Dia mengatakan, berdasarkan Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2015 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa fungsi, peran, tata kelola kembagaan dan kinerja DPRD rendah.
"Angkanya di bawah 50 poin, artinya fungsi dan peran DPRD ini belum maksimal," ujar Donal saat dihubungi, Kamis (1/9/2016).
Sementara itu di sisi lain, Donal melihat DPRD merupakan salah satu lembaga yang belum bersih dari konflik kepentingan dan praktik korupsi. Donal menuturkan saat ini banyak kasus korupsi yang mencuat justru melibatkan anggota DPRD.
Menurut catatan ICW, kasus korupsi berjamaah banyak ditemukan di DPRD. Bentuknya pun bermacam-macam, antara lain kasus suap, permainan alokasi anggaran, dan persekongkolan dengan pihak swasta untuk mengatur Peraturan Daerah (Perda).
"Banyak kasus di DPRD itu ditemukan banyak kasus korupsi berjamaah. Di Papua, Sumatera Barat dan satu kasus yang melibatkan Wali Kota Semarang. Banyak anggota terlibat suap dan pengaturan alokasi anggaran," kata Donal.
Ketua Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) Lukman Said sebelumnya mengatakan, pihaknya meminta kenaikan gaji dan tunjangan karena kesejahteraan para anggota DPRD sangat penting agar menghindari praktik korupsi.
"Bagaimana kami tidak terpuruk, tidak korupsi, tidak membuat terpuruk lembaga yang kami cintai ini," kata Lukman.
Sumber: kompas.com
No comments:
Post a Comment