Taman, Rusunawa dan Kartu Sehat

Tahun depan wajah dan udara Ibu Kota diharapkan akan lebih teduh. Sebab, Jakarta akan memiliki lebih dari 30 taman baru yang tersebar di beberapa wilayah. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta Chatarina Suryowati menyampaikan bahwa pembangunan taman di 2013 akan menyebar di semua wilayah di DKI. Misalnya di Jalan Sardan, Jalan Benda, Jati Padang, Pulo Gebang, dan Kebagusan. "Dalam catatan saya, ada lebih dari 30 taman baru yang akan dibangun pada 2013," kata wanita yang akrab disapa Catherine ini di gedung Balaikota Jakarta, Rabu (24/10/2012).

Sementara untuk 2012, kata dia, Dinas Pertamanan tengah menyelesaikan pembangunan 25 taman di sekitar Jakarta. Pembangunan taman itu termasuk dengan penanaman 6.000 pohon guna melakukan penghijauan untuk merangsang penyebaran burung. Anggaran yang diperlukan untuk membangun 25 taman pada tahun 2012 sekitar Rp 250 miliar. Akan tetapi, jumlah tersebut dibagi untuk berbagai keperluan, antara lain untuk pembelian tanaman, pemeliharaan taman, termasuk membuat jalur pendestrian di Jalan Gatot Subroto, Harmoni-Kota, Cikini, dan Kebon Sirih. "Akhir tahun ini 25 taman itu akan selesai," tuturnya.


Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bersama dengan Wali Kota Jakarta Barat akan memprioritaskan kawasan padat penduduk untuk menjadi rumah susun. Terdapat 28 titik yang akan diajukan untuk menjadi rumah susun di wilayah Jakarta Barat. "Kami sudah mewacanakan untuk membuat rumah susun di 28 titik di Jakarta Barat. Namun, rencana tersebut memang belum dilempar kembali ke masyarakat," kata Burhanuddin, Wali Kota Jakarta Barat, di Kembangan, Rabu (24/10/2012).

Burhanuddin menambahkan, rencana pengubahan kawasan padat penduduk menjadi rumah susun sudah sangat disetujui oleh Gubernur DKI. Jika tanah yang ingin difungsikan sebagai rusun milik negara, maka pemerintah akan langsung membangun rusun tersebut. Sedangkan jika tanah milik masyarakat, maka pemerintah akan menawarkan untuk membangun rusun di daerah mereka. Burhanuddin menjelaskan, 28 titik yang akan dibangun rusun, di antaranya, di Cengkareng sebanyak 9 titik, Tambora 3 titik, Kembangan 1 titik, Kalideres 3 titik, dan masih ada beberapa titik lagi yang tersebar di Jakarta Barat.

Menurutnya, kawasan yang akan dibangun rencananya adalah Kampung Apung. Kampung Apung yang sudah 20 tahun terendam banjir paling cocok menggunakan program rumah susun. Namun, karena tanah di daerah tersebut merupakan milik warga, maka pemerintah akan menawarkan terlebih dahulu. Dihubungi terpisah, Camat Tambora Isnawa Adji mengatakan, rumah dengan jumlah kepadatan penduduk memang lebih tepat menggunakan program rumah susun. Untuk tahap awal, pihak kecamatan telah memberitahukan masalah wacana pembangunan rusun tersebut kepada warga Kali Anyar, Jembatan, dan Angke. Namun, mereka belum memberikan tanggapan yang serius.

Dikatakan Adji, kawasan padat penduduk memang memiliki tingkat kerawanan yang tinggi, baik dalam segi bahaya kebakaran maupun bencana banjir. Selain itu, infrastruktur pemerintahan banyak yang kurang berfungsi. "Saya bilang, bagaimana mau sehat kalau kondisinya seperti ini. Pembangunan rumah kumuh menjadi rusun merupakan momentum berharga bagi warga," katanya. Adji melanjutkan, jika satu rumah terdiri dari tiga Kartu Keluarga, akan menyulitkan pendataan kependudukan juga. Tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi membuat Tambora sulit menjaga ketertiban masyarakat. "Tambora itu kan satu kelurahan bisa mencapai 24.000 jiwa, penumpukan sampah dan pengaturan instalasi listrik jadi sulit dipantau," katanya.


Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan bahwa peluncuran Kartu Jakarta Sehat (KJS) akan dimulai pada 1 November 2012. Hal itu ditandai dengan digratiskannya semua puskesmas dan RSUD Kelas III untuk semua warga DKI Jakarta. "Ada tahapannya, dan per 1 November akan di-launching dengan menggratiskan semua puskesmas serta RSUD kelas III," kata Rio saat ditemui Kompas.com seusai menghadiri rapat bersama Badan Anggaran DPRD, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (25/10/2012). Untuk pengelolaannya, KJS tetap berada di bawah kelola Unit Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah (UP Jamkesda) yang bekerja sama dengan Bank DKI sebagai pihak yang mengatur teknis pembayaran, dan PT Askes yang berperan dalam pemberian asuransinya.

Pada dasarnya KJS menjadi hak semua warga DKI Jakarta, dengan catatan bersedia berobat ke puskesmas atau menjalani rawat inap di RSUD Kelas III. Akan tetapi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memetakan jumlah warga yang akan memanfaatkan kartu tersebut. Angkanya 4,7 juta jiwa atau setara dengan 50 persen total warga Ibu Kota, atau jumlah warga DKI yang masuk dalam kategori ekonomi lemah. Eksekusi konkret pembagian KJS rencananya dimulai pada awal 2013. "Semua warga pada prinsipnya dapat. Tapi kan nggak semuanya mau dirawat di kelas III," kata Rio.