Sunday, September 18, 2016

Kepemimpinan Presiden Jokowi Jauh Lebih Baik daripada SBY

By JMG 2:59 AM Ahok, Jokowi

Kepemimpinan Presiden Jokowi

Jauh Lebih Baik daripada SBY

Setiap jaman melahirkan tantangan-tantangan baru yang berbeda. Apa yang dihadapi pemimpin di masa lalu pastinya berbeda dengan kondisi yang dihadapi saat ini. Pemimpin muncul dan hebat pastinya karena ditempa oleh tantangan, rintangan, oleh ombak-ombak besar dan bisa melaluinya, serta bisa menyelesaikan setiap rintangan yang dihadapi.

Di era Presiden Jokowi kita jadi tahu bahwa 70 tahun Indonesia merdeka kita hanya punya pembangkit listrik 53.000 Mega Watt (MW). Wajar saja jika masih banyak daerah yang belum teraliri listrik atau belum merasakan teraliri listrik 24 jam. Dalam 5 tahun Presiden Jokowi akan nambah 35.000 MW, apakah mungkin?", yah ini bukan target, tapi kebutuhan.

Selain itu Indonesia terlambat dalam pembangunan infrastruktur. Apakah ini akan dibiarkan?", tentu tidak, pemerintah menargetkan dalam 5 tahun minimal telah terbangun Tol 1.000 km. Dari merdeka sampai sekarang kita baru mempunyai 840 km. Oleh karena itu pembangunan infrastruktur menjadi titik target utama dalam pemerintahan Presiden Jokowi. Tekad pemerintahan Presiden Jokowi untuk membangun dari pinggiran bukan cuma janji kampanye semata. Pembangunan infrastruktur jalan di wilayah perbatasan yang selama ini tertinggal terus dikebut pelaksanaannya.

Di era Presiden Jokowi kita jadi tahu bahwa tidak sedikit proyek mangkrak yang harus di urai permasalahannya untuk di lanjutkan kembali, bahkan sudah ada yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Puluhan tahun hasil laut kita banyak di curi oleh asing. Tapi sekarang tidak ada ampun lagi, kapal-kapal asing yang masuk ke perairan Indonesia ditangkap dan ditenggelamkan.

Ibarat mengurai benang kusut yang sudah puluhan tahun, semua butuh proses dan butuh waktu. Kepemimpinan Presiden Jokowi yang baru dua tahun jauh lebih baik dibanding dengan mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono yang memimpin negeri ini selama sepuluh tahun.

Oleh: Iis Turyanto

*Iis Turyanto, Admin facebook/fan page Info Seputar Presiden*

(Sumber tulisan dari Fanpage ISP)

Ahok Sebut Saefullah Mainkan Isu SARA di Acara Bamus Betawi

By JMG 8:56 AM Ahok

Dari kiri, Sekda DKI, Saefullah, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama dan Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, Reydonnyzar Moenek, saat melakukan serah terima rancangan peraturan gubernur (pergub) APBD DKI 2015 di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (23/3/2015) sore.

Ahok Sebut Saefullah Mainkan Isu SARA di Acara Bamus Betawi

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menuding Sekretaris Daerah Saefullah telah memainkan isu berbau suku agama dan ras (SARA) pada acara Badan Musyawarah (Bamus) Betawi belum lama ini. Basuki menyatakan situasi itu membuatnya semakin tak percaya kepada Saefullah.

"Ada sesuatu yang kamu lihat aja komentarnya di Bamus Betawi. Boleh enggak seorang PNS memainkan suku, ras, agama? Saya kira di Bamus ngomong apa?"

"Di kepala penuh, masih ada hatinya. Kan sudah gue bilang keseimbangan itu otak, ada iman, ada budaya dan logika," kata dia di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (5/9/2016).

Pria yang akrab disapa Ahok ini mengaku mulai tak mempercayai Saefullah sejak pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) terkait reklamasi di DPRD beberapa bulan silam.

Dia menyebut, saat itu Saefullah pernah menyatakan kepada DPRD bahwa Ahok menyetujui dihilangkannya kontribusi tambahan senilai 15 persen. Menurut Ahok, pernyataan Saefullah dilontarkan kepada Wakil Ketua DPRD Mohamad Taufik.

Saat itu, Taufik sempat marah ke Saefullah saat mengetahui draf Raperda yang diusulkannya dicoret dengan tulisan "gila ini bisa kena pidana korupsi" oleh Ahok.

"Kalau enggak ada kata gila mereka bisa-bisa menuduh saya menghilangkan itu. Sekarang balik, siapa yang menghilangkan? Jelas DPRD kok. Sekarang mereka bilang saya setuju. Gila aja," ujar Ahok.

Saat ini, Saefullah diketahui tengah mengikuti proses penjaringan calon wakil gubernur untuk jadi pendamping kandidat bakal calon gubernur Sandiaga Uno. Sandiaga diketahui merupakan kandidat bakal calon gubernur yang didukung Gerindra dan PKB.

http://megapolitan.kompas.com/read/2016/09/05/16501441/ahok.sebut.saefullah.mainkan.isu.sara.di.acara.bamus.betawi

MPR cemas jika PAK JOKOWI lolos 2 tahun memimpin RI

By JMG 4:47 AM Jokowi

MPR cemas jika PAK JOKOWI lolos 2 tahun memimpin RI MAKA PAK JOKOWI MAKIN KOKOH DAN SUKAR SEKALI DILAWAN APALAGI JIKA BANGUNAN INFRASTRUKTUR SELESAI DIBANGUN TAHUN 2018 ATAU AKHIR 2017 PAK JOKOWI AKAN MAKIN DISAYANG RAKYAT.

Di Persidangan, Ahok Sebut Taufik dan Saefullah Mau Golkan Gubernur Betawi

By JMG 3:16 AM Berita, Nasional

pembelakejujuran.blogspot.com ~ Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) keberatan bila hanya Ketua Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI Mohamad Taufik dan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah yang diagendakan untuk dipanggil ke persidangan kasus suap Raperda reklamasi. Alasannya, kata Ahok, Taufik dan Saefullah sudah satu kubu politik mengegolkan Gubernur Betawi di Pilgub DKI 2017.

Di persidangan yang memperdengarkan kesaksian Ahok terhadap Sanusi di Ruang Sidang Tindak Pidana Korupsi, Jl Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (5/9/2016), pengacara Sanusi, Maqdir Ismail, meminta Saefullah dihadirkan. Taufik juga perlu dihadirkan.

Menurut Ahok, Pengadilan juga perlu menghadirkan semua anggota Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) Jakarta. "Yang Mulia Hakim, saya kira Tim TAPD harus dihadirkan dengan legislatif," kata Ahok kepada Majelis Hakim.

Ahok menyatakan tak bisa hanya Taufik dan Saefullah saja yang dihadirkan, melainkan semua Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) dari eksekutif juga perlu dihadirkan.

"Tidak boleh hanya saudara Saefullah dan saudara Taufik. Karena mereka baru berkumpul untuk menggolkan Gubernur Betawi," kata Ahok disambut riuh sorakan sejenak dari kursi tamu.

Ahok berani memastikan, Saefullah yang kini masih menjadi PNS sudah pasti bermisi maju ke Pilgub DKI 2017. Namun caranya adalah bersekongkol dengan Taufik.

"Saya kira kalau persekongkolan enggak bisa. Enggak bisa. Seharusnya diundang semua. Sudah jelas-jelas dia mau jadi gubernur kok, mau nusuk saya kok," ujar Ahok.

Ini memang perkara yang diwarnai politik. Ahok menunjukkan bahwa anggota DPRD adalah orang politik, dan semua orang tahu. Maka kehadiran dua orang saja, yakni Taufik dan Saefullah, untuk bersaksi di sidang dikhawatirkan Ahok hanya akan berisi fitnah politik saja.

"Kalau Anda kasih dua orang yang memfitnah saya, kan tadi buktinya mana? Makanya saya minta semua pihak harus hadir," kata dia.

Sumber: detik.com

Ditanya Hakim Soal Kabar Uang Rp 50 Miliar dari Aguan, Ini Jawaban Ahok

By JMG 3:00 AM Berita, Nasional

pembelakejujuran.blogspot.com ~ Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dicecar hakim perihal kabar adanya duit Rp 50 miliar dari bos Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma (Aguan), ke pihak anggota DPR DKI. Duit itu terkait pembahasan Rapeda tentang reklamasi teluk Jakarta.

"Apakah saksi pernah mendengar Aguan menyiapkan Rp 50 miliar?" tanya hakim di Gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jl Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (5/9/2016).

"Saya tidak mendengar itu, Pak," jawab Ahok.

Pada paruh akhir persidangan, Ahok justru mendorong agar informasi adanya duit Rp 50 miliar ini terus didalami. Dia ingin penegak hukum mengusut kasus suap pembahasan dua Raperda ini secara tuntas.

"Termasuk Pak Hakim katanya ada uang Rp 50 m tadi. Saya enggak tahu. Ini perlu ditelusuri lebih dalam," kata Ahok.

Kabar suap ini memang kencang berembus. Sampai sekarang, anggota DPRD DKI yang menjadi terdakwa adalah Mohamad Sanusi dari Partai Gerindra.

Sumber: detik.com

Inilah senjata canggih BNN, bisa tembak mati bandar narkoba dari jarak 1,6 Km

By JMG 1:28 AM Berita, Nasional

pembelakejujuran.blogspot.com ~ Petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) akan dilengkapi dengan senjata canggih untuk menjalankan tugasnya dalam memburu dan menangkap para bandar narkoba. Senjata itu juga tidak dimiliki oleh TNI maupun Polri.

