Akhirnya Ahok Setuju Gaji Anggota DPRD DKI Naik dengan Catatan ...

pembelakejujuran.blogspot.com ~ Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok setuju anggota dewan di Jakarta naik gaji.

Asalkan ada pembuktian harta terbalik pejabat.

"Saya tidak masalah anggota dewan naik gaji. Yang penting ada pembuktian harta terbalik pejabat," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat Kamis (1/9/2016).

Ahok meyakini diperlukannya Undang-Undang Pembuktian Harta Terbalik.

Dia berdalih dengan adanya aturan tersebut, dapat meminimalisir tindak pidana korupsi.

"Jangan gaji sudah naik, tapi masih 'main-main' itu yang tidak boleh gitu," kata mantan Bupati Belitung Timur tersebut.

Ahok juga meminta anggota legislatif turut mensukseskan program pemerintah, transaksi non-tunai.
Sehingga setiap transaksi yang dilakukan pejabat dapat diketahui asal usulnya.

"Bisa kita ikutin daftarin harta kamu di mana. Ya gaji kecil mobilnya Alphard semua, ya tidak lucu juga. Kita harus bikin laporan tahun ini, banyak juga anggota DPRD yang jujur yang rajin, sekarang juga masih setor partai," imbuh Ahok.

Mengenai kinerja anggota DPRD, Ahok enggan memberikan penilaian. Sebab dirinya pernah menjabat diposisi itu.

"Saya tidak bisa komentar ya. Saya pernah di DPRD nanti kalau saya komentar nanti mereka marah lagi sama saya. Anda nyari-nyari tambahin musuh saya aja saja. Anda lebih tahulah," ucapnya kepada pewarta.

Sebelumnya Ketua Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) Lukman Said mengungkapkan alasan meminta kenaikan gaji dan tunjangan kepada Presiden Joko Widodo.

Menurut dia, kesejahteraan para anggota DPRD sangat penting agar menghindari praktik korupsi.

"Bagaimana kami tidak terpuruk, tidak korupsi, tidak membuat terpuruk lembaga yang kami cintai ini," kata Lukman saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Adkasi di Jakarta, Selasa (30/8/2016) kemarin.

Acara tersebut dihadiri oleh Jokowi, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto.

Lebih lanjut, Lukman menjelaskan bahwa gaji beserta tunjangan para anggota DPRD tidak pernah mengalami kenaikan selama hampir 13 tahun.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 yang mengatur tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD diteken pada akhir era pemerintahan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri.

Selama 10 tahun era Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono, PP itu tak pernah direvisi.

"Bapak Presiden, kami menderita 13 tahun, Bapak dan Mendagri tahu. Tetapi, saya yakin Presiden akan menyayangi dan mengasihani karena kita adalah bangsa," kata Ketua DPRD Mamuju Utara ini.

Sumber: Tribunnews.com

Read More

Bukan Ahok yang Gusur Rawajati, Tetap saja Ahok yang disalahkan, Padahal ini Penggusurnya!

pembelakejujuran.blogspot.com ~ Wali Kota Jakarta Selatan, Tri Kurniadi menjadi pihak yang berwenang masalah penertiban di permukiman daerah Rawajati, Jakarta Selatan.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pun mengaku kalau dirinya tak mengetahui soal kericuhan yang terjadi di sana.

�Saya enggak tahu (kalau ricuh). Makanya tes saja, Wali Kota beres enggak nih, masa semua mesti saya,� tegas Ahok dikutip pembelakejujuran.blogspot.com.

Ahok menjelaskan bahwa Ia menyerahkan soal rencana penertiban kawasan Rawajati itu pada Pemkot Jaksel.

�Lapornya begitu. Ya silakan saja (tertibkan), saya bilang. Saya mesti lihat kan Wali Kota bisa enggak kerja nih satu-satu. Kita bisa tahu kan dia eksekusi bener apa tidak,� terang Ahok.

Pagi ini diketahui permukiman Rawajati telah ditertibkan, namun warga melakukan perlawanan pada petugas yang mau menertibkan permukiman tersebut.

Sehingga kericuhan pun tak terelakan dan mengakibatkan sejumlah pihak terluka.
Penulis: Atta Pratama

Sumber: Oketerus.com

Read More

TPDI: Permohonan Yusril dan Habiburokhman Sebaiknya Ditolak

pembelakejujuran.blogspot.com ~ Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan Yusril Ihza Mahendra dan Habiburokhman untuk menjadi pihak terkait dalam uji materi Pasal 70 Ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pemilihan Kepala Daerah/Pilkada).

Sebagaimana diketahui, Pasal 70 Ayat (3) UU Pilkada digugat bakal calon kepala daerah Basuki T Purnama alias Ahok ke MK. Ahok menilai pasal yang mengatur ketentuan cuti petahana tersebut telah merugikan hak konstitusionalnya dan bertentangan dengan UUD 1945. Karena itu, Ahok meminta MK menafsirkan pasal tersebut agar cuti selama masa kampanye bagi petahana bersifat opsional.

�MK seharusnya memperketat masuknya pihak terkait dalam sengketa uji undang-undang terhadap UUD 1945. Jangan biarkan semua orang boleh masuk meminta menjadi pihak terkait dengan fungsi dan kedudukan serta tujuan yang tidak jelas dalam setiap sengketa uji undang-undang terhadap UUD 1945,� ujar Petrus di Jakarta, Selasa (30/8).

Petrus menyatakan bahwa dalam UU MK dan hukum acara di MK, hanya pihak terkait dengan kewenangan konstitusional untuk menyusun UU dan UUD 1945 yang dijadikan pihak terkait, baik diminta ataupun tidak. Pihak-pihak dimaksud adalah DPR, pemerintah, MPR dan DPD.

�Tidak ada itu pihak terkait dari orang per orang yang tidak ada kaitan kepentingannya secara langsung dan tidak langsung. Kita percaya bahwa MK akan kritis dan selektif memilih dan memilah pihak terkait mana yang benar-benar memiliki keterkaitan dan kepentingan langsung dengan rumusan pasal UU yang hendak diuji konstitusionalitasnya oleh Ahok,� terang juru bicara organisasi Aspirasi Indonesia ini.

Karena itu, Petrus meminta hakim MK untuk menggugurkan permohonan Yusril dan Habiburokhman untuk menjadi pihak terkait sebelum sidang memasuki pokok pemeriksaan. Permohonan ini, kata dia, bukan menjegal niat baik Yusril dan Habiburokhman untuk terlibat dalam uji materi UU terhadap UUD 1945, tetapi permohonan keduanya tidak memiliki keterkaitan dan kepentingan langsung dengan pasal-pasal dari UU yang hendak diuji dan tidak memiliki dasar hukum untuk menjadi pihak terkait.

�Hal ini sangat penting agar MK tidak dijadikan panggung bagi para politisi untuk pamer kebolehan. Selain itu jika tidak ditertibkan dari awal, maka tidak tertutup kemungkinan akan datang ratusan orang meminta untuk menjadi pihak terkait, dan hal itu akan sangat mengganggu tugas utama majelis hakim MK menyidangkan pokok perkara ini,� tegasnya.


Sumber: beritasatu.com

Read More

Rizal Ramli: Saya Putuskan Siap Maju Pilkada DKI!

pembelakejujuran.blogspot.com ~ Mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli menyatakan kesediaannya untuk maju sebagai calon Gubernur pada Pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang. Keputusan itu didasarkan karena desakan puluhan elemen, paguyuban, dan organisasi kemasyarakatan, yang menginginkan dirinya maju dalam kontestasi perebutan kursi DKI 1.

"Begitu banyaknya desakan dari berbagai lapisan masyarakat, dengan berbagai pertimbangan yang matang, maka saya memutuskan siap maju Pilkada DKI," ujarnya di Jakarta, Rabu (31/08/2016) malam.

Tokoh Gerakan Anti Kebodohan yang pernah mendekam di Lapas Sukamiskin pada masa Orde Baru tersebut mengaku telah  membangun komunikasi politik dengan sejumlah pimpinan partai politik dan para tokoh di DKI. Ia pun bercita-cita ingin membangun DKI dengan semangat mengembalikan kejayaan ibukota.

"Kita ingin membangun Jakarta yang asyik, tak perlu dengan grasak grusuk," kata mantan Menko Perekonomian di era pemerintahan Gus Dur tersebut.

Nama Rizal Ramli di bursa calon Gubernur DKI mencuat setelah dirinya resmi dicopot dari jabatan menteri oleh Presiden Joko Widodo pada reshuffle kabinet jilid dua. Selang dua hari pencopotan, beberapa ormas langsung menyatakan dukungan ke Rizal.

Tokoh masyarakat Muara Angke, Jakarta Utara, H Baso mendesak Rizal Ramli untuk maju sebagai calon Gubernur pada Pilkada DKI Jakarta. Alasan warga Muara Angke mendukung Rizal, menurut Baso, lantaran Rizal Ramli saat menjabat sebagai Menko Kemaritiman telah menyelamatkan sumber mata pencaharian nelayan di sekitar teluk Jakarta dengan mengeluarkan kebijakan penghentian reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta secara permanen.

"Kami menyatakan dukungan pada Pak Rizal untuk maju sebagai Cagub DKI. Karena perjuangan beliau terhadap warga Muara Angke yang meminta reklamasi Pulau G dihentikan telah teruji," kata Baso, dalam pertemuan dengan Rizal Ramli, di kawasan Tebet Jakarta Selatan, Kamis (25/08/2016).


Sumber: rimanews.com

Read More

Kembali Muncul, Ratna Sarumpaet dan Anggota DPRD Berhadapan dengan Satpol PP di Rawajati

pembelakejujuran.blogspot.com ~ Aktivis Ratna Sarumpaet muncul di tengah petugas Satpol PP dan warga Rawajati, Jakarta Selatan, tak lama setelah kericuhan sempat terjadi dalam upaya penertiban permukiman di RT 09 RW 04 Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (1/9/2016) pagi.

Ratna tak sendirian. Anggota DPRD DKI, Syarif, juga muncul bersama Ratna. Keduanya berusaha menemui petugas Satpol PP di barisan paling depan.

Ratna dengan nada lantang meminta petugas Satpol PP tidak melakukan penertiban. Ratna meminta petugas menunjukan surat tugas untuk melakukan penertiban tersebut.

"Mana surat tugasnya, tunjukin dong surat tugasnya," tanya Ratna kepada petugas Satpol PP.

Ratna berorasi di hadapan petugas Satpol PP agar mengikuti prosedur dalam upaya penertiban, misalnya memberikan surat peringatan (SP) 1, 2, dan SP 3.

"Ada aturan, pemberian SP-1, 2, dan 3. Tidak melalui surat yang terkesan liar," kata Ratna.

"Sebenarnya kita mau membangun enggak sih? Mau Jakarta lebih bagus? Mau! Tapi ada cara yang sopan," kata Ratna.

Syarif yang berada di samping Ratna meminta Satpol PP di barisan paling depan memanggil pimpinannya. Namun seorang petugas Satpol PP meminta Syarif menemui pimpinannya di belakang.

Situasi di lokasi saat ini cukup tegang karena petugas dan warga masih berhadap-hadapan.


Sumber: kompas.com

Read More

Ngaku Titisan Soekarno, Nenek Ariyati 'Tantang' Mega Dukung Ahok-Djarot

pembelakejujuran.blogspot.com ~ Ada kejadian lucu di Kantor DPP PDIP di Jl Diponegoro No 58, Jakarta Pusat, Rabu (31/8/2016). Ada seorang nenek asal Tangerang yang mencoba menitipkan 'sikap politik' Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan cara unik. Bagaimana ceritanya?

Mengenakan pakaian berwarna hitam-merah plus tutup kepala merah, Ariyati (69) mengunjungi kantor DPP PDIP. Siang ini memang ada rapat DPP PDIP tentang Pilkada serentak. Ketum Megawati Soekarnoputri langsung yang memimpin rapat.

Begitu melihat Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri datang dan mau naik lift, ariyati mendekat. "Bu, coba tengok rumah aku di Tangerang, ada foto bung Karno nangis di rumahnya aku," kata Ariyati dibalas senyuman Mega yang mengenakan atasan berkerah warna merah-hitam.

Tidak lama kemudian, Ariyati bicara ke arah Mega sembari berkacak pinggang "Bu, maaf saya lantang, saya dukung Ahok sebagai calon gubernur dan Djarot sebagai calon wakil gubernur," kata Ariyati.

"Ssst, keluar," balas Mega lirih. Pintu lift pun tertutup dan Mega mengarah ke lantai 4 untuk memimpin rapat DPP PDIP.

Saat ditanya wartawan, Ariyati mengaku sudah sejak pukul 06.30 WIB di kantor DPP PDIP. Dia rutin ke kantor DPP PDIP setiap hari Rabu dan Jumat.

"Saya tuh merasa sebagai titisan Bung Karno, saya punya foto bung Karno di rumah saya saat dia mengunjungi Surabaya. Saban melihat foto itu maunya nangis, makanya saya mau ke sini untuk meyakinkan Bu Mega untuk memilih calon yang sesuai cita-cita bung Karno ," katanya kepada wartawan.

Tak jelas apa motivasi warga Tangerang ini bicara soal pemimpin DKI Jakarta. Namun ia menyarankan calon kuat lain dari PDIP seperti Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tak maju.

"Iya dong. Sekarang gini, Risma biarin aja tetap di Jawa timur ikut Pilgub Jatim, Ganjar juga tetap di Jawa tengah saja. Makanya saya yakin terhadap Ahok dan Djarot untuk mimpin lagi Jakarta ini kedepannya," katanya.


Sumber: detik.com

Read More

Lihat Video Ramalan Mengejutkan Nenek Tua Ini pada Ahok, Ia Berteriak lalu Memeluk Gubernur DKI

pembelakejujuran.blogspot.com ~ Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tak menyangka ia akan dipeluk seorang wanita lansia dan mengatakan ramalan yang mengejutkan ini.

Seperti biasa, Ahok memiliki aktivitas rutin untuk bertemu secara informal dengan masyarakat.
Kali ini hal tak biasa terjadi.

Sebuah video yang diunggah oleh Kanal Youtube resmi milik Pemprov DKI jadi viral.

Meski diunggah pada Senin (1/8/2016) lalu, namun hingga Rabu (31/8/2016) video ini masih jadi pusat perhatian netizen.

Bila biasanya warga ketemu Ahok untuk menyampaikan keluhan dan masalah yang dihadapi dan berharap Ahok bisa membantu menyelesaikannya, namun kali ini seorang wanita lanjut usia (lansia) justru melakukan hal yang berbeda.

Wanita dengan penutup rambut warna merah dan kemeja kotak-kotak ini justru mengungkapkan hal yang mengejutkan.

Nenek itu mengatakan kalau kelak Ahok akan menjadi pejabat yang lebih tinggi.

Tak tanggung-tanggung Ahok diramalkan wanita ini bakal menjadi  Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) dan menggantikan sosok Jusuf Kalla.

Kalimat yang ia sampaikan seolah-olah bakal menjadi kenyataan, nenek tersebut tak menyebut kata semoga yang menandakan sebuah harapan atau doa namun semacam tebakan.

Di akhir ucapannya ia pun memeluk lalu berteriak.

Lihat video di atas dan berikut kalimat yang sekiranya disampaikan oleh wanita tersebut.

"Panjenengan entar petinggi (Anda nanti jadi petinggi)."

"Bapak entar jadi wakil Presiden Republik Indonesia gantine Pak Jusuf Kalla.

Allah janji Allah ...."

"Baju ini dari ...."

"Dari mana ini?"

"Jalan Diponegoro (Saat mengatakan ini Ahok menebak PDIP).

"Wakile siapa, Mega."

Ahok lebih banyak bilang iya-iya.

Nenek itu kemudian memeluk Ahok.

Terlihat wajah Ahok yang kaget dan tersipu.

Lalu ajudan dan polisi membimbing si nenek sambil bilang iya-iya.

Di akhir pertemuan si nenek sempat teriak dan mengucapkan semangat juga selamat.

Ahok lalu beralih bertemu dengan warga lainnya.

Pad apertemuan tersebut terlihat bagaimana warga sekitar, ajudan, pegawai dan polisi tertawa menyaksikan momen langka tersebut.

Belum diketahui nama si nenek namun kemungkinan ia merupakan pendukung berat PDIP dan sosok Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Komentar netter pun beragam dalam postingan video tersebut.

Rata-rata komentar positif dan banyak juga yang ngakak dengan peristiwa tersebut.

"Ui nenek comel pakai peluk peluk pak ahok seperti peluk cucunya hehehe :)

saking sayang nya nenek kepada pak ahok," tulis akun RossA 123.

Akun lainnya malah sependapat dengan si nenek.

"Saya sependapat sama nenek, pemilu 2017 berharap pak ahok wakilnya bu risma. klu pak ahok jadi wapres 2019 penggantinya bu risma." Imbuh akun dengan nama Tukijo kere.

Sementara akun dengan nama Arienz Setiaji menulis,"Ah nenek ini beruntung bisa peluk Pak Ahok."

"Pak Ahok kaget liat nenek, bilang pak ahok jd wakil presiden..???" Tulis akun Asep Thea. (*)

BERIKUT VIDEONYA :

Sumber: Tribunnews.com

Read More

Dengan Nada Tinggi, Anak Magang Mengajak Ahok Duel Dengan Melontarkan Kata-Kata Yang Lancang dan�..

pembelakejujuran.blogspot.com ~ Ada hal menarik ketika Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok baru saja tiba di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (31/8/2016) pagi.

Ahok dihadang oleh seorang pendaftar program magang di kantor Gubernur DKI Jakarta. Pria bertubuh tinggi besar yang menghadang Ahok itu diketahui bernama Anogo Halim. Dia memprotes permohonan magangnya yang tidak ditindaklanjuti oleh para staf Ahok.

Anogo terlihat menyerahkan surat dan meminta Ahok membubuhkan tanda tangan di kertas tersebut.

�Enggak apa-apalah saya ditolak. Saya besok sudah balik Medan dan saya minta Pak, saya minta tanda tangan Bapak di sini. Tanda tangan di tangan, di tangan saya, agak kuat sedikit, biar saya rasakan sakitnya, Pak,� kata Anogo kepada Ahok.
Ahok pun menuruti permintaan Anogo. Sementara itu, staf, ajudan, staf pengamanan dalam yang mengerubuti Ahok terlihat tertawa melihat tindakan Anogo.

Setelah Ahok menandatangani kertasnya, Anogo berterima kasih kepada Ahok.

�Kapan pun dikasih kesempatan (magang), saya siap, Pak. Kalau mau duel pun, saya siap, Pak! Terima kasih Pak atas waktunya. Maaf saya sedikit lancang,� kata Anogo.

Anogo lalu berpamitan kepada Ahok karena hendak pulang ke kampung halamannya di Medan, Sumatera Utara.

Seusai mengadu kepada Ahok, pria lulusan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan itu menjelaskan alasannya ingin mengikuti program magang di Balai Kota Jakarta. Dia mengatakan, usianya sudah mendekati usia maksimal persyaratan magang, atau 35 tahun. Karena itulah, ia berminat magang bersama Ahok.

Adapun bidang yang diminatinya adalah pengaduan masyarakat, perizinan, dan manajemen wilayah. Ia mengaku telah menyerahkan dokumen persyaratan magang kepada Ahok. Kemudian, Ahok mendisposisinya kepada staf untuk ditindaklanjuti.

Namun, kata dia, staf tersebut sudah menolaknya, padahal belum melihat dokumen yang diserahkan.

�Saya akan tetap fight untuk periode yang akan datang karena saya rasa hingga saat ini saya enggak mau memuja beliau (Ahok). Cuma saya rasa, (Ahok) adalah yang terbaik di antara yang terburuk mungkin sampai saat ini. Saya rasa itu saja,� kata Anogo.

Video Anak magang asal medan yang berani ajak duel ahok di balai kota silahkan lihat dibawah ini :


Sumber: Bruniq.com

Read More

MK Putuskan 11 Bukti Gugatan Cuti Kampanye Ahok Sah

pembelakejujuran.blogspot.com ~ Mahkamah Konstitusi menegaskan bukti-bukti yang diajukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dalam sidang gugatan UU Pilkada tentang aturan cuti kampenye sah.

"Yang terpenting hari ini bukti 1 sampai ke 11 kami terima dan terverifikasi, dan kami sampaikan sah," kata hakim konstitusi, Anwar Usman, dalam sidang kedua di Gedung MK, Rabu (31/8/2016).

Menurut Anwar, bukti dan keterangan yang disampaikan akan dibahas dalam rapat permusyawaratan hakim untuk memutuskan apakah gugatan Ahok dapat dikabulkan atau tidak.

"Untuk selanjutnya materi yang sudah dilengkapi ini akan kami bawa ke rapat permusyawaratan hakim. Bagaimana kelanjutan gugatan pemohon kita tunggu keputusannya," tandas dia.

Dalam pembacaan materi gugatan atas Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Pilkada Ahok kembali menekankan dirinya dirugikan hak konstitusinya karena dipaksa cuti kampanye sebagai calon petahana di Pilkada DKI 2017 mendatang.

"Pemohon berpendapat bahwa dengan adanya penafsiran dari Pasal 70 ayat 3 huruf a UU Pilkada yang mewajibkan Pemohon untuk mengambil cuti pada masa kampanye di pemilihan kepala daerah serentak 2017, mulai dari tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan 11 Februari 2017, telah melanggar hak konsitusional Pemohon," papar Ahok.

Menurut Ahok, sebagai Gubernur DKI Jakarta aktif yang nantinya akan menjadi calon kepala daerah petahana harus melaksanakan tanggung jawab sebagaimana diatur di UUD 1945.

Pemohon juga menyebutkan hak konstitusinya juga mewajibkan bahwa dirinya secara penuh harus menjalankan roda pemerintahan di Provinsi DKI Jakarta selama lima tahun sebagaimana hasil Pilkada DKI 2012 yang dilakukan dengan demokratis.

"Hal ini sejalan dengan isi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ("UU Pemda") yang mana pada Pasal 60 telah mengatur bahwa masa jabatan Gubernur adalah selama lima tahun terhitung sejak pelantikan," tutur Ahok.

Baca Juga : Dengan Nada Tinggi, Anak Magang Mengajak Ahok Duel Dengan Melontarkan Kata-Kata Yang Lancang dan�..

Sumber: rimanews.com

Read More

Gara-gara Omongan Jokowi Ini, Anggota Dewan yang Tadinya Bersorak Langsung Lemes

pembelakejujuran.blogspot.com ~ Presiden Joko Widodo sudah menyetujui rancangan peraturan pemerintah (PP) yang mengatur mengenai tunjangan anggota DPRD kabupaten.

PP tersebut disampaikan Jokowi dihadapan ratusan anggota DPRD saat ia membuka Rapat Kerja Nasional I Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) di Jakarta, Selasa (30/8/2016).

"Pertama, mengenai PP tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD. Sudah saya pegang, tapi saya akan umumkan terakhir," kata Jokowi di awal sambutannya.

Setelah berbicara mengenai masalah persaingan global hingga pembangunan daerah selama 30 menit, Jokowi pun mengumumkan soal PP yang sudah ditunggu oleh para anggota DPRD.

PP tersebut antara lain mengatur tunjangan komunikasi intensif, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan kesehatan, dana operasional, belanja sekretariat fraksi dan belanja rumah tangga pimpinan DPRD.

"Ini 100 persen sudah setuju," kata Jokowi yang langsung disambut sorakan dan tepuk tangan girang dari ratusan anggota DPRD yang hadir.

Namun, Jokowi melanjutkan, PP tersebut tidak bisa diberlakukan sekarang.

Sebab, pemerintah saat ini sedang melakukan penghematan anggaran.

Jokowi meminta para anggota DPRD maklum dan sedikit bersabar.

Begitu waktunya sudah tepat, PP tersebut akan segera dinomori di Setneg dan langsung berlaku.

"Pemerintah sedang mengencangkan ikat pinggang. Saya minta kita semua pakai perasaan," ucap Jokowi.

Para anggota DPRD yang semula bersemangat pun mendadak kembali lesu.

Jokowi menyadari, PP ini sudah 13 tahun diperjuangkan oleh ADKASI.

Jokowi juga sudah pernah menjanjikan PP ini segera terbit saat dua kali pertemuan sebelumnya.

Jokowi pun akhirnya menjanjikan bahwa PP tersebut selambat-lambatnya akan terbit pada akhir tahun ini.

"Tapi yang jelas tidak akan menginjak tahun depan. Saya tahu ini sudah 13 tahun, saya tahu sekali," kata Jokowi yang akhirnya kembali disambut tepuk tangan para anggota DPRD.

Sumber: Tribunnews.com

Read More

Ini Pesan Menyakitkan Netizen Indonesia pada Xanana Gusmao

pembelakejujuran.blogspot.com ~ Berita sengketa perbatasan di celah Timor antara Timor Leste dan Australia menarik perhatian netizen Indonesia, Selasa (30/8/2016).

Melalui kolom komentar pada berita berjudul: Timor Leste Merasa Dicurangi Australia, Xanana:
Kami Tak Minta Bantuan, Kami Minta Hak Kami, ratusan pesan netter Indonesia muncul untuk
Xanana Gusmao.

Rata-rata netter menyalahkan keputusan Xanana untuk memisahkan diri dari NKRI, beberapa ada yang menyarankan untuk kembali gabung ke Indonesia namun banyak yang memberitahu kalau "Tak ada makan siang gratis!"

Kalimat tersebut merupakan sebuah ungkapan yang disampaikan netizen Indonesia menilai kasus tersebut.

Netizen mengatakan konflik perbatasan atau tudingan pencaplokan kawasan Timor Leste oleh Australia merupakan konsekuensi.

Sebelumnya Timor Leste berhasil memisahkan diri dari Indonesia juga tak lepas dari bantuan Australia.

Maka menurut netter Australia meminta imbalan, maka banyak yang menggunakan ungkapan tak ada makan siang gratis.

"Nah baru nyaho sekarang bgmn australia yg sebenarnya.. Pokoknya gak ada makan siang gratis!!!" Tulis akun Arinta Arin.

Senada akun dengan nama Sandy Mahesa berpendapat,"Nggak ada roti gratis om...dulu di bantu skrg ya minta kembalian dung."

Akun Wildan Azm dan Surianto Anto menulis,"Hahaha...mana ada makan siang yg gratis...."
Sedangkan netter ini mengutip filosofi Jawa.

"Diambil hikmahnya saja..... kadang kadang tidak semua yg menolong itu tulus... ada juga yg istilah jawanya "nulung menthung"..... (menolong malah memukul)." Tulis akun Pak'Lek Zhuge.

Meski demikian ada juga netizen yang mengingatkan tentang perjuangan Indonesia untuk mempertahankan Timor Leste saat itu.

"Jujur dalam hati kami warga Indonesia masih menyayangi kalian Timor Leste .. karena perjuangan pahlawan kami untuk mempertahankan Timor timur dulu bermandikan air mata dan dan darah," tulis akun dengan nama Muhajar Esvada.

Pemerintah Timor Leste dan Australia maju ke meja perundingan terkait sengketa batas wilayah laut antara kedua negara, di celah Timor.

Perundingan itu digelar di Den Haag, Belanda, Senin (29/8/2016).

Seperti diberitakan Associated Press  dikutip dari Kompas.com, selama ini kedua negara terlilit sengketa celah Timor yang diketahui memiliki kandungan sumber daya minyak dan gas.

Mantan Presiden Timor Leste Xanana Gusmao mendapat kesempatan pertama berbicara di hadapan panel yang terdiri dari lima orang ahli.

"Kami tidak datang ke Den Haag untuk meminta bantuan atau pun perlakuan khusus," tegas Xanana.

"Kami datang untuk menuntut hak kami berdasarkan hukum internasional," kata dia.

Pergulatan panjang terkait sengketa celah Timor telah mendatangkan kekhawatiran akan rusaknya hubungan kedua negara.

Setelah Xanana, pihak Australia kemudian memberikan presentasi. 

Pemeritah di Canbera menyebut panel di Den Haag tak memiliki yurisdiksi untuk menetapkan batas wilayah kedua negara. (*)

Australia tetap berpegang untuk menegakkan perjanjian antara kedua negara. 

Sumber: Tribunnews.com

Read More

Minta Naik Gaji dan Tunjangan, Asosiasi DPRD Beralasan agar Tidak Korupsi

pembelakejujuran.blogspot.com ~ Ketua Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) Lukman Said mengungkapkan alasan meminta kenaikan gaji dan tunjangan kepada Presiden Joko Widodo.

Menurut dia, kesejahteraan para anggota DPRD sangat penting agar menghindari praktik korupsi.

"Bagaimana kami tidak terpuruk, tidak korupsi, tidak membuat terpuruk lembaga yang kami cintai ini," kata Lukman saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Adkasi di Jakarta, Selasa (30/8/2016) kemarin.

Acara tersebut dihadiri oleh Jokowi, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto.

Lebih lanjut, Lukman menjelaskan bahwa gaji beserta tunjangan para anggota DPRD tidak pernah mengalami kenaikan selama hampir 13 tahun.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 yang mengatur tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD diteken pada akhir era pemerintahan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri.

Selama 10 tahun era Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono, PP itu tak pernah direvisi.

"Bapak Presiden, kami menderita 13 tahun, Bapak dan Mendagri tahu. Tetapi, saya yakin Presiden akan menyayangi dan mengasihani karena kita adalah bangsa," kata Ketua DPRD Mamuju Utara ini.

Respons Jokowi

Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengaku sudah menyetujui rancangan peraturan pemerintah (PP) yang mengatur mengenai kenaikan tunjangan anggota DPRD.

PP tersebut antara lain mengatur tunjangan komunikasi intensif, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan kesehatan, dana operasional, belanja sekretariat fraksi, dan belanja rumah tangga pimpinan DPRD.

"Ini 100 persen sudah setuju," kata Jokowi yang langsung disambut sorakan dan tepuk tangan girang dari ratusan anggota DPRD yang hadir.

Namun, Jokowi melanjutkan, PP tersebut tidak bisa diberlakukan sekarang.

Sebab, pemerintah sedang melakukan penghematan anggaran. Jokowi meminta para anggota DPRD maklum dan bersabar.

"Pemerintah sedang mengencangkan ikat pinggang. Saya minta kita semua pakai perasaan," ucap Jokowi.

Para anggota DPRD yang semula bersemangat pun mendadak kembali lesu.

Jokowi menyadari, PP ini sudah 13 tahun diperjuangkan oleh Adkasi. Ia juga pernah menjanjikan PP ini segera terbit.

Jokowi pun akhirnya menjanjikan bahwa PP tersebut selambat-lambatnya akan terbit pada akhir tahun ini.

"Tetapi yang jelas tidak akan menginjak tahun depan. Saya tahu ini sudah 13 tahun, saya tahu sekali," kata Jokowi yang akhirnya kembali disambut tepuk tangan para anggota DPRD.


Sumber: kompas.com

Read More

Mengejutkan! Ibas Akan Lawan Ahok Dalam Pilgub DKI Jakarta 2017?

pembelakejujuran.blogspot.com ~ Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas yang merupakan Ketua Fraksi Partai Demokrat (PD) mulai disebut-sebut akan maju dalam bursa Cagub DKI Jakarta. Apa alasannya?

Ramadhan Pohan yang merupakan Jubir PD mengatakan bahwa pihaknya menyodorkan 4 nama kader lagi untuk Pilgub DKI menyusul Nachrowi Ramli dan Roy Suryo. Salah satunya adalah Ibas yang dianggap cukup mumpuni untuk memimpin Jakarta.

Bukan hanya dianggap sebagai sosok muda, Ibas dinilai cukup populer. Ketua Komisi Pemenangan Pemilu (KPP) PD itu disebut memiliki pengalaman pada jabatan strategis partai.

�Mas Ibas dua kali memenangkan Pileg. Sekarang memimpin Fraksi PD di parlemen. Kepemimpinannya kuat, tegas, dan terukur. Referensi soal pembangunan kota, mas Ibas juga punya,� ujar Pohan di sela-sela Pelatihan Kader PD di Novotel Hotel, Bogor, Kamis (31/3/2016).

Sebagai lulusan S2 dari Australia, Ibas ternyata kerap mengamati pelayanan publik perkotaan di mancanegara. Pohan menyebut Ibas banyak menyerap ilmu serta pengetahuan Ketum PD, Susilo Bambang Yudhoyono.

�Makanya buy one, get one free juga. Peluangnya sebagai sosok muda, ia paham. Selera anak muda untuk perkotaan modern. Mas Ibas banyak digemari kalangan muda, aktif main bola dan futsal,� ucap Pohan.

�Selama ini mas Ibas tergolong kader terbaik Demokrat,� tegasnya.


Sumber: kejoora.com

Read More

Wow! Pencalonan Sandiaga Uno Terancam Dibatalkan Gara Gara Kasus Ini

pembelakejujuran.blogspot.com ~ Partai Gerindra diminta untuk berpikir ulang mengusung Sandiaga Uno sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta.

Ketua Umum Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (KATAR), Sugiyanto mengatakan Gerindra harus berpikir ulang karena calon yang akan diusung harus benar-benar clear atau tanpa cacat. Sebab, itu bisa berakibat fatal bagi partai.

�Jika calon banyak masalah ini akan sangat rawan dan bisa menjadi serangan dari kubu lawan,� kata Sugiyanto saat dihubungi wartawan, Selasa (30/8).

Kerawanan mengusung Sandiaga menurut Sugiyanto ada di dugaan kasus korupsi, kasus penipuan sampai dengan kasus pelecehan terhadap artis dangdut. Sebaiknya, Gerindra berpikir ulang sebelum terlanjur.

�DKI ini harus orang-orang yang teruji track recordnya, bebas dari masalah baik etika maupun hukum. Jika ini dipaksakan, akan merugikan Gerindra di pemilu 2019 nantinya,� ujar

Dihubungi terpisah,Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman meminta agar penegak hukum untuk kembali memeriksa bakal calon Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, dalam dugaan kasus korupsi pembangunan Depo Minyak Pertamina di Banten, yang merugikan negara US$6,4 juta.

�Penegak hukum harus berani dan kasus ini harus tetap jalan,� kata Boy biasa disapa.

Boy pun menilai, semua orang yang dianggap tahu dalam kasus itu harus dimintai keterangan. Penegak hukum jangan tebang pilih. Dan kasus itu harus transparan. Apalagi, Sandiaga akan maju di Pilkada DKI.

�Ini harus dibuka ke publik, agar jelas bagaimana kasusnya. Jangan sampai jika terpilih, justru akan menjadi beban bagi dirinya apalagi bagi rakyat Jakarta,� tandasnya


Sumber: jawapos.com

Read More

Gara-gara Tunjangan, Anggota Dewan dari Bersorak Langsung Lesu Dengar Jokowi....

pembelakejujuran.blogspot.com ~ Presiden Joko Widodo sudah menyetujui rancangan peraturan pemerintah (PP) yang mengatur mengenai tunjangan anggota DPRD kabupaten. PP tersebut disampaikan Jokowi dihadapan ratusan anggota DPRD saat ia membuka Rapat Kerja Nasional I Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) di Jakarta, Selasa (30/8/2016).

"Pertama, mengenai PP tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD. Sudah saya pegang, tapi saya akan umumkan terakhir," kata Jokowi di awal sambutannya.

Setelah berbicara mengenai masalah persaingan global hingga pembangunan daerah selama 30 menit, Jokowi pun mengumumkan soal PP yang sudah ditunggu oleh para anggota DPRD.

PP tersebut antara lain mengatur tunjangan komunikasi intensif, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan kesehatan, dana operasional, belanja sekretariat fraksi dan belanja rumah tangga pimpinan DPRD.

"Ini 100 persen sudah setuju," kata Jokowi yang langsung disambut sorakan dan tepuk tangan girang dari ratusan anggota DPRD yang hadir.

Namun, Jokowi melanjutkan, PP tersebut tidak bisa diberlakukan sekarang. Sebab, pemerintah saat ini sedang melakukan penghematan anggaran.

Jokowi meminta para anggota DPRD maklum dan sedikit bersabar. Begitu waktunya sudah tepat, PP tersebut akan segera dinomori di Setneg dan langsung berlaku.

"Pemerintah sedang mengencangkan ikat pinggang. Saya minta kita semua pakai perasaan," ucap Jokowi.

Para anggota DPRD yang semula bersemangat pun mendadak kembali lesu. Jokowi menyadari, PP ini sudah 13 tahun diperjuangkan oleh ADKASI. Jokowi juga sudah pernah menjanjikan PP ini segera terbit saat dua kali pertemuan sