 4.000 orang setiap tahunnya, termasuk jabatan-jabatan fungsional di bidang kependidikan yang tidak bisa digantikan oleh tenaga biasa. Namun, Basuki mengingatkan bahwa guru di Pemprov DKI sudah berlimpah.
Basuki: Guru kebanyakan kita loh...
Kepala BKD: Mungkin kebanyakan untuk kualifikasi tertentu, tapi kurang untuk kualifikasi...
Jokowi: Itu kan berarti ada kekeliruan kan? Misalnya guru Bahasa Indonesia kelebihan 1.000 orang, Biologinya kurang 100 orang. Redesainnya ada di situ, termasuk di dinas-dinas yang lain.
Ketika akan menjadi pembahasan panjang antara Basuki dan Kepala BKD, Jokowi berusaha menengahi untuk kembali fokus pada pembahasan program kerja dan anggaran di BKD.
Jokowi: Anggaran 2013, program unggulan yang mana sih?
Kepala BKD: Dari 69 kegiatan, 12 ini yang unggulan. Pengadaan CPNS, Reformasi Birokrasi....
Jokowi: Pengadaan CPNS kok unggulan namanya?
Kepala BKD: Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada, Pak, karena ini memang sangat mendesak, Pak.
Basuki: Maksud Pak Gubernur, penerimaan pegawai itu kan rutin.
Menurut Basuki, yang bisa menjadi program unggulan adalah kenaikan pangkat atau ujian kompetensi yang transparan.
Jokowi: Saya minta dua ini menjadi unggulan, digarap dengan benar.
Jokowi pun mengakhiri pembahasan dengan Kepala BKD dan meminta yang lain presentasi.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dikenal sebagai sosok yang blak-blakan. Saat menjadi pembicara di Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), dia menceritakan bagaimana nada miring yang diterimanya saat mengikuti pilkada.
Basuki: Saya Hanya Belum Dapat Hidayah Saja
Sebagai keturunan Tionghoa, pria yang akrab disapa Ahok itu menyadari tantangannya saat terjun ke kancah politik. "Jangan pilih Ahok yang kafir. Lalu kenapa tetap memilih Ahok? Nah ini alasannya pasti menarik," kata Basuki dalam forum tersebut, Selasa (27/11/2012).
Basuki bercerita, selama 10 tahun, dia menjadi anggota parlemen lokal di daerah asalnya, Bangka Belitung. Dia pun menyadari posisinya sebagai orang Kristen. "Saya Kristen, tapi sejak SD-SMP saya sekolah di sekolah Islam. Saya hanya belum dapat hidayah saja," kata Basuki sambil tersenyum.
Dia juga mengaku belajar mengaji habis shalat isya. Namun, dia pernah merasakan ditolak masuk masjid oleh Ketua Panitia MTQ Provinsi Bangka Belitung 2006. "Saya hanya belum mendapat hidayah," tuturnya lagi. "Kata warga, yang kami butuhkan yang bisa menyejahterakan umat, bukan mengaku KTP Islam tapi korupsi. Mending dipimpin Ahok daripada dipimpin orang yang ngaku punya hidayah tapi kafir," tambahnya.
Seusai Basuki menyampaikan pandangannya, seorang perwakilan dari Norwegia yang hadir dalam dialog ini mengaku sangat puas dengan apa yang disampaikan oleh Basuki. "Sekarang saya tahu mengapa Pak Basuki terpilih menjadi wakil gubernur," kata dia disambut tepuk tangan para peserta dialog.
Dialog antarumat beragama ini merupakan inisiasi dari FKUB sekaligus menyambut beberapa orang perwakilan Norwegia dalam dialog hak asasi manusia (HAM) ke-11 yang berlangsung di Jakarta.
Dialog ini diarahkan untuk mengetahui dinamika FKUB sebagai leading sector kerukunan umat beragama di Provinsi DKI Jakarta. Hadir juga dalam dialog ini, Ketua FKUB KH Ahmad Syafii Mufid, Wakil Ketua FKUB Rudi Pratikno dan Echa Abdullah, serta Sekretaris FKUB H ME Syahroni.
Basuki: Korupsi karena Orang Terlalu Cinta Uang
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai semua permasalahan bangsa berasal dari praktik korupsi yang semakin memprihatinkan. Untuk itu, ia bertekad menjadi sosok pemimpin yang bersih dari korupsi agar menjadi contoh para bawahannya. "Ada satu hal yang saya pikirkan, akar dari masalah bangsa ini adalah korupsi, karena orang terlalu cinta uang," kata Basuki saat memberikan paparan dalam seminar pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, di Balaikota Jakarta, Rabu (28/11/2012).
Menurut Basuki, sosok pemimpin yang bersih dari korupsi akan merangsang semua bawahannya untuk menjauh dari kejahatan tersebut. Di luar itu, ia bertekad menyanggupi usulan dari berbagai pihak untuk menjadikan Jakarta sebagai provinsi model antikorupsi.
Diakui Basuki, alasan-alasan itulah yang kemudian mendorong Gubernur DKI Joko Widodo memangkas plafon anggaran di semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Jakarta. Pemangkasan plafon anggaran sekitar 25 persen itu untuk mendorong pemanfaatan dana yang lebih efektif tanpa harus mengurangi manfaat yang dirasakan masyarakat. "Tapi, semua bukan karena takut, ini untuk menjadikan DKI sebagai model antikorupsi karena sekarang kita punya kepala dan wakil yang lurus," ujarnya.
Basuki menjadi pembicara di seminar bertajuk "Pencegahan Korupsi Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Pengelolaan APBD di Provinsi DKI Jakarta" ini untuk mewakili Gubernur Joko Widodo yang sedang mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hadir juga Ketua KPK Abraham Samad, Ketua Ombudsman RI Danang Girindrawardana, dan Ketua BPKP Mardiasmo. Semua kepala SKPD dan kepala perusahaan daerah juga ikut hadir dan memenuhi ruangan Balai Agung di Balaikota Jakarta.
Basuki Senang Jakarta Dijadikan Model Antikorupsi
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku senang daerah yang dipimpinnya dijadikan model antikorupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman RI, serta Badan Pemeriksa Keudangan dan Pembangunan (BPKP) DKI Jakarta. Dia berharap hal ini dapat dijadikan inisiatif bersama dan ditiru oleh daerah lain di Indonesia. "Ya, kami juga senang kalau banyak yang mendukung Jakarta dijadikan model antikorupsi sesuai standar," kata Basuki di sela-sela kesibukannya, di Balaikota Jakarta, Rabu (28/11/2012).
Basuki mengatakan, saat ini 80 persen media menyorot kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal itulah yang menjadi keunggulan tersendiri karena informasinya dapat cepat beredar ke seluruh daerah di Indonesia. Misalnya dalam rencana membuat anggaran, DKI Jakarta telah melakukan pengawasan ketat yang melibatkan BPKP. Pengawasan semacam inilah yang harus diikuti oleh daerah lain untuk merancang dan memanfaatkan anggaran dengan efektif dan memperkecil celah kebocoran. "Ini barometer Jakarta, kami libatkan BPKP sejak merencanakan anggaran," ujarnya.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Selasa (27/11/2012) ini, akan menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Kunjungannya ke KPK adalah untuk mencegah upaya korupsi di dalam tubuh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta, Eko Hariadi. "Iya benar, nanti sekitar pukul 11.00 WIB, Bapak (Jokowi) akan menyambangi Gedung KPK," kata Eko kepada Kompas.com, di Jakarta, Selasa.
Menurut Eko, kunjungan Jokowi ke KPK adalah untuk mengikuti seminar pencegahan korupsi di DKI Jakarta. Kunjungan itu terkait rencana seminar pencegahan korupsi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan APBD di Provinsi DKI Jakarta.
Sebelumnya, Jokowi juga mengatakan akan menyambangi Gedung KPK. "Iya, besok ada rencana mau ke KPK," kata Jokowi, di Balaikota DKI, Jakarta, Senin (26/11/2012). Namun, Jokowi belum mengetahui persis agenda apa yang akan ia laksanakan di sana bersama para petinggi KPK. "Katanya sih mau ada kerja sama. Enggak tahu kerja samanya apa," kata Jokowi.
Pada awalnya kegiatan ini dijadwalkan akan dihadiri oleh Wakil Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama. Namun, agenda itu urung dilaksanakan. Beberapa agenda yang akan dibahas dalam pertemuan itu mengenai program pencegahan korupsi di DKI Jakarta. Program tersebut sejalan dengan rencana KPK menjadikan DKI Jakarta sebagai provinsi model antikorupsi.
Hasil inisiasi antara KPK dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini akan dimatangkan dalam pertemuan kedua pihak yang akan segera digelar. KPK berencana menjadikan Provinsi DKI Jakarta sebagai provinsi model antikorupsi.
Dijumpai di Kompleks Balaikota Jakarta, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membenarkan hal tersebut. Menurut dia, kerja sama antara Pemprov DKI dan KPK merupakan inisiatif Jokowi bersama KPK. "Kami ingin dijadikan model oleh KPK, tapi coba selanjutnya tanya ke Pak Gubernur," kata Basuki.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi, Selasa (27/11/2012) siang, mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta. Kedatangan Jokowi terkait dengan rencana KPK menjadikan DKI Jakarta sebagai model pencegahan korupsi di pemerintahan daerah.
Jokowi tiba sekitar pukul 11.00 WIB dengan dikawal sejumlah staf pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Terdengar alunan lagu Betawi mengiringi kedatangan Jokowi di Gedung KPK. Mantan Wali Kota Solo itu tampak mengenakan batik cokelat yang dipadu dengan celana bahan hitam. Saat diberondong pertanyaan wartawan, Jokowi tidak banyak berkomentar. "Nanti saja, belum tahu. Kami diundang KPK, mungkin kemitraan," ujarnya.
Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, kedatangan Jokowi terkait rencana KPK menerapkan model pencegahan tindak pidana korupsi di pemerintahan daerah. Untuk lebih detailnya akan disampaikan oleh KPK bersama Jokowi dalam jumpa pers sekitar pukul 12.30 WIB di Gedung KPK. "Menentukan zona integritas, Pemprov DKI dijadikan pilot project sebagai provinsi pencegahan antikorupsi," ujar Johan.
Senin (26/11/2012) kemarin, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama mengatakan bahwa kerja sama Pemprov DKI Jakarta dengan KPK ini merupakan inisiatif Jokowi dan KPK. Dalam pertemuan dengan KPK hari ini, Pemrov DKI akan membicarakan lebih jauh mengenai program pencegahan korupsi di instansi tersebut.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, kedatangannya ke KPK bukan untuk mengadukan tindak pidana korupsi di Pemprov DKI Jakarta. Jokowi mengaku hanya memenuhi undangan KPK. "Kami diundang oleh KPK untuk memperbaiki dan membenahi sistem di Pemprov DKI," kata Jokowi saat tiba di KPK dan disambut Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (27/11/2012).
Oleh karena itu, menurutnya, Pemprov DKI akan membangun sebuah keterbukaan dalam hal akses informasi publik, anggaran, transparansi pengadaan barang, dan transparansi pengaduan. "Dalam upaya membangun dan memperbaiki sistem itu juga akan didampingi oleh KPK. Dengan itu, harapan kami, pembenahan akan lebih cepat lagi," kata Jokowi.
Selain itu, Jokowi juga menampik kedatangannya ke Gedung KPK itu adalah untuk memproses laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). "Enggak ada hubungannya dengan PPATK. Pokoknya kita ingin perbaiki semuanya. Itu saja," kata Jokowi. Beberapa waktu lalu, PPATK pernah merilis data provinsi yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. DKI Jakarta menduduki posisi teratas dengan 46,7 persen, sementara Provinsi Bangka Belitung terendah dengan 0,1 persen.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Adnan Pandu Praja, menyatakan keterkejutannya terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Karena, kata Pandu, semua saran dari KPK untuk upaya pencegahan korupsi diterima oleh Jokowi. Hal itu dikatakan Pandu seusai kunjungan Jokowi ke Gedung KPK, Selasa (27/121/2012). Pandu mengatakan, kunjungan Jokowi ke KPK, khususnya untuk membicarakan proses pembuatan anggaran. Menurut dia, perlu adanya perbaikan di dalam mekanisme pembuatan APBD. "Anggaran adalah faktor utama untuk bisa mengawal anggaran Pemprov DKI," kata Pandu.
Selain itu, kata Pandu, KPK juga mendukung upaya Pemprov DKI untuk membangun sebuah sistem online di semua lini terkait pendapatan daerah. "Di seluruh restoran yang terdaftar akan terkonek dengan kantor pajak di DKI. Semua angka yang ada di bill yang kita makan akan terdeteksi. Ini termasuk salah satu pencegahan," ujarnya.
Selain itu, Pandu mengatakan, kunjungan Jokowi ke Gedung KPK adalah untuk yang kedua kalinya. Menurut dia, yang pertama adalah saat Jokowi masih menjabat sebagai Calon Gubernur DKI yang melaporkan harta kekayaannya. "Kami berharap visi misi yang beliau sampaikan saat berkampanye itu menjadi Perda," katanya. Pandu juga mengharapkan pilot project KPK dengan Pemprov DKI dapat menjadi contoh bagi provinsi lainnya. "Kami juga memberikan hasil survei terkait integritas. Dan Alhamdulillah semangat beliau untuk membaur bersama KPK. Semoga kedepannya hasilnya lebih baik," kata Pandu.
Sementara itu Gubernur DKI, Jokowi, mengatakan, bersama KPK dia akan membentuk sebuah kerjasama untuk upaya pencegahan korupsi di tubuh Pemerintah Provinsi DKI. Oleh sebab itu, dia akan membenahi sistem-sistem mulai dari yang terkecil dan seluruh pendapatan daerah akan menggunakan sistem online. "Masalah pendapatan semuanya akan kami online-kan nanti. Seperti hotel, pajak restoran, reklame, parkir menggunakan sistem online," kata Jokowi, di Gedung KPK.http://megapolitan.kompas.com/read/2012/11/27/11491130/Datangi.KPK.Jokowi.Disambut.Musik.Betawi?utm_source=WP&utm_medium=Ktpidx&utm_campaign=100%20Hari%20Jokowi-Basuki
Jokowi Targetkan Stadion Persija Selesai 2015
Mimpi Persija Jakarta untuk memiliki stadion pribadi akan segera terealisasi. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan mulai membangun stadion bagi klub sepak bola kebanggaan Jakarta ini tahun 2013.
"Tahun depan persiapan. Pokoknya mulai bangun tahun depanlah. Targetnya rampung dua tahun," kata Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Senin (26/11/2012).
Ia mengatakan, keberadaan stadion ini penting karena selain bermanfaat sebagai ruang terbuka hijau (RTH), stadion juga bisa dijadikan tempat rekreasi alternatif dan penyaluran potensi di bidang olahraga para muda-mudi.
Stadion itu juga perlu dilengkapi dengan jogging track yang bisa dimanfaatkan untuk olahraga cabang lain, yakni atletik. Apabila sudah jadi nantinya, Stadion BMW akan berkapasitas 50.000 tempat duduk. "50.000. Itu kalau yang duduk ya. Kalau desak-desakan ya bisa sampai 100.000," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta Ratiyono mengatakan, kemungkinan stadion untuk Persija akan dibangun di Taman BMW, Jakarta Utara. Namun, permasalahannya, tanah tersebut masih dalam status sengketa.
"Hanya, kepastiannya menunggu adanya putusan dari pengadilan, mengingat status lahan tersebut sengketa," kata Ratiyono.
Menurut Kepala Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta Sri Rahayu, sengketa lahan eks Taman BMW sudah dimenangkan Pemprov DKI Jakarta di tingkat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
"Tapi, sejauh ini belum diketahui apakah pihak penggugat akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atau tidak," ujar Sri.
Taman BMW yang terletak di Jalan RE Martadinata, Jakarta Utara, ini sebelumnya sudah dicanangkan Fauzi Bowo akan dibangun dengan berbagai fasilitas olahraga, seperti stadion sepak bola yang dilengkapi trek atletik di bagian dalamnya pada 2010. Target awal pembangunan ini selesai pada tahun 2012.
Di luar stadion akan dibangun dua lapangan sepak bola untuk latihan, selain juga dua lapangan sepak bola pantai, voli, dan olahraga air. Sisanya akan dibuat waduk dan situ.
Stadion itu juga akan menjadi markas klub Persija Jakarta. Stadion yang menghabiskan dana sekitar Rp 900 miliar itu bahkan disebut-sebut akan menjadi stadion termegah di Asia. Namun, hingga kini, proyek Fauzi Bowo tersebut belum terwujud.
Jokowi Anggarkan Stadion Persija Rp 1,05 Triliun
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menganggarkan pembuatan Stadion Persija di Taman BMW, Jakarta Utara, sebesar Rp 1.050.000.000. Anggaran tersebut sudah dalam proses pengajuan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta (DPRD DKI Jakarta).
"Itu anggaran sudah masuk ke stadionnya dan landscape-nya. Kira-kira sebesar itulah," kata Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Senin (26/11/2012).
Kemungkinan, pendanaan Stadion Persija itu akan menggunakan anggaran multiyears. "Coba kita lihat nanti posisinya karena sekali lagi budgeting itu adanya di Dewan," kata Jokowi.
Jokowi mengatakan akan segera membangun sebuah stadion bagi Persija mulai tahun depan, 2013, dan ditargetkan rampung dalam dua tahun. Ia mengatakan, keberadaan stadion ini penting karena selain bermanfaat sebagai ruang terbuka hijau (RTH), stadion juga bisa dijadikan tempat rekreasi alternatif dan penyaluran potensi di bidang olahraga para muda-mudi.
Stadion itu juga perlu dilengkapi dengan jogging track yang bisa dimanfaatkan untuk olahraga cabang lain, yakni atletik. Kapasitasnya mencapai 50.000 tempat duduk. Namun jika berdesak-desakan, stadion dirancang mampu menampung 100.000 orang.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dijadwalkan datang ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (26/11/2012). Kedatangannya ke KPK untuk membahas program pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Humas Pemprov DKI, diketahui Basuki akan membahas program tersebut sekitar pukul 11.00 WIB di Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Namun, belum diperoleh informasi siapa yang akan menerima Basuki di KPK nanti.
Saat ini, Basuki tengah berkoordinasi dengan beberapa bawahannya sebelum menghadiri agenda pagi bersama Gubernur Joko Widodo karena pada pukul 08.00 WIB ini Basuki juga diagendakan menghadiri rapat pimpinan di Balai Agung, Balaikota Jakarta, membahas beberapa permasalahan dan salah satunya adalah mengenai moda transportasi massal.
Selain menghadiri rapim dan ke KPK, Basuki juga akan disibukkan bertemu dengan beberapa pihak, yakni bertemu perwakilan PT Vanguard pada pukul 13.30 dan perwakilan PT Metro Mini untuk membahas mekanisme hibah serta peremajaan angkutan kota pada pukul 14.30.
Sampai berita ini diturunkan, Basuki masih berada di ruangannya untuk mempersiapkan diri mengikuti rapim. Adapun agenda rapim baru saja dimulai, dipimpin langsung oleh Jokowi dan dihadiri oleh beberapa pengamat transportasi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana menjadikan Provinsi DKI Jakarta sebagai provinsi model antikorupsi. Hal ini sejalan dengan rencana pertemuan antara KPK dan Pemprov DKI Jakarta untuk membahas program pencegahan korupsi yang rencananya akan digelar di Gedung KPK, Senin (26/11/2012).
Dijumpai di Kompleks Balaikota Jakarta, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membenarkan hal tersebut. Menurut dia, kerja sama antara Pemprov DKI dan KPK merupakan inisiatif Gubernur DKI Joko Widodo bersama KPK. "Kami ingin dijadikan model oleh KPK, tapi coba selanjutnya tanya ke Pak Gubernur," kata Basuki.
Diberitakan sebelumnya, Humas Pemprov DKI Jakarta melansir agenda pertemuan antara Basuki dan perwakilan KPK pada pukul 11.00 hari ini. Pertemuan itu nantinya akan membahas teknis realisasi dijadikannya Jakarta sebagai provinsi model antikorupsi. Akan tetapi, Basuki mengaku belum dapat memastikan agenda tersebut. Pasalnya, dia masih harus menyelesaikan beberapa agenda lain di ruang rapat pribadinya. "Saya malah belum tahu, coba nanti konfirmasi ke Pak Gubernur," ujarnya.
Basuki Batal Bertemu KPK
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama batal datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Alasannya pihak KPK tengah memiliki agenda lain dan pertemuan dengan Basuki dijadwal ulang menjadi pukul 11.00 WIB, Selasa (27/11/2012) besok. "Enggak jadi hari ini, diundur besok ke jam yang sama," kata Hespatoni, seorang staf Basuki saat ditemui di gedung Balaikota Jakarta, Senin (26/11/2012).
Toni menjelaskan bahwa pengunduran waktu pertemuan disampaikan oleh pihak KPK. Sehingga, pertemuan tersebut terpaksa ditunda dari jadwal semula yang rencananya digelar hari ini, pukul 11.00 WIB. "Bukan kita yang membatalkan, tapi KPK," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, sesuai agenda kegiatan Wakil Gubernur DKI yang dirilis oleh Humas Pemerintah Provinsi DKI, Basuki dijadwalkan bertemu dengan perwakilan KPK. Beberapa agenda yang akan dibahas dalam pertemuan itu mengenai program pencegahan korupsi di DKI Jakarta.
Program tersebut sejalan dengan rencana KPK menjadikan DKI Jakarta sebagai provinsi model antikorupsi. Hasil inisiasi antara KPK dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini akan dimatangkan dalam pertemuan kedua pihak yang akan segera digelar.
Basuki Batal, Jokowi yang Temui KPK
Rencananya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan ke KPK, Selasa besok. Namun, rupanya yang berangkat ke KPK adalah Gubernur DKI Joko Widodo. "Iya, besok ada rencana mau ke KPK," kata Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Senin (26/11/2012).
Namun, Jokowi belum mengetahui persis agenda yang akan ia laksanakan di sana bersama para petinggi KPK. "Katanya sih mau ada kerja sama. Enggak tahu kerja samanya apa," kata Jokowi.
Sebelumnya, Basuki menjelaskan bahwa pertemuan dengan KPK itu membicarakan program pencegahan korupsi di DKI Jakarta. Program tersebut sejalan dengan rencana KPK, menjadikan DKI Jakarta sebagai provinsi model antikorupsi.
Menurut dia, kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dan KPK merupakan inisiatif Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bersama KPK. Seharusnya, pertemuan tersebut berlangsung pada Senin ini. Namun KPK mengundurkan pertemuan dengan Pemprov DKI Jakarta menjadi Selasa (27/11/2012).-http://megapolitan.kompas.com/
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo hari ini kembali menggelar rapat pimpinan (rapim) di Balai Agung, Balaikota Jakarta. Salah satu agenda yang akan dibahas dalam rapim tersebut adalah tentang rencana pembangunan elevated busway (busway layang) di beberapa titik di Jakarta.
Dalam rapat hari ini, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Udar Pristono tampak menghadiri rapat. Secara langsung dia juga mengundang pakar transportasi Darmaningtyas untuk ikut menghadiri rapat dan memberikan pandangannya.
"Saya ikut rapat karena diundang Kadishub," kata Darmaningtyas saat ditemui sesaat sebelum menghadiri rapat, di Kompleks Balaikota Jakarta, Senin (26/11/2012).
Tyas mengatakan, dirinya akan memberikan pandangan mengenai pembangunan busway layang. Menurut dia, pembangunan tersebut sangat dibutuhkan dan mungkin saja direalisasikan seiring dengan upaya mengoptimalkan transportasi umum untuk menekan angka kemacetan.
Sampai berita ini diturunkan, rapim tersebut baru saja dimulai. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama juga tampak hadir meski sedikit terlambat karena harus menyelesaikan rapat yang sebelumnya digelar di ruang rapat wakil gubernur.
Penambahan busway layang diprediksi mampu mengurangi pemakaian kendaraan pribadi. - Direktur Institut Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas mengatakan, kebutuhan busway layang di Jakarta sudah sagat mendesak. Hal itu dikemukakannya dalam rapat pimpinan (rapim) yang digelar Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Senin (26/11).
"Saya diundang oleh Kepala Dinas Perhubungan, Udar Pristono, untuk ikut rapim hari ini. Sebab dalam rapim, Gubernur [Joko Widodo] mau membicarakan soal busway layang. Jadi saya diminta pandangannya," kata Darmaningtyas di Balaikota DKI.
Dalam rapim nanti, lanjutnya, dia ingin menegaskan pembangunan elevated busway atau busway layang sangat dibutuhkan dan juga sangat mungkin direalisasikan Pemprov DKI. Penambahan busway layang ini diprediksikan mampu mengurangi pemakaian kendaraan pribadi atau terjadi peningkatan pengalihan kendaraan pribadi dengan menggunakan transportasi massal.
"Pemindahan orang ke transportasi massal ini sejalan dengan keinginan Jokowi untuk menekan angka penggunaan kendaraan pribadi, yang saat ini cukup tinggi di Jakarta. Kalau Pemprov bisa menyediakan pilihan transportasi yang baik, maka pengurangan penggunaan kendaraan pribadi dapat terjadi," ujarnya.
Menurutnya, saat ini sudah dapat dibangun busway layang di Ciledug-Blok M dan Depok UI-Manggarai. Kondisi jalan di kedua kawasan tersebut tergolong sempit namun selalu dipadati kendaraan bermotor, sehingga dirasa butuh dibangun jalan layang untuk busway.
Pembangunan busway layang diharapkan dapat mengurangi pemakaian kendaraan pribadi di wilayah Jakarta Selatan, Ciledug dan Depok.
Rapat yang dipimpin Jokowi hari ini digelar untuk membahas tiga agenda, yaitu persiapan audiensi ke Wapres tentang MRT, paparan tentang rencana pembangunan GOR BMW (Gelanggang Olah Raga Bersih, Manusia ber(W)ibawa), serta pembangunan Kantor Arsip dan Perpustakaan Cikini.
Joko Widodo tiba di Balaikota pukul 07.30 mengendarai mobil dinas Toyota Land Cruiser hitam B 1543 SMZ. Dia mengenakan pakaian dinas linmas warna hijau. Saat ini, rapim yang dimulai jam 08.00 masih berlangsung.
Musim penghujan melanda DKI Jakarta di penghujung tahun 2012. Sebanyak 60 daerah yang dihuni belasan ribu warga Ibu Kota dilanda banjir. Penyebab banjir tersebut, tampak masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Yakni pemanfaatan lahan yang salah serta aktivitas manusia yang kerap membuang sampah sembarangan. Lalu, apa langkah yang dilakukan Gubernud DKI Jakarta, Joko Widodo, yang baru menjabat lima minggu tersebut?
Saat mengunjungi lokasi banjir di Sukabumi Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Minggu (25/11/2012) siang, Jokowi mengungkapkan sejumlah langkah yang akan dilakukan jajaran Pemerintah Provinsi DKI.
"Menyiapkan perahu karet dan logistik, agar distribusi bagi warga yang memerlukan berjalan. Semua harus siap siaga. Dinas Kesehatan siap," kata mantan Wali Kota Solo tersebut di sela-sela kunjungannya.
Menurut Jokowi, kebijakan tersebut merupakan jangka pendek yang dia tempuh. Pasalnya, ketika menjabat, Jokowi diturunkan sejumlah masalah yang belum mampu diatasi oleh pendahulunya. Untuk itu, perlu waktu agar benang kusut banjir Ibu Kota perlahan-lahan dapat terurai.
Terkait proses evakuasi, Jokowi mengatakan, langkah tersebut sesuai dengan kemauan warga. Jika warga masih menganggap banjir aman, pihaknya mempersilahkan untuk bertahan di rumah. Namun, jika melihat banjir telah dalam kondisi mencemaskan, pihaknya akan melakukan evakuasi. Yang penting, pihaknya selalu siaga menghadapi situasi apapun. Untuk langkah antisipasi jangka panjang, Jokowi mengaku akan melakukan normalisasi sejumlah kali. Khusus di tempat yang ia kunjungi Minggu pagi, yakni normalisasi Kali Pesanggrahan.
"Semua harus siap siaga, normalisasi Kali Pesanggrahan itu sudah dilakukan sebenarnya, tapi sudah keduluan hujan, jadi distop dulu, nanti diteruskan kembali," kata Jokowi.
Banjir memang telah memasuki musimnya. Dari catatan pemberitaan Kompas.com pada Kamis (22/11/2012), sebanyak 5.407 jiwa dilanda banjir. Ketinggian air yang bervariasi tersebut menggangu aktivitas warga. Sebagian sudah menungsi di posko yang disediakan. Sebagian lagi bertahan di rumah masing-masing menunggu air surut.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menegaskan, tak boleh lagi ada tanggul yang jebol di Ibu Kota. Menurut pria yang akrab disapa Jokowi tersebut, seluruh tanggul di DKI harus dibangun sebaik mungkin.
"Ya, tanggul sekecil apapun harus bagus, jangan sampai jebol, kayak kemarin di Halim jebol. Yang di Makasar juga jebol, sehingga meluas nanti," ujar Jokowi saat makan siang, usai mengunjungi lokasi banjir di Jalan Sukabumi Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Minggu (25/11/2012).
Menurut mantan Wali Kota Solo tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan berbagai cara agar peristiwa jebolnya tanggul tak terulang. Salah satu caranya dengan menerapkan kontrol yang ketat terhadap tanggul-tanggul Ibu Kota melalui Suku Dinas Pekerjaan Umum (Sudin PU).
"Ya dikontrol terus. Tanggulnya ada, tapi kalo enggak dikontrol, bisa-bisa waktu air datang, bisa jebol," tutur Jokowi.
Sementara untuk tanggul yang sudah terlanjur jebol, yakni di daerah Halim Perdanakusuma dan Pinang Ranti, Jakarta Timur, Jokowi telah menginstruksikan jajaran untuk memperbaiki tanggul tersebut. Jokowi menegaskan kepada jajarannya untuk bekerja berorientasi dengan rakyat.
Di lokasi tersebut, Jokowi melakukan pantauan kondisi banjir terkini. Dalam kesempatan itu, ia juga memberikan bantuan berupa beras beserta sejumlah uang tunai. Penyerahan bantuan pribadi tersebut diterima oleh Ketua RT setempat.
http://megapolitan.kompas.com/read/2012/11/25/17353530/Ini.Langkahlangkah.Jokowi.Atasi.Banjir.Jakarta?utm_source=WP&utm_medium=Ktpidx&utm_campaign=100%20Hari%20Jokowi-Basuki
Aksi Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat menerima paparan Dinas Pekerjaan Umum yang ditayangkan di Youtube menjadi perhatian TV Al Jazeera. Mereka pun menayangkan dalam pemberitaan di stasiun TV asal Qatar tersebut. Pemberitaan tentang aksi pria yang akrab disapa Ahok itu ditayangkan pada Minggu (25/11/2012). Terlihat juga komentar dari sineas Indonesia Joko Anwar yang menyatakan kekaguman kepada Jokowi dan Basuki.
Reporter Al Jazeera juga sempat mewawancarai Basuki pada Selasa (20/11/2012) di Balaikota Jakarta. Saat itu, Basuki baru selesai rapat dengan pihak PT Askes. Saat wartawan Balaikota mewawancarainya, reporter wanita berambut pirang memperkenalkan diri dan meminta waktu Basuki untuk wawancara. Berikut petikan perbincangan mereka.
Al Jazeera (AJ): Mau wawancara Bapak, bisa sekarang?"
Basuki (BTP): Wah, saya sudah telat, terlambat satu jam sudah.
AJ: Bagaimana?
BTP: Sudah terlambat. Jadwalnya sudah... (sambil melihat jam).
AJ: Cuma sebentar saja.
BTP: Ini nyambung sampai malam.
AJ: Sampai malam?
BTP: Iya, sambil makan pun sambil kerja.. (Basuki tersenyum)
AJ: Iya, itu masalahnya. Kalau enggak sekarang, kapan bisa wawancara.
BTP: Kalau mau shoot, silakan saja. Kalau wawancara nanti.
Namun akhirnya Basuki mau memberi waktu sebentar wawancara wartawan asing tersebut.
Basuki ditanya terkait video di Youtube berjudul '08 Nov 2012 Wagub Bpk. Basuki T. Purnama Menerima Paparan Dinas Pekerjaan Umum' yang saat itu sudah dibaca 1,2 juta orang (saat ini 1,312,894).
"Pak Gubernur (Jokowi) hanya perintahkan musti ada transparansi. Tentu saja kita ingin masyarakat bisa ikuti semua. Karena ini kan uang masyarakat, bukan uangnya kita. Jadi masyarakat berhak untuk tahu," jawab Basuki terkait kegiatan-kegiatan Jokowi-Basuki yang di-upload di Youtube.
Tapi pasti ada tujuannya, kan?
Ya, supaya orang bisa lihat persis bagaimana cara kita rapat. Kalau hanya tulisan kan orang tidak bisa melihat. Orang bisa menuduh orang pencitraan atau apa aja, kalau ini kan jelas, apa adanya.
Ada orang marah?
Tidak juga, ha.. ha.. ha... Mungkin saya juga terlalu bodoh juga kali, tidak tahu ada yang marah, he.. he.. he..
Kemudian Basuki memasuki ruang rapat yang sudah sejam berlangsung tanpa kehadirannya.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo melakukan pertemuan kerja dengan Menteri Perdagangan dan Industri Norwegia Trond Giske, Minggu (25/11/2012) pagi. Uniknya, perbincangan antara kedua tokoh itu dilakukan di tengah-tengah Jalan Sudirman, Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat.
Berdasarkan pantauan Kompas.com, Jokowi, sapaan akrabnya, yang menggunakan baju berwarna putih berkerah dengan celana hitam, datang ke kawasan Bundaran Hotel Indonesia sekitar pukul 09.45 WIB. Dengan berjalan kaki, Jokowi bertemu dengan sang menteri bertemu di tengah jalan, depan Grand Hyatt.
Layaknya meeting para pejabat, kedua tokoh itu tampak berdiskusi serius sambil berjalan ke arah depan Grand Indonesia. Suasana heboh para pewarta dan masyarakat sekitar pun tampak tak mengganggu perbincangan serius keduanya.
Beberapa kali, perbincangan tersebut sempat terputus akibat beberapa masyarakat yang memotong untuk sekadar berfoto atau bersalaman semata. "Pak Jokowi, foto dulu dong sebentar sama saya," ujar salah seorang ibu.
Ketika ditanya mengapa mantan Wali Kota Solo tersebut mengadakan meeting di tengah jalan, Jokowi mengatakan, lokasi tersebut merupakan pilihan sang menteri. Pasalnya, sang menteri sekaligus ingin melihat situasi kondisi lapangan.
"Pak menteri pengen melihat situasi lapangan. Tapi kebetulan ada Car Free day, jadi sekalian lihat Car Free Day kaya apa," ujarnya.
Pertemuan Jokowi dengan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Norwegia tersebut guna membicarakan program kerjasama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT RIN, perusahaan asal Norwegia yang menyediakan layanan tersebut.
Bundaran HI Heboh! Jokowi Naik Sepeda Low Rider
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tak henti-hentinya membuat heboh publik. Salah satunya adalah dengan menaiki sepeda low rider milik salah seorang komunitas sepeda yang tengah mengikuti Car Free Day di area Bundaran Hotel Indonesia, Minggu (25/11/2012) pagi.
Pantauan Kompas.com, aksi tersebut dilakukan Jokowi usai melakukan pertemuan kerja dengan Menteri Perdagangan dan Industri Norwegia Trond Giske di Jalan Sudirman, Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Pertemuan itu sendiri terkait rencana kerjasama Pemprov DKI Jakarta dengan perusahaan Norwegia dalam penerapan ERP (Electronic Road Pricing) di Ibu Kota.
Saat Jokowi berjalan kaki hendak kembali ke mobil dinasnya yang terparkir di depan Hotel Mandarin Oriental dari kawasan Plaza Indonesia, ada seorang warga yang berteriak kepada Jokowi untuk mencoba sepeda hasil modifikasinya sendiri. "Pak Jokowi, ayo silakan cobain dulu sepeda saya," ujar pria tersebut.
Teriakan pria itu rupanya menarik perhatian Jokowi yang tengah menjadi sorotan publik akibat sejumlah gebrakan di DKI tersebut. Dia pun menghampiri pemilik sepeda, ia pun naik dan mengendarai sepeda berbentuk unik dengan warna nominan merah tersebut. Aksi Jokowi tersebuu pun membuat masyarakat yang berada di seputaran Bundaran HI heboh. Beberapa orang ada yang meneriakkan nama Jokowi, beberapa orang lagi ada yang tak mau ketinggalan untuk mengabadikan aksi Jokowi itu menggunakan ponsel.
Sementara Jokowi dengan senyum sumringah asyik mengayuh sepeda itu. Setelah mengayuh sepeda sekitar 10 meter, Jokowi yang terus dikawal ketat protokolernya berhenti dan mengucapkan terima kasih kepada pemilik sepeda yang telah bersedia meminjamkan sepeda jenis low rider tersebut. Ia pun kembali berjalan ke mobil dinasnya untuk melanjutkan perjalanan. "Mau ke mana lagi nih, Pak," ujar seorang wartawan. "Mau tidur," ujarnya sambil tertawa.
