Kantor Jokowi Disambangi Buruh

Seratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Persatuan Gerakan Serikat Pekerja (Progedip) mendatangi gedung Balai Kota DKI Jakarta. Kedatangan mereka dimaksudkan untuk mendesak pasangan gubernur DKI Jakarta yang baru, Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi buruh dengan cepat, tanpa mengorbankan para buruh. Nasib buruh di Jakarta serupa dengan nasib buruh di daerah lainnya karena pemerintah di tingkat pusat dan daerah lebih memihak pada kaum pemodal merupakan aspirasi Federasi Progesip di lokasi aksi, Selasa (16/10/2012).

Saat ini, perlakuan Pemerintah DKI yang lebih memihak pada pemodal tercermin dari beberapa hal. Yakni buruh yang kerap dijadikan korban tanpa pernah mendapatkan perlindungan. Pemerintah DKI juga dinilai tak pernah melahirkan solusi mendasar yang berpijak pada kepentingan buruh secara menyeluruh. Termasuk di dalamnya kepentingan perlindungan pada kehidupan buruh. Gubernur DKI silih berganti, tapi kepentingan buruh tak pernah diutamakan selama gubernurnya masih berasal dari akar yang sama, yang berdiri di atas tatanan politik ekonomi yang anti buruh.

Sekompi petugas kepolisian dari Polsek Gambir, Jakarta Pusat, mengamankan aksi ini. Tujuh perwakilan buruh juga tengah melakukan mediasi di dalam gedung Balai Kota yang kabarnya langsung diterima oleh Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menemui salah satu perwakilan buruh yang berunjuk rasa di Balaikota DKI Jakarta. Dia pun mempertemukan perwakilan buruh dengan staf Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta. Di akhir pertemuannya bersama buruh, Jokowi memutuskan untuk mengagendakan pertemuannya bersama dengan para buruh yang berada di lapangan.

Sementara itu, unjuk rasa buruh yang tergabung dalam Persatuan Gerakan Serikat Pekerja (Progresip) di depan Balaikota DKI. Unjuk rasa itu sempat menghambat arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Dalam unjuk rasa tersebut, para buruh meminta Jokowi membantu menyelesaikan sejumlah kasus buruh dengan cara yang adil. Mereka menuntut Gubernur DKI Jakarta untuk menyelesaikan kasus perburuhan dengan adil dan cepat tanpa merugikan buruh, menghapuskan sistem kerja ala perbudakan modern yaitu outsourcing, memberikan upah layak, stop PHK buruh, serta menjamin dan melindungi hak demokrasi-kemerdekaan berserikat.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi berjanji segera mencarikan solusi menyangkut permasalahan buruh di Jakarta. Dalam mediasi Jokowi berjanji akan segera mengkaji dan menyusun rencana pemberian upah layak untuk para buruh se-DKI. Upah layak untuk menopang hidup buruh ini menjadi tuntutan utama para buruh, bukan upah minimum. Habib mengatakan, Jokowi juga berjanji akan memfasilitasi permasalahan buruh di PT Dwi Buana Jaya Kartika yang masih menerima upah di bawah upah minimum Jakarta. Perwakilan buruh dan perusahaan tersebut akan bertemu pada Senin (22/10/2012) pekan depan. Akhirnya para buruh pun meninggalkan lokasi aksi yang sempat dikawal oleh sekompi pasukan kepolisian dari Polsek Gambir, Jakarta Pusat.