"Pengadaan senjata canggih ini sudah disetujui oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI," kata Kepala BNN Komjen Pol Budi Waseso di Sukabumi, Minggu (4/9).

Menurut dia, senjata canggih yang merupakan buatan Amerika Serikat tersebut khusus digunakan oleh petugas BNN dan orangnya pun terpilih.

Kelebihan senjata tersebut yakni memiliki ketepatan bidik hingga 1,6 km, namun untuk daya jelajahnya sampai 2,8 km. Senjata itu diberikan khusus kepada petugas BNN, karena yang akan dihadapi adalah bandar besar yang memiliki senjata canggih juga.

Sehingga, petugas yang tengah memburu bandar narkoba tidak perlu mendekat, tetapi cukup dari jarak jauh saja. Selain itu, senjata tersebut juga kalibernya berbeda dengan senjata yang dimiliki oleh TNI/Polri.

"Senjata ini kami gunakan untuk menembak para bandar narkoba," tegasnya.

Ia mengatakan untuk perang terhadap narkoba tidak bisa main-main, karena ulah mereka bisa menghancurkan bangsa ini. Maka dari itu, sebelum negara ini hancur akibat penyalahgunaan narkoba, harus lebih dahulu menghancurkan bandar barang haram itu.

"Kami tidak segan menjerat bandar narkoba dengan ancaman hukuman yang berat seperti hukuman mati, kami juga berharap dalam memberantas peredaran narkoba tidak hanya kami, pemerintah, Polri dan TNI saja tetapi seluruh elemen wajib turun tangan dan menyatakan perang terhadap penyalahgunaan narkoba," tandasnya.

Sumber: Merdeka.com

Pengamat Politik UI: "Ratna Sarumpaet Justru bikin Rakyat DKI semakin Terpuruk", Ini Alsannya

By JMG 12:44 AM Berita, Nasional

pembelakejujuran.blogspot.com ~ ?Pengamat politik dari Universitas Indonesia Arbi Sanit mempertanyakan siapa yang sebenarnya dibela Ratna Sarumpaet, sehingga dia bersedia pasang badan di setiap penertiban pemukiman liar di Jakarta.

Sebab penertiban dan relokasi warga ke rusun yang selama ini dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) demi kehidupan yang lebih layak bagi warga, harusnya diapresiasi dan didukung.

Arbi justru menuding kehadiran aktivis kemanusiaan itu hanya mencari nama dan rakyat yang dibelanya akan semakin terpuruk.

�Apa sebenarnya yang dia (Ratna) bela? Mau memperbaiki rakyat atau membiarkan rakyat terpuruk demi dia terkenal,� kata Arbi kepada Netralnews.com, Minggu (4/9/2016).

Menurut Arbi, jika memang tujuannya adalah membela rakyat kecil, harusnya mereka ikut bahu-membahu bersama pemerintah dan memperhatikan segala kekurangan warga untuk disampaikan kepada pemerintah. Bukannya malah berada di pihak rakyat dengan tujuan melawan pemerintah.

�Sebenarnya dia membela rakyat itu benar, tapi caranya salah. Membela rakyat, harusnya mereka bantu melihat kekurangan-kekurangan warga terus minta kepada pemerintah. Misalnya, Pak Ahok warga butuh ini, masih kurang ini di rusun, ini tolong dipermudah Pak Ahok, begitu dong. Bukannya melawan untuk tidak digusur, ya ampun,� ungkap Arbi.

�Harusnya Ratna Sarumpaet itu melatih warga, misalnya bagaimana cara menggunakan fasilitas yang ada yang sudah disediakan Ahok. Jadi teknis perubahan itu yang dibantu,� sambungnya.

Arbi bahkan mempertanyakan solusi dari para aktivis yang suka berkoar-koar untuk menunjukkan bagaimana caranya membenahi wajah ibukota, selain dari apa yang sudah dilakukan Ahok.

�Terus kalau gak digusur bagaimana cara mengatasi banjir, bagaimana membenahi ibukota, bagaimana pembangunannya, bagaimana itu kampung kumuh diperbaharui, ya ampun,� jelas Arbi.

Sumber: NetralNews.com

KTT G20, Jokowi diberi Kehormatan jadi Pembicara Utama, SBY mana pernah begini!

By JMG 11:04 PM Jokowi

KTT G20, Jokowi diberi Kehormatan jadi Pembicara Utama, SBY mana pernah begini!

Presiden Jokowi turut menghadiri pembukaan KTT G20 yang bertempat di Hangzhou International Expo Center.

Jokowi datang ke lokasi sekitar pukul 14:49 waktu setempat dan langsung disambut oleh protokol RRT yang sudah menantinya.

Jokowi terlihat mengenakan jas dengan warga gelap dan dasi merah yang selanjutnya Ia menjabat tangan Presiden Cina, Xi Jin-ping.

Bukan hanya negara anggota KTT saja, kali ini KTT akan diikuti pula oleh beberapa negara tamu yaitu Spanyol, Chad, Mesir, Laos, Senegal, Singapura, Thailand, dan Kazahkstan. Serta juga turut hadir pimpinan lembaga internasional seperti PBB, World Bank, ILO, WTO, dan IMF.

“Banyak tantangan dan resiko yang dialami perekonomian global. Terkait itu, saya ingin menyampaikan beberapa hal guna memulihkan kembali situasi ekonomi global,” ucap Xi Jin-ping dalam pidato pembukaan.

Presiden Jokowi sendiri mendapat kehormatan untuk bisa menjadi pembicara utama di Sesi II yang akan dilangsungkan besok.

“Namun Presiden akan menjadi pembicara utama pada Sesi II besok hari,” terang Menlu, Retno Marsudi.

Penulis: Tya Sari

Ini Pengakuan Mengejutkan Ahok Tentang Sekda DKI Terkait Raperda Reklamasi

By JMG 9:58 PM Berita, Nasional

pembelakejujuran.blogspot.com ~ Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengungkap bahwa dirinya tak percaya terhadap Sekretaris Daerah DKI, Saefullah atas pembahasan reperda reklamasi Pantai Utara Jakarta. Hal itu dia ungkapkan saat menjadi saksi untuk sidang lanjutan terdakwa Mohamad Sanusi.

"Saya sampaikan, saya suudzon dan saya tidak terlalu percaya dengan Sekda," kata Ahok di Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (5/9).

Ahok mengaku merasa ada yang janggal dalam pembahasan reperda reklamasi Pantai Utara Jakarta. Saefullah, kata dia, tiba-tiba melapor bahwa ketua Badan Legislasi Daerah (Balegda) Mohamad Taufik hendak mengganti kontribusi tambahan raperda dari 15 persen menjadi 5 persen.

"Saya marah besar. Saya tulis gila. Tapi untuk melunakkan suasana katanya pak Sekda bilang itu 'bila' bukan 'gila'," ungkap Ahok.

Mengetahui tanggapan Ahok atas rencana perubahan kontribusi tersebut, Taufik meradang. Taufik kemudian memutuskan untuk tidak melanjutkan pembahasan raperda.

Ahok menambahkan, Saefullah kemudian menemui dirinya kembali untuk menyampaikan bahwa ada usulan baru terkait peraturan gubernur. Balegda mengusulkan agar nilai kontribusi diatur dalam peraturan gubernur.

"Saya mau mengeluarkan pergub, tapi harus sudah ada draftnya. Dan saya akan tanda tangan sesaat setelah perda disahkan. Tapi Sekda enggak bisa kasih (draftnya)," jelas Ahok.

Atas berbagai usulan dan keinginan itu, Ahok mulai menaruh curiga pada Saefullah.

"Di situ saya khawatir ada terjadi nego. Sekda kasih gubernur (usul pergub) dan supaya ketok palu dan saya tandatangan," ujar Ahok.

Sumber: merdeka.com

Ahok Unggah Foto Bersama Pengawalnya, Netizen Singgung Ucapan Sandiaga

By JMG 8:35 PM Berita, Nasional

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersama tiga pengawalnya

pembelakejujuran.blogspot.com ~ Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengunggah sebuah foto di akun instagram-nya, @basukibtp. Basuki mengunggah fotonya dengan tiga orang pengawal yang menemaninya datang ke pernikahan warga pada Sabtu (3/9/2016) malam.

"Bersama 3 pengawal saya di acara kondangan semalam," tulis Basuki atau Ahok pada kolom caption foto yang diunggah Minggu (4/9/2016).

Foto tersebut menggambarkan Ahok dan tiga ajudannya sedang turun menggunakan eskalator. Mereka bertiga tampak mengenakan kemeja batik berlengan panjang. Warna pakaian mereka tidak diketahui karena foto tersebut diberi filter hitam putih.

Ahok yang berada di paling depan tampak menunduk. Dua ajudan yang berada di belakang Ahok juga terlihat menundukan kepala seolah ingin memastikan bahwa Ahok turun dengan aman. Satu ajudan paling belakang memandang ke depan.

Foto tersebut mendapat banyak komentar. Ternyata, banyak netizen yang berkomentar soal jumlah ajudan Ahok dalam foto.

"Yang katanya 200 orang itu pengawal Bapak atau pasukan upacara, Pak?" tulis pemilik akun @nanda_situmorang.

"Mana 197 pengawal lagi, Pak @basukibtp?" tulis pemilik akun @joshku83.

"Nggak sampai 200 pengawalnya?" tulis pemilik akun @willianto_febriansa.

Pertanyaan netizen soal 200 pengawal mengacu kepada pernyataan bakal calon gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. Sandiaga sebelumnya menyebut Ahok akan mendapat sejumlah keuntungan jika tidak harus cuti untuk kampanye pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Menurut Sandiaga, salah satu hal yang akan didapatkan Ahok jika tidak cuti adalah pengawalan dari negara. Sandiaga mengatakan, dirinya mendapat informasi Ahok dikawal 150 sampai 200 personel Brimob setiap hari.

Ahok pun langsung tertawa saat mendengar Sandiaga Uno menyebutnya mendapat pengawalan 200 personel Brimob setiap hari. Menurut Ahok, jika dirinya dikawal ratusan Brimob maka pengawalan terhadap dirinya melebihi pengawalan terhadap Presiden Republik Indonesia.

Ahok menganggap pernyataan Sandiaga salah. Dengan nada bercanda, Ahok menyebut dirinya dikawal 2.000 personel Brimob tiap harinya.

"Terus dari Kostrad ada 6.000 personel yang kawal. Apalagi yang kawal gue? Malaikat surga 10.000," seloroh Ahok.

Sumber: kompas.com

FPI: Interkoneksi Jangan Bawa-bawa BPK dan KPK

By JMG 8:28 PM Berita, Nasional

pembelakejujuran.blogspot.com ~ Ribut-ribut revisi biaya interkoneksi diminta untuk tak diseret ke ranah hukum seperti mengancam melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau meminta audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Hal itu disampaikan oleh mantan Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) periode 2009-2015, Nonot Harsono, dalam tulisannya yang disebar melalui pesan instan dan dikutip detikINET, Senin (5/9/2016).

Seperti diketahui, sejak bergulirnya rencana penurunan biaya interkoneksi 26% untuk 18 skema panggilan telepon tetap dan seluler, ada dua kubu yang bertikai perang argumen: front pembela Telkom Group dan front pembela Indosat cs (FPI). Dari tulisan panjang berjudul 'Interkoneksi Itu Sederhana, Tidak Usah Bawa KPK & BPK' yang disampaikan, bisa terbaca Nonot ada di kubu sebelah mana.

"Sungguh berbahaya menuduh atau melontarkan isu kerugian negara dalam hal interkoneksi. Padahal yang dinyatakan sebagai angka kerugian itu adalah beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat untuk sekadar bisa tersambung ke pelanggan dari operator yang berbeda," ujarnya.

"Terkait hal ini, amat menarik wacana SKA (sender keep all) yang digalang operator, karena jika benar SKA dijalankan maka heboh interkoneksi akan langsung berakhir. Sebab SKA berarti biaya interkoneksi adalah nol," ujarnya lebih lanjut.

Pernyataan itu dilontarkan Nonot untuk menanggapi pemberitaan tentang interkoneksi yang ikut dikomentari oleh petinggi BPK dan pemberitaan tentang adanya laporan ke KPK terkait potensi kerugian negara ratusan triliun rupiah.

"Tak perlu sejauh itulah. Ini urusan orang dagang. Tidak bisa pedagang mengatakan pendapatan saya berkurang lalu menggugat regulator telah menyebabkan kerugian pendapatan," ucapnya lebih lanjut.

Ditegaskan olehnya, evaluasi biaya interkoneksi yang rutin dijalankan pemerintah dan BRTI setiap tiga tahun sekali dianggap hal yang biasa layaknya operasi pasar menjaga harga kebutuhan pokok selama Ramadan.

"Evaluasi biaya interkoneksi itu seperti kegiatan operasi pasar guna menjaga harga wajar yang diterima masyarakat. Operasi pasar itu kan tujuannya membuat harga normal. Nah, Jika harga terlalu tinggi maka pemerintah harus memaksa turunkan harga demi masyarakat. Ini yang terjadi dengan evaluasi biaya interkoneksi secara rutin tiga tahun sekali karena harga teknologi itu cenderung turun," ungkap Nonot yang sekarang menjadi Chairman Mastel Institute.

Dijelaskannya, andai negara memilih sistem monopoli dalam menyediakan jaringan komunikasi bagi masyarakat, maka tentu tidak ada keributan interkoneksi, karena hanya ada satu operator yg melayani seluruh rakyat. Namun negara memilih sistem persaingan (multi operator), sehingga ada lebih dari satu jaringan komunikasi yang melayani masyarakat.

Sebagian masyarakat menjadi pelanggan dari satu operator, sebagian lagi memilih menjadi pelanggan operator yang lain. Agar pelanggan dari setiap operator dapat terhubung dengan pelanggan dari operator yang manapun, maka semua jaringan itu harus saling tersambung (berinterkoneksi). Kewajiban berinterkoneksi diatur UU Telekomunikasi Pasal 25 UU 36/1999.

Perhitungan Interkoneksi Versi Nonot

Apakah ada bisnis dalam interkoneksi? Menurut pria yang akrab disapa Cak Nonot ini yang menjadi perhatian dalam interkoneksi adalah berapa trafik outgoing-call ke operator lain dan berapa incoming-call dari operator lain. Trafik ini menentukan selisih biaya antara (Outgoing-traffic x Tarif) dan (incoming-traffic x Tarif).

Jika trafik telepon ke operator lain (outgoing-traffic) sama dengan trafik yang diterima dari operator lain (incoming-traffic), maka kedua operator itu sama-sama impas. Artinya, biaya interkoneksi yang harus dibayar sama dengan yang diterima.

Pada umumnya, operator besar menerima trafik lebih besar karena jumlah pelanggan yang besar, sehingga bisa menerima pembayaran biaya interkoneksi lebih besar daripada operator yang lebih kecil. Sebaliknya, operator yang kecil harus membayar biaya interkoneksi yang besar untuk sekadar menyambungkan pelanggannya yang sedang menelepon pelanggan operator lain.

Nonot pun memberikan ilustrasi tiga kasus yang mungkin terjadi dalam biaya interkoneksi.

Kasus pertama: Trafik dua arah seimbang

Misal outgoing-trafik dari Indosat (ISAT) ke Telkomsel (TSEL) = 1 Miliar menit dan incoming-trafik dari Telkomsel ke Indosat = 1 miliar menit. Trafik dua arah sama besar.

Jika tarif interkoneksinya Rp 500, maka ISAT membayar ke TSEL sebesar 1 miliar menit x Rp500 = Rp 500 miliar dan menerima dari Tsel sebanyak Rp 500 miliar juga.

Kasus kedua: Trafik dua arah tidak seimbang

Misal, outgoing trafik ISAT ke TSEL = 1,2 miliar menit dan incoming trafik dari TSEL = 1 miliar menit. Jika tarif biaya interkoneksi = Rp 200 per menit, maka ISAT membayar ke TSEL sebesar 1,2 miliar menit x Rp 200 = Rp 240 miliar dan akan menerima dari TSEL sebesar Rp 200 miliar.

Dalam simulasi kedua ISAT defisit Rp 40 miliar dan TSEL surplus Rp 40 miliar.

Jika biaya interkoneksi diturunkan menjadi Rp 100 maka angka-angka di atas berubah menjadi :

ISAT membayar TSEL sebesar 1,2 miliar menit x Rp 100 = Rp 120 miliar dan ISAT menerima dari TSEL sebesar 1 miliar menit x Rp 100 = Rp 100 miliar.

Maka TSEL surplus Rp 20 miliar dan ISAT defisit 20 miliar. Ada penurunan angka surplus dari Rp 40 miliar menjadi Rp 20 miliar di sisi TSEL, dan ada pengurangan beban biaya di sisi ISAT dari Rp 40 miliar menjadi Rp 20 miliar.

Kasus ketiga: Trafik dua arah tidak seimbang (pola trafiknya kebalikan dari kasus kedua)

Misal, outgoing trafik ISAT ke Tsel = 1,0 miliar menit dan incoming trafik dari Tsel = 1,2 milyar menit.

Jika tarif biaya interkoneksi = Rp. 200 per menit, maka isat membayar ke Tsel sebesar 1.0 miliar menit x Rp 200 = Rp 200 miliar dan akan menerima dari TSEL sebesar Rp. 240 miliar. Maka dalam kasus ini TSEL defisit Rp 40 miliar dan ISAT surplus Rp 40 miliar.

Jika biaya interkoneksi diturunkan menjadi Rp 100, maka angka-angka di atas berubah menjadi:

ISAT membayar TSEL sebesar 1 miliar menit x Rp 100 = Rp 100 miliar dan ISAT menerima dari TSEL sebesar 1,2 miliar menit x Rp 100 = Rp 120 miliar.

Maka ISAT surplus Rp 20 miliar dan TSEL defisit Rp 20 miliar. Ada penurunan angka surplus dari Rp 40 miliar menjadi Rp 20 miliar di sisi ISAT, dan ada pengurangan beban biaya di sisi TSEL dari Rp 40 miliar menjadi Rp 20 miliar.

"Untuk kasus ini penurunan biaya interkoneksi justru menguntungkan Telkomsel. Akan heboh jika yang diangkat ke media adalah penurunan dari Rp 240 miliar ke Rp 100 miliar atau ada selisih penerimaan sementara sebesar Rp 140 miliar. Lalu dibilang operator A rugi Rp 140 miliar akibat turunnya tarif interkoneksi. Padahal yang terjadi adalah penurunan surplus interkoneksi sebesar Rp 20 miliar saja," ulasnya.

Menurutnya, surplus Rp 20 miliar yang dialami satu operator tak bisa dianggap sebagai keuntungan, karena sesungguhnya ini adalah biaya tambahan (biaya off-net) yang harus dibayar oleh pelanggan untuk bisa menelepon ke pelanggan operator lain.

"Sungguh berbahaya menuduh atau melontarkan isu kerugian negara dalam hal interkoneksi. Padahal yang dinyatakan sebagai angka kerugian itu adalah beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat untuk sekadar bisa tersambung ke pelanggan dari operator yang berbeda," ingatnya.

Seperti diketahui, Kementrian Komunikasi dan Informatika telah mengatakan Surat Edaran (SE) tentang rencana penurunan biaya interkoneksi yang dikeluarkan pada 2 Agustus 2016 ditunda pelaksanaan pada 1 September 2016 karena Daftar Penawaran Interkoneksi (DPI) dari operator belum lengkap dan belum terlaksananya Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR RI.

Dalam SE Nomor 1153/M.KOMINFO/PI.0204/08/2016 yang ditandatangani oleh Plt. Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI), Geryantika Kurnia penurunan biaya interkoneksi terjadi 26% untuk 18 skenario panggilan telepon.

Anggota Komisi I DPR RI Hanafi Rais menyarankan Menkominfo Rudiantara untuk mencabut SE tersebut karena ada potensi penurunan pendapatan negara. Hanafi yang mengutip analisa dari BPK, mengatakan bahwa penurunan interkoneksi bisa sangat membahayakan penerimaan negara dari sektor telekomunikasi, setidaknya dalam lima tahun ke depan.

Mulai dari potensi penurunan pendapatan hingga Rp 100 triliun, setoran dividen dan pajak ke pemerintah berkurang Rp 43 triliun, hingga investasi belanja modal di daerah rural berkurang Rp 12 triliun.

Operator sendiri kian terbelah dan terpecah pada dua kubu. Kubu pertama didominasi oleh Telkom Group yang tetap menggunakan biaya interkoneksi lama alias menolak hasil hitungan pemerintah. Kubu kedua adalah non-Telkom Group yang tetap menggunakan biaya interkoneksi baru dalam DPI alias ingin adanya penurunan biaya interkoneksi.

Sumber: detik.com

Rawan Anggaran Siluman, Kewajiban Cuti Kampanye Harusnya Tidak Berlaku untuk Gubernur DKI

By JMG 6:30 PM Berita, Nasional

pembelakejujuran.blogspot.com ~ Dosen tata negara dari Unika Atmajaya Jakarta, Daniel Yusmick Foe, menilai, kewajiban cuti kampanye harusnya tidak berlaku terhadap Gubernur DKI Jakarta. Sebab, DKI Jakarta rawan terhadap korupsi dalam penyusunan anggaran.

Dia mencontohkan konflik yang terjadi antara Gubernur Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama dan DPRD saat penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2015. Konflik tersebut kemudian memunculkan istilah "anggaran siluman", istilah yang digunakan Ahok untuk program-program tidak penting yang diajukan oleh DPRD DKI.

"Terjadinya anggaran siluman ini menurut saya persoalan yang serius. Saya kira ini yang jadi substansi alasan Ahok tidak mau diwajibkan cuti," kata Daniel dalam diskusi "Seberapa Besar Peluang Gugatan Ahok Dikabulkan MK", di Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (4/9/2016).

Menurut Daniel, rawannnya DKI Jakarta terhadap korupsi dalam penyusunan anggaran dinilai akibat besarnya APBD yang dimiliki. Karena itu, ia menilai, sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan gugatan uji materi yang diajukan Ahok.

"Apalagi dalam hal substansi kekhususan, DKI ini adalah daerah khusus, disamping Aceh dan Papua. Kekhususan ini harusnya dipertimbangkan. Sehingga pasal ini tidak harus jadi kewajiban," ujar Daniel.

Masa kampanye Pilkada Serentak 2017 akan digelar dari 28 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017. Aturan yang ada saat ini mengharuskan seorang calon petahana untuk cuti selama masa kampanye.

Ahok ingin agar calon petahana diberi pilihan antara cuti kampanye atau tidak cuti dengan risiko tidak boleh berkampanye. Ia kemudian mengajukan uji materi Pasal 70 ayat 3 tentang Cuti Kampanye pada UU itu.

Salah satu alasannya adalah keinginannya terlibat dalam penyusunan APBD 2017. Karena ia merasa perlu mengawasi jalannya penyusunan APBD yang dianggapnya rawan penyimpangan.

Sumber: kompas.com

Refly Harun: Pejabat Kepala Daerah dari Kemendagri Belagunya Minta Ampun

By JMG 6:04 PM Berita, Nasional

pembelakejujuran.blogspot.com ~ Pakar hukum tata negara Refly Harun tak setuju dengan anggapan yang menyatakan roda pemerintahan daerah akan berjalan normal, walaupun si kepala daerah sedang cuti.

Dia menilai peran dan kewenangan seorang kepala daerah tidak bisa digantikan oleh siapapun, termasuk oleh pejabat dari Kemendagri (untuk posisi gubernur), atau pejabat dari Kantor Gubernur (untuk bupati atau wali kota).

"Kita bicara mandat langsung dari rakyat. Kalau caretaker dari Kemendagri atau dari kantor gubernur untuk bupati dan wali kota itu kan orang yang tidak mendapat mandat dari rakyat," kata Refly dalam diskusi "Seberapa Besar Peluang Gugatan Ahok Dikabulkan MK", di Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (4/9/2016).

Refly menyindir pejabat dari Kemendagri yang dinilainya tidak memiliki mandat rakyat. Namun, bertindak berlebihan saat diberi tugas mengisi kekosongan kepala daerah yang sedang cuti.

"Belagunya minta ampun. Dia tidak dipilih oleh rakyat tapi selalu merasa dia gubernur yang sesungguhnya. Mereka tidak berhak ngacak-ngacak APBD atau Perda karena tidak mendapat mandat dari rakyat," ujar Refly.

Masa kampanye Pilkada Serentak 2017 akan digelar dari 28 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017. Aturan yang ada saat ini mengharuskan seorang calon petahana untuk cuti selama masa kampanye.

Selama cuti, jabatan kepala daerah akan diisi pejabat eselon I dari Kemendagri untuk posisi gubernur, dan pejabat dari kantor gubernur untuk posisi bupati atau wali kota.

Refly menyatakan tidak setuju dengan aturan yang ada saat ini. Menurut dia, kewajiban petahana untuk cuti tidak seharusnya dilakukan selama masa kampanye. Lebih baik apabila calon petahana hanya diwajibkan cuti saat ia akan berkampanye.

Aturan ini akan membuat seorang calon petahana tidak perlu menjalani cuti lama sampai berbulan-bulan sehingga tidak perlu ada pejabat pengganti.

"Jadi gubernur itu berdarah-darah. Masa digantikan 4-6 bulan oleh pejabat yang tanpa mengeluarkan sepeser pun dan mendapat mandat dari rakyat," ujar Refly.

Sumber: kompas.com

Terkuak, Begini Cara Cerdas Korban Jinakkan Perampok di Pondok Indah

By JMG 5:10 AM Berita, Nasional

pembelakejujuran.blogspot.com ~ Perampokan disertai penyanderaan terjadi di rumah Asep Sulaiman, mantan Senior Vice President of Exxon Mobil Affiliates in Indonesia, di Jalan Bukit IX, Nomor 17, Pondok Indah, Jakarta Selatan, Sabtu pagi, 3 September 2016. Aksi ini berhasil digagalkan kepolisian, setelah tim Polda Metro Jaya mengepung dan meringkus kedua tersangka. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian selama sembilan jam ini.

Devi, sopir Asep, menuturkan rangkaian peristiwa perampokan di rumah majikannya itu. Hari itu, Devi seharusnya masuk kerja, namun Asep menyuruhnya untuk absen. "Saya telepon habis itu, tapi semua enggak aktif. Pembantunya juga saya telepon enggak aktif nomornya," kata Devi, saat berbincang dengan wartawan di halaman rumah Asep, Minggu, 4 September 2016.

Menurut Devi, berdasarkan cerita Reni � pembantu Asep yang sempat kabur dan menghubungi kepolisian � para pelaku sudah menodongkan pistol dari luar rumah. Mereka lalu menyuruh Reni masuk ke dalam rumah, dan menggedor kamar majikan.

"Dia sudah takut. Nangis kan waktu ditodong pistol, terus gedor-gedor kamar bapak (Asep). Habis itu mereka semua disandera, istri (Euis) dan anaknya (Zahra) juga," kata Devi.

Menjelang siang, sekitar pukul 10.00 WIB, situasi di dalam rumah mulai mencair. Kata Reni, Devi melanjutkan ceritanya, para pelaku sudah bisa diajak komunikasi oleh Asep.

"Kan sudah bicara mereka. Ibu, kata pembantu (Reni), juga sempat dipijat-pijat kakinya sama pelaku. Bapak juga bicara, �Jangan ditembak, soalnya di luar kan sudah banyak juga polisi,�" kata Devi.

Tak lama setelah itu, Reni disuruh membuatkan mi instan untuk para tersangka. Sedangkan Asep terus berbicara dengan mereka. Mendapat kesempatan membuat mi, Reni justru lompat pagar rumah lalu berteriak.

"Sudah, polisi langsung masuk ke dalam (rumah). Kan kelihatan mukanya mereka (para pelaku) pas ditangkap polisi, banyak tuh yang sms saya dari kantornya bapak, katanya mereka kenal itu orang sana (Exxon Mobil) juga," kata Devi yang mengenakan kemeja garis-garis.

Setelah pelaku ditangkap, Asep dan keluarganya langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Polri, Jakarta. Namun kini dia sudah pulang ke rumah, sementara anak dan istrinya masih istirahat di rumah sakit. "Kalau bapak sudah ada di dalam. Ramai, ada saudara juga datang," ujarnya.

Petugas Keamanan Perumahan Pondok Indah, Teguh Supriyanto, saat ditemui di sekitar rumah Asep, mengatakan bahwa Asep sebelumnya pernah memiliki empat petugas keamanan pribadi. Namun, sejak pensiun dari Exxon Mobil, dia sudah tak memiliki pengamanan khusus.

"Waktu itu sempat punya penjaga pribadi, ada empat orang dan satu ajudan, itu pas lagi masih kerja di Exxon Mobil. Tapi sekarang sudah enggak, pas pensiun tahun ini," kata Teguh.

Dari pantauan VIVA.co.id di lokasi, sejumlah anggota Polri bersenjata laras panjang masih berjaga-jaga di sekitar rumah Asep. Halaman depan tidak dipasangi garis polisi. Hanya bagian belakang rumah, yang merupakan lahan kosong, yang dipasangi garis perimeter itu.

Sumber: Viva.co.id

Politisi PDIP : Ahok dan Djarot Saling Melengkapi

By JMG 4:39 AM Berita, Nasional

pembelakejujuran.blogspot.com ~ Ketua DPD PDI-Perjuangan Hendrawan Supratikno mengungkapkan pendapatnya mengenai pencalonan kembali Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat.

Menurut dia, Djarot merupakan sosok yang memiliki sifat berseberangan dengan Basuki atau Ahok.
Namun, justru itulah yang membuat keduanya menjadi pasangan yang ideal.

"Begini, pasangan yang ideal adalah yang satu tesa, satu lagi antitesisnya," ujar Hendrawan dalam diskusi umum bertema "Kerja Nyata untuk DKI Jakarta" di Eightyeight Kasablanka, Sabtu (3/9/2016).

Dia mengatakan Ahok merupakan sosok yang meledak-ledak dan terbuka. Ahok juga memiliki spontanitas tinggi. Sifatnya yang seperti itu seringkali disalahpahami.

Hendrawan berpendapat pengagum Ahok kebanyakan berusia 30 tahun ke bawah. Sebab, banyak generasi muda yang muak dengan politisi santun namun korupsi.

Sifat Ahok yang blak-blakan namun dipercaya jujur dinilai figur baru yang didambakan. "Tapi Pak Djarot ini antitesisnya. Dia lebih banyak mendengar, kalem," ujar Hendrawan.

Menurut dia, Djarot lebih banyak mendapat simpati dari warga Jakarta yang sudah memasuki usia 30 tahun ke atas. Sebab, mereka dinilai lebih senang mendengarkan Djarot yang tidak bersuara terlalu "kencang".

"Nah kalau keduanya dikombinasikan itu sama dengan pedal dan rem. Kapan kita gunakan pedal dan kapan gunakan rem," ujar Hendrawan.

Sampai saat ini, PDI-Perjuangan belum menentukan siapa yang akan mereka usung dalam Pilkada DKI 2017. Hendrawan meminta semua pihak untuk menunggu keputusan final soal itu.

Sebelum keputusan dideklarasikan, Hendrawan pun merasa tidak masalah mengungkapkan pendapatnya mengenai cocoknya Ahok dan Djarot.

PDI-P merupakan partai yang bisa mengusung cagub dan cawagub sendiri tanpa koalisi dalam Pilkada DKI 2017.

Mereka memiliki jumlah kursi sebanyak 28 di DPRD DKI Jakarta. Adapun, syarat minimal untuk bisa mencalonkan cagub dan cawagub dalam Pilkada DKI 2017 adalah 22 kursi.

Sumber: Tribunnews.com

Ditanya, Pemilihan Gubernur Sudah Dekat Kok Masih Gusur Bangunan Liar ? Bukankah Diam Atau Pencitaan Lebih Baik ? Tapi Ini Jawaban Tegas Ahok

By JMG 2:58 AM Ahok

Ditanya, Pemilihan Gubernur Sudah Dekat Kok Masih Gusur Bangunan Liar ? Bukankah Diam Atau Pencitaan Lebih Baik ? Tapi Ini Jawaban Tegas Ahok

Penertiban bangunan kembali dilakukan Pemprov DKI Jakarta, kali ini di wilayah Rawajati, Jakarta Selatan. Padahal KPUD DKI pernah berpesan kepada Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk tak lakukan penggusuran menjelang Pilgub.

“Patokan saya bukan soal pemilihan, kalau karena pemilihan saya lebih baik enggak usah (gusur) dong, baik-baikin supaya mereka simpati sama saya,” kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (1/9/2016).

Maksud KPUD sebetulnya adalah relokasi menyebabkan data pemilih berubah-ubah. Tetapi, menurut Ahok, saat ini data warga sudah ada di e-KTP.

“E-KTP ini kan gampang sekali untuk melacak dia pilih di mana pun, nanti dipindahin ke mana saja juga enggak apa-apa kok. Selama ada TPS dia tinggal daftar. Boleh enggak orang yang tidak terdaftar di situ tapi ada e-KTP bisa daftar? Bisa,” sebut Ahok.

Soal e-KTP sendiri memang Pemprov DKI berinisiatif menjemput blanko ke Pemerintah Pusat. Di DKI memang proses perekaman datanya sudah hampir selesai.

“Jadi saya sampaikan pada KPU DKI sama Bawaslu DKI, patokan saya bukan soal dekat apa tidak (dengan) pemilihan, (tapi) rusunnya siap apa tidak. Kalau siap saya dorong terus (relokasi). Itu aja patokan saya,” kata Ahok.

http://www.bacakabar.com/read/ditanya-pemilihan-gubernur-sudah-dekat-kok-masih-gusur-bangunan-liar-bukankah-diam-atau-pencitaan-lebih-baik-tapi-ini-jawaban-tegas-ahok

Akhirnya ! TNI Bongkar Uang Sogok Masuk TNI Yang Mencapai Miliaran Rupiah, Anggotanya Yang Terlibat Dipecat

By JMG 1:29 AM Berita, Nasional

pembelakejujuran.blogspot.com ~ Komando Daerah Militer (Kodam) VII Wirabuana menemukan belasan kasus pungutan liar untuk jadi anggota TNI. Uang berupa sogok yang ditemukan oleh Dewan Kehormatan Kodam VII Wirabuana itu bahkan mencapai satu miliar lebih.

Kepala Staf Daerah Militer (Kasdam) VII Wirabuana Brigjen TNI Supartodi mengatakan, temuan oleh tim dewan kehormatan itu sementara diproses hukum. Pihaknya mengaku segera menginventarisasi kasus pungli tersebut dan mengembalikan uang senilai miliaran itu kepada pemiliknya.

"Ada dibentuk Dewan Kehormatan Wirabuana untuk melakukan penertiban pungli ini. Selama ini memang ada lebih dari 10 kasus dan sementara kita proses sampai sekarang yang terlibat ada beberapa oknum dari TNI maupun sipil," kata Supartodi, Jumat, 2 September 2016.

Modus para pelaku pungli ini yakni iming-iming diluluskan menjadi anggota TNI dengan membayar sejumlah uang. Padahal, kata Supartodi, untuk menjadi anggota TNI tidak dipungut biaya sama sekali alias gratis. "Iming-imingnya diluluskan, dan diminta bayar dari Rp75 juta hingga Rp120 juta," katanya.

Hingga saat ini, Tim Dewan Kehormatan Kodam VII Wirabuana masih bekerja dan akan membersihkan pungli yang selama ini terjadi. Adapun anggota TNI yang sudah dinyatakan lulus dengan uang sogokan akan dikeluarkan dari satuan.

"Yang membayar masuk TNI akan kita lawan dengan hukum termasuk yang menerima sogokan. Yang sudah lulus dan ketahuan, akan kita kembalikan tidak dimasukkan dalam pendidikan," katanya.

Supartodi mengaku, seorang oknum anggota TNI berpangkat Kolonel berinisal, HN, telah dicopot dari jabatannya karena terbukti pungli.

"Dia terlibat dalam penerimaan anggota TNI gelombang kedua tahun 2015 dan baru terungkap tahun ini. Kolonel HN ini hanya menjanjikan kelulusan kepada calon anggota TNI dengan menggunakan jabatannya. Karena tidak lulus inilah, yang bersangkutan melapor."

Sumber: Viva.co.id

Kewajiban Cuti Kampanye Harusnya Tidak Berlaku untuk Gubernur DKI Karena ...

By JMG 1:21 AM Berita, Nasional

Asep Sempat Beri Kode 'Gerakan Tangan' ke Tetangga Saat Disatroni Perampok Bersenpi

By JMG 6:16 AM Berita, Nasional

pembelakejujuran.blogspot.com ~ Mantan senior Vice President ExxonMobil, Asep Sulaeman sempat memberi kode ke tetangga saat rumahnya disatroni dua orang pelaku bersenjata api. Dia memberikan 'gerakan tangan' khusus ke tetangga, mengirim pesan ada yang tak beres di rumahnya.

Gesture Asep ini diperlihatkan saat tetangganya berdatangan ke rumah sekitar pukul 05.30 WIB. Tetangga datang karena mendengar suara keributan dari rumah Asep di Jl Bukit Hijau IX Nomor 17, Pondok Indah, Jakarta Selatan.

"Jam 7 big boss (Asep) keluar dari balkon lantai 2, dan memberitahu bahwa tidak ada peristiwa apa pun kepada masyarakat yang berkerumun, tetapi dia sambil ngasih semacam kode kedipan tangan dan gerakan tangan kalau sepertinya memang ada tindak kejahatan. Kemudian big bos langsung masuk lagi ke rumahnya," tutur Indra, petugas kebun saat diwawancarai, Sabtu (3/9/2016).

Tak lama kemudian, polisi datang dengan 2 mobil. Sejam kemudian polisi berupaya meminta dua orang pelaku keluar secara kooperatif dari rumah, karena muncul dugaan terjadi penyanderaan terhadap Asep beserta istri dan anaknya.

"Setelah itu pembantu lolos satu, sekitar jam 08.30 WIB dengan cara melompat pagar. Dia sempat kesakitan karena melompat. Pembantu yang keluar itu perempuan, dia babysitter. Lalu dievakuasi oleh polisi untuk diminta keterangan," imbuh Indra.

Sekitar pukul 10.00 WIB, polisi kembali datang dengan jumlah yang lebih banyak. Menurut Indra, polisi kembali meminta pelaku menyerahkan diri.

"Kemudian jam 11.00 WIB siang polisi sudah berkerumun di lokasi dan ada yang memasang police line di jalan dekat lokasi," imbuh dia.

Kapolda Metro Jaya Irjen Moechgiyarto sebelumnya mengatakan, polisi mengepung pukul 09.00 WIB di rumah Asep.

Saat berada di dalam rumah, pelaku sempat bernegosiasi dengan pemilik rumah. Mereka meminta pemilik rumah mengaku pelaku sebagai keluarganya, meski sebenarnya, pelaku dan korban tidak saling kenal.

"Jam 09.00 WIB kurang lebih sudah dikepung, sudah disampaikan peringatan. Tersangka sempat menangis di hadapan pemilik rumah, mereka buat skenario (yang seolah-olah menyatakan, red) mereka berkeluarga, hubungan persaudaraan. Ada pernyataan ditandantangani karena mungkin panik karena kita mengepung," terang Moechgiyarto.

Penyergapan baru dilakukan pada pukul 14.00 WIB dan berhasil membawa keluar Asep, istri dan anaknya pada pukul 14.15 WIB.

Dua pelaku berinisial AJ dan S kemudian dibawa keluar secara terpisah pada pukul 14.30 WIB dan pukul 14.40 WIB. Saat ini keduanya berada di Mapolda Metro Jaya.

"Dugaan sementara tindakan pencurian dengan kekerasan, dan penggunaan senjata api tanpa izin," ujar Moechgiyarto di lokasi.

Sumber: detik.com

Perampok Pondok Indah Seperti Sinetron! Menangis Minta Korban Akui Saudara sampai Lapar Minta Makan

By JMG 4:34 AM Berita, Nasional

pembelakejujuran.blogspot.com ~ Dua perampok yang menyandera penghuni rumah akhirnya tertangkap, Sabtu (9/3/2016).

Kapolda Metro Jaya Irjen Moechgiyarto kemudian menjelaskan secara detail runtutan peristiwa penyanderaan di rumah Asep Sulaiman di Jl Gedung Hijau, Pondok Indah, Jakarta Selatan.

Peristiwa tersebut menjadi hal yang menakutkan bagi penghuni rumah, bahkan anggota keluarga mengaku trauma dengan peristiwa itu.

Meski demikian di balik peristiwa perampokan dan penyanderaan tersebut ada kisah bagaimana
pelaku seperti main drama atau sinetron.

Berdasarkan siaran langsung Kompas TV, diketahuia kalau pelaku perampokan menangis saat dikepung pihak kepolisian.

Pelaku AJ dan S meminta pemilik rumah untuk mengakui mereka sebagai anggota keluarga atau kerabat.

Bahkan pemilik rumah diminta menandatangani pernyataan yang mengatakan kalau peristiwa tersebut bukanlah perampokan namun persoalan internal keluarga.

Pelaku memohon-mohon dan menangis pada pemilik rumah, padahal bila dilihat ke belakang apa yang dilakukan sangat bertolak belakang.

Sadis, tak segan-segan bertindak kasar pada korban.

Keanehan lainnya pelaku mengaku lapar dan akhirnya minta makan.

Pembantu di rumah tersebut lalu membuatkan mie instan yang kemudian dimakan oleh pelaku.

Kisah ini berawal pada pagi hari saat pelaku AJ dan S membuntuti pembantu Asep Sulaiman.

Kedua pelaku kemudian memaksa masuk ke gerbang rumah Asep Sulaiman.

Si pembantu diminta paksa dompet dan handphone.

Terdengar pembantu menangis, Asep Sulaiman memergoki dan sempat mengintip aksi pelaku.

Saat masuk rumah Asep berhasil memukul pelaku dengan tangga tepat di paha namun aksi tersebut tak menghentikan pelaku.

Bermodalkan sebuah senjata api merek Walter dua pelaku mengancam dan menyandera pemilik rumah yakni Asep Sulaiman, Euis (sang istri), Shakira (anak Asep) serta pembantu.

Sempat terdengar tembakan bersahut-sahutan seperti terdengar saat siaran langsung dan beberapa warga juga menuturkan hal yang sama.

Namun Kapolda menegaskan kalau itu bukanlah suara tembakan melainkan suara kaca jendela yang dirusak.

Penyanderaan selesai dengan mudah karena pelaku yang diketahui asal Solo ini menyerahkan diri. (*)

Sumber: Tribunnews.com

Akhirnya Tertangkap, Inilah Sosok Terduga Penyandera dan Perampok Rumah Pondok Indah

By JMG 4:17 AM Berita, Nasional

pembelakejujuran.blogspot.com ~ - Tim gabungan kepolisian akhirnya berhasil meringkus dua orang perampok dan penyandera di sebuah rumah mewah, kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Sabtu (3/9/2016).

Mereka langsung dibawa ke Polda Metro Jaya dengan menggunakan dua kendaraan yang berbeda.

Salah seorang pelaku terlihat turun dari mobil saat tiba di Mapolda Metro Jaya sekitar pukul 15.00. Dia mengenakan kaos lengan panjang berwarna hitam. Dia terlihat tenang meski kedua tangannya diborgol aparat kepolisian. Pelaku bahkan sempat memprotes sikap kepolisian yang diterimanya.

"Saya tidak terima diperlakukan seperti ini, saya bukan penjahat!" ucapnya kepada awak media yang ada.

Sambil berjalan, pelaku kembali berujar bahwa dirinya adalah pengacara dan bukan tersangka. Selebihnya, dia berbicara lagi namum tak terlalu jelas perkataannya.

Empat orang polisi yang mengawal pelaku ini kemudian dengan cepat memasukkannya ke dalam ruangan di Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Media tidak diperkenankan lagi mengambil gambar.

Sementara seorang pelaku lagi tiba di Mapolda Metro Jaya tak lama kemudian. Kali ini, petugas kepolisian mengapit kepala pelaku saat turun dari mobil.

Hingga kini, penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap mereka berdua. Sementara korban seluruhnya berhasil diselamatkan tanpa ada yang terluka.

Sumber: Kompas.com

Kariernya Mengejutkan! Inilah Asep Sulaiman Pemilik Rumah Pondok Indah yang Disandera dan Dirampok

By JMG 3:59 AM Berita, Nasional

pembelakejujuran.blogspot.com ~ Perampokan sekaligus penyanderaan pemilik rumah terjadi di kawasan elit, Bukit Hijau IX, Pondok Indah, Jakarta Selatan, sejak Sabtu (3/9/2016), sekitar pukul 06.00 WIB.

Rumah dirampok adalah rumah mewah milik Asep Sulaeman.

Saat ini dikabarkan polisi telah membebaskan sandera dan mengamankan dua pelaku.
Warga sekitar pun mengerumuni lokasi kejadian.

Sebelumnya, pembantu ikut disandera, namun berhasil lolos hingga melaporkan kejadian tersebut ke petugas satuan keamanan kompleks.

Kejadian tersebut kini menjadi breaking news stasiun televisi nasional.

Pada media sosial Twitter, kata �Pondok Indah� menjadi trending topic.

Kejadian tersebut sebenarnya kejadian luar biasa.

Kejadiannya di kawasan elite dan korbannya adalah orang ternama.

Tentang Asep Sulaeman

Asep Sulaeman merupakan pensiunan pada perusahaan minyak sekaligus negosiator dengan pemerintah.

Dia pernah menjabat:

* Vice President Exploration ExxonMobil Indonesia
* Senior Vice President Exploration and External Relation ExxonMobil Indonesia

* Senior Vice President of ExxonMobil Affiliates Indonesia. [sumber: ExxonMobil Foundation partners with Dompet Dhuafa to advance education programs in Indonesia]

Dia adalah alumnus Universitas Padjajaran, Bandung, Provinsi Jawa Barat.

Tentang ExxonMobil

Dikutip dari Wikipedia.org, ExxonMobil, bermarkas di Texas, Amerika Serikat, adalah sebuah perusahaan penghasil dan pengecer minyak yang dibentuk pada 30 November 1999 melalui penggabungan Exxon dan Mobil.

ExxonMobil adalah induk perusahaan Exxon, Mobil dan Esso di seluruh dunia.

ExxonMobil merupakan perusahaan terbuka yang terbesar di dunia.

Keuntungan operasinya pada 2005 sebesar AS$36,13 miliar (sebuah rekor untuk perusahaan diperdagangan publik), sedikit lebih kecil dari PDB Azerbaijan, sedangkan pendapatannya lebih besar dari PDB Arab Saudi.

ExxonMobil berkantor pusat di Irving, Texas.

Bersama dengan Shell, BP dan Total, Exxon Mobil merupakan empat perusahaan minyak terbesar di

dunia.

Direktur ExxonMobil sekarang adalah Rex W. Tillerson.

Baca Juga : Akhirnya Tertangkap, Inilah Sosok Terduga Penyandera dan Perampok Rumah Pondok Indah

Sumber: Tribunnews.com

Ahok Tak Peduli Mau Pilkada, Penggusuran Jalan Terus ....

By JMG 3:50 AM Berita, Nasional

pembelakejujuran.blogspot.com ~ Muslim adalah salah satu warga Rawajati, Jakarta Selatan, yang sejak dua hari lalu sudah menempati salah satu unit Rusunawa Marunda. Dia rela pindah karena ingin menata hidupnya agar lebih baik.

"Saya dan keluarga sudah sepakat untuk menata hidup baru di Rusun Marunda. Semoga betah dan meraih kehidupan yang lebih baik," kata Muslim di Blok A-418.

Ia khawatir kalau bertahan di Rawajati tidak mendapatkan unit rusun yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Selain Muslim, keluarga lain yang ikut pindah gelombang pertama adalah keluarga Ir Mulak Sihotang yang menempati Blok C4-206, keluarga Roni Rosmiati di C5-514.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (1/9) mengucapkan terima kasih kepada warga yang memahami program pemerintah DKI.

Sejatinya, kata Ahok, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta ingin memberikan fasilitas yang lebih baik kepada warga Rawajati berupa rusun dan kios PD Pasar Jaya kepada mereka yang berdagang sehingga dapat terus menjalankan usahanya.

"Kalau ada warga yang sehari-harinya berdagang, maka otomatis pasti akan dapat kios, kecuali kalau warga yang tidak berdagang," katanya.

Menurut Ahok, fasilitas kios tersebut diberikan selain untuk membantu warga, juga merupakan upaya Pemprov DKI Jakarta untuk menjadikan pasar-pasar di ibukota sebagai inkubator bagi para pedagang.

"Intinya, kami berniat menolong warga dengan memberikan kios. Lagi pula, memang kami ingin menjadikan supaya semua pasar di Jakarta menjadi inkubator bagi semua pedagang, termasuk warga Rawajati yang berdagang," tutur Ahok.

Kamis (1/9) kemarin, dilakukan penertiban puluhan bangunan yang berdiri di pinggiran rel kereta api di RT 09/04 Kelurahan Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan.

Saat penertiban dimulai, tangis histeris mewarnai proses pembongkaran puluhan rumah warga di RT

09/04 Rawa Jati, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (1/9) pagi.

Bangunan yang sebagian besar digunakan tempat usaha itu dalam waktu relatif singkat diratakan dengan dua eskavator dari Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Sahmari (60), salah seorang warga atau pemilik warung bunda mengaku tidak tahu mau mencari rejeki dari mana lagi, setelah tempat usahanya dibongkar oleh aparat Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan.

"Warung nasi tempat usaha saya udah dibongkar. Mau cari uang dari mana lagi," kata dia sambil meneteskan air mata, Kamis (1/9).

Pria paruh baya itu mengaku sudah sejak 1989 tinggal di kawasan itu. Oleh sebab itu dia menolak untuk direlokasi ke Rusunawa Marunda, Jakarta Utara. "Anak sebenarnya ada lima, tapi satu orang masih sekolah di sini," ucapnya.

Tak peduli

Sementara itu Ahok mengaku akan terus melakukan penertiban dan tidak khawatir langkahnya untuk menertibkan (menggusur) hunian di Rawajati, Jakarta Selatan, akan mempengaruhi elektabilitasnya di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017.

Menurut dia, penertiban Rawajati dilakukan karena rumah susun sederhana sewa (rusunawa) Marunda telah siap menampung 60 kepala keluarga (KK) dari kawasan yang sebenarnya merupakan jalur hijau itu.

"Kalau karena ada pemilihan (penertiban batal dilakukan), lebih baik saya enggak usah dong (menertibkan). Lebih baik saya baik-baikin supaya mereka (warga yang seharusnya direlokasi) simpati sama saya," ujar Ahok.

Bila memperhitungkan elektabilitas, menurut Ahok, sapaan Basuki, pihaknya bisa berpura-pura memenuhi permintaan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI.

Sebelumnya, KPUD meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menghentikan sementara penertiban hunian di Jakarta.

Menurut Ahok, berpindahnya warga karena huniannya ditertibkan tidak akan membuat KPUD menemui kesulitan guna memastikan data pemilih untuk Pilkada DKI 2017.

Dia mengungkapkan, sistem Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik yang perekamannya ditargetkan tuntas akhir September 2016, akan mempermudah KPUD melakukan pemutakhiran data pemilih.

"Sekarang kan (ada) e-KTP. (Dengan) e-KTP ini kan gampang sekali untuk melacak dia (warga) mau pilih di mana pun. (Warga) dipindahin ke mana saja enggak apa-apa kok," ujar Ahok.

Lagipula, Ahok mengatakan, Pemprov DKI tidak menjadikan Pilkada sebagai faktor yang bisa mempengaruhi rencana penertiban. Pemerintah berprinsip penertiban dilaksanakan segera setelah ada kepastian hunian di rumah susun sederhana sewa (rusunawa).

"Saya jawab (kepada KPUD DKI), patokan saya bukan pemilihan," ujar Ahok.
Sebelumnya Ketua KPU DKI Sumarno meminta untuk tidak melakukan penggusuran menjelang Pilkada DKI Jakarta 2017.

Menurut Sumarno, sarannya itu terkait masalah data pemilih Jakarta. Kata Sumarno, data pemilih yang dimiliki KPU DKI Jakarta kini berbeda dengan pendataan Pilkada DKI Jakarta 2012.

Selain itu, banyak pemilih yang sudah pindah ke alamat baru. Contohnya warga terdampak penertiban yang direlokasi ke rumah susun.

Terkait hal itu, Ahok mengatakan, saat ini warga sudah wajib memiliki e-KTP. Dengan e-KTP, seharusnya tidak ada masalah dengan perpindahan domisili warga.

"Selama ada TPS dia tinggal daftar, boleh enggak orang yang tidak terdaftar di situ, tapi ada e-KTP bisa pilih? Bisa. Tinggal cek namanya," ujar Ahok.

"Jadi saya sampaikan pada KPU DKI sama Bawaslu DKI, patokan saya bukan soal dekat apa tidak pemilihan, rusunnya siap apa tidak. Kalau siap ya saya dorong terus," ujar Ahok. (Bintang Pradewo)

Sumber: Tribunnews.com

Akhirnya Kompolnas Minta Propam Usut Polisi yang Kongkow Bareng Bos Sawit di Riau

By JMG 11:31 PM Berita, Nasional

pembelakejujuran.blogspot.com ~ Sebuah foto beberapa perwira polisi 'kongkow' bareng dengan bos perusahaan sawit beredar luas di media sosial. Kompolnas mendesak agar pihak Propam Polri dan Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri mengusut soal pertemuan tersebut.

Komisioner Kompolnas Yotje Mende mengatakan, Propam dan Irwasum Polri harus turun tangan menyelidiki kapan pertemuan itu berlangsung. Jika pertemuan itu berlangsung di tengah maraknya kasus kebakaran hutan, maka hal itu dianggap tidak pantas.

"Kalau memang itu gambar diambil dalam waktu yang sedang ributnya kebakaran hutan dan lahan ini, kalau menurut saya itu terlalu berlebihan. Tidak pantas. Jadi harus ada tindakan tegas dari internal Polri, baik Irwasum maupun Kapolri. Tetap harus melakukan investigasi internal dengan menurunkan Propam, karena ini melihat gambar yang sudah ada ini fakta riil, dan jadi bukti kita, maka sudah pantas propam yang turun," kata Yotje saat berbincang dengan detikcom, Sabtu (3/9/2016).

Yotje menilai, pertemuan itu tidaklah pantas dan merupakan pelanggarankode etik. Pasalnya, belakangan kasus kebakaran hutan dan lahan marak terjadi di Riau.

"Karena sudah jelas dugaan pelanggaran kode etik. Tapi kalau masuk ranah penyidikan di dalam, terkait pelanggaran etika dan disiplin, itu Propam yang turun. Jadi Propam segera terjun dan cek kapan gambar itu diambil, apa yang dilakukan dan apa yang dibicarakan," katanya.

"Memang sudah ada yang bilang itu sebagai foto yang biasa. Tapi kalau menurut saya, seharusnya mereka bisa memposisikan bagaimana situasi di masyarakat sekarang ini, karena sedang bergejolak. Saya tidak menyalahkan pihak manapun, tapi mari kita laksanakan proses dengan melakukan investigasi. Dan kalau memang terjadi pelanggaran atau kesalahan atau kelalaian, harus ditindak tegas," tambah Yotje yang pernah menjabat sebagai Kapolda Papua dan Kepulauan Riau ini.

Kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau ini masuk dalam penyelidikan Polri. Namun banyak juga kasusnya yang kemudian di berhentikan penyidikanya (SP3) oleh Polda Riau.

"Apakah ada kaitan dengan perkara ini? Mengapa mereka melakukan pertemuan? Kita lihat, apakah foto itu diambil sebelum atau sesudah SP3? Atau dalam waktu yang tidak terlalu lama di situasi sekarang ini? Maka itu harus dilakukan investuigasi," kata Yotje.

Sumber: detik.com

Tendang Sutiyoso, Angkat Budi Gunawan, Jokowi dianggap Jenius, Inilah Alasannya !

By JMG 6:36 PM Berita, Nasional

pembelakejujuran.blogspot.com ~ Keputusan dari pemerintah untuk bisa menunjuk Komjen Pol. Budi Gunawan (BG) sebagai Kepala BIN yang menggantikan Sutiyoso dianggap sudah sangat tepat.

�Baik sebagai konseptor, administrator maupun sebagai perwira teritori lapangan yang memimpin polda yang strategis seperti Bali,� terang Andreas H Pareira.

Bukan hanya itu saja, Andreas juga mengatakan bahwa Budi Gunawan telah mempunyai jaringan yang sangat luas.

�Beliau juga mempunyai network yang luas. Sehingga kita berharap penunjukan Budi Gunawan ini mampu meningkatkan kinerja BIN sebagai institusi intelijen negara yang mampu mendeteksi ancaman-ancaman dan gangguan terhadap keamanan negara secara dini,� ucap Andreas.

Andreas mengharapkan untuk BIN di bawah pimpinan BG dapat memberikan informasi untuk Presiden sebagai pengambil keputusan.

�Juga BIN melaksanakan fungsinya untuk berkoordinasi intelijen dengan lembaga intelijen funsional demi keamanan dan keselamatan negara,� terangnya.

Sumber: Okterus.com

Bertemu di Rumah Dinas Ahok, Maia: Program Ahok nyata dan sudah terasa

By JMG 6:00 PM Berita, Nasional

pembelakejujuran.blogspot.com ~ Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menemui sejumlah artis di Rumah Dinas Gubernur Jakarta. Di antaranya ada biduan Maia Estianty dan Dewi Persik.

Pantauan di Rumah Dinas Gubernur Jakarta, Jl Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (2/9/2016) malam, mobil Lexus hitam bernomor B 1 MAI milik Maia Estianty terparkir,

Pertemuan digelar tertutup. Hanya saja sesekali terdengar tawa dari arah dalam Rumah Dinas.

Dalam video unggahan akun Instagram 'timbtp', terlihat Ahok mengenakan kemeja batik cokelat. Maia Estianti mengenakan baju hitam bunga-bunga duduk di samping kanan Ahok, Dewi Persik mengenakan baju lengan pendek duduk di samping kiri Ahok. Nampak aktris Sandra Dewi berbaju putih juga ada di situ.

Dari video pendek itu terlihat, Pertemuan nampak berlangsung santai. Mereka bersenda gurau di depan meja makan.

�Enggak ada (ngobrol soal politik). Kita cuma makan saja,� kata Dewi Persik.

Pedangdut yang pernah dilecehkan Sandiaga Uno ini menjelaskan, obrolan dan jamuan makan malam berlangsung diiringi gelak-tawa. Saking santainya, dia merasa Ahok seperti teman sendiri.

�Pak Gubernur orangnya low profile ya. Ya enak saja (mengobrol), enjoy, seperti teman sendiri,� kata Dewi Persik.

Dewi tak mau membicarakan soal dukungan di Pilgub DKI. Sandhy Sondoro juga mengatakan tak ada tema politik Pilgub DKI bersama Ahok tadi. Sandy sendiri mengaku tidak ber-KTP DKI Jakarta, melainkan Depok, Jawa Barat.

Maia Estianty menjelaskan, perbincangan di dalam bermaterikan seputar bisnis hiburan di Jakarta. Pertemuan ini diinisiasi bersama oleh artis dan Ahok sendiri.

�Sama sekali enggak ngomong soal politik,� ujar Maia dengan rambut tergerai.

Saat ditanya soal dukungan di Pilgub DKI 2017, Maia hanya menyatakan akan memilih yang terbaik. Namun Maia menilai kepemimpinan Ahok yang notabene juga hendak maju di Pilgub ini, dirasanya memiliki realisasi program yang nyata. Pembangunan dijalankan.

�Programnya nyata dan sudah terasa. Insya Allah untuk anak cucu kita sudah enak. Pondasinya kan dibangun sekarang,� ujar Maia.

Golkar Membocorkan 1-2 Hari Ini PDI-P Akan Mengumumkan Keputusan Penting Terkait Ahok

By JMG 5:36 PM Berita, Nasional

pembelakejujuran.blogspot.com ~ Ketua Koordinator Bidang Polhukam Partai Golkar Yorrys Raweyai menyebut PDIP akan segera mengambil sikap soal Pilgub DKI. PDIP disebut akan mengumumkan dukungannya untuk Gubernur petahana DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Satu atau dua hari akan diumumkan oleh PDIP," ungkap Yorrys di sela-sela acara Rakornis Partai Golkar di Menara Peninsula, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (2/9/2016) malam.

Yorrys mengatakan, Golkar sudah mendapat kepastian itu karena selama ini terus melakukan komunikasi politik dengan PDIP. Partai berlambang banteng moncong putih itu akan memasangkan Ahok dengan kadernya, Djarot Saiful Hidayat yang kini menjabat sebagai Wagub DKI.

"Ini kan komunikasi sudah panjang. Mulai 17 Juli, 18 Juli, kemudian proses sampai dengan peresmian Rumah Lembang sampai tadi terus (komunikasi)," beber dia.

"Sebetulnya sudah dari 17 Juli. Tapi kita tidak bisa umumkan itu, etika saja. Kalau sekarang pasti. Sudah pasti dengan Djarot," lanjut Yorrys.

Yorrys mengaku sangat senang karena PDIP segera merapat ke Ahok yang telah didukung oleh Golkar, NasDem, dan Hanura. Golkar pun semakin optimis Ahok akan kembali memenangkan pesta demokrasi di Jakarta.

"Kita bersyukur bahwa PDIP akan bersama-sama dengan teman-teman NasDem, Golkar, Hanura, dan teman-teman lain untuk bersama-sama mendukung Ahok pada Pilkada 2017," tutur dia.

"Tentu saja menambah kekuatan baru sehingga keyakinan untuk memenangkan Ahok di 2017 makin sempurna," imbuh Yorrys.

Soal status partai pengusung utama, Golkar tidak terlalu mempermasalahkannya. Seperti diketahui, partai yang sejak awal mendukung Ahok di Pilgub DKI 2017 adalah NasDem dan Hanura meski awalnya kandidat cagub incumbent tersebut menginginkan untuk maju melalui jalur independen.

Setelah Setya Novanto menjadi Ketum Golkar, partai berlambang pohon beringin itu pun menyusul NasDem dan Hanura. Meski begitu, PDIP juga punya harga tawar tinggi karena paling banyak memiliki kursi di DPRD DKI.

"Kita nggak ada urusan. Silakan saja (kalau PDIP meminta), kita yang penting bersama-sama untuk memenangkan Ahok," terang Yorrys.

Sumber: detik.com

Disebut Dikawal "200" Brimob Oleh Sandiaga Uno, Ini Jawaban Mencengangkan Ahok

By JMG 5:18 PM Berita, Nasional

pembelakejujuran.blogspot.com ~ Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok membantah pernyataan bakal calon gubernur, Sandiaga Uno, yang menyebut dirinya dikawal oleh 200 personel Brimob.

Ia mengatakan, pengawal pribadinya yang berasal dari Brimob jumlahnya tak lebih dari 10 personel.

"Makanya sekarang pertanyaan gua, lu pernah lihat gua dikawal sampai 200 orang enggak? (Dikawal) 10 (personel Brimob) saja enggak pernah," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (2/9/2016).

Jika pernyataan Sandiaga benar, kata Ahok, maka pengawalan dirinya bisa dibilang melebihi pengawalan terhadap Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Sambil berseloroh, Ahok menyebut ada 2.000 personel Brimob dan 6.000 personel Kostrad yang mengawal dirinya.

"Pengawalan yang enggak keliatan tuh sebenarnya lebih dari 2.000 personel. Sampaikan sama Sandi, aslinya tuh lebih dari 2.000 pasukan malaikat surgawi yang jaga gua," kata Ahok.

Sandiaga sebelumnya menyebut Ahok akan mendapat sejumlah keuntungan jika tidak harus cuti untuk kampanye pada proses Pilkada DKI Jakarta 2017.

Menurut Sandiaga, keuntungan yang akan didapatkan Ahok jika ia tidak cuti adalah pengawalan dari negara.

Sandigaga mengaku dapat informasi bahwa Ahok mendapatkan pengawalan 150 sampai 200 personel Brimob tiap hari.

"Pertama pengawalan, saya diberitahu dia (Ahok) diberikan pengawalan 150 sampai 200 Brimob. Kalau dia cuti kan dia harus bayar sendiri. Sekarang dia membebani itu kepada negara," kata Sandiaga di Palmerah, Jakarta, Rabu (31/8/2016) malam.

Sandiaga membandingkan dengan dirinya yang setiap kali melakukan pertemuan dengan warga tanpa dikawal pihak kepolisian. Biasanya, dia hanya ditemani para relawan.

Adapun masa kampanye pada pilkada serentak 2017 akan dimulai pada 28 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017.

Aturan yang ada saat ini mengharuskan seorang petahana untuk cuti selama masa kampanye.

Namun, Ahok ingin agar calon petahana diberi pilihan antara cuti untuk kampanye atau tidak cuti dengan risiko tidak boleh berkampanye.

Untuk itu, Ahok mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada di Mahkamah Konstitusi.

Sumber: Kompas.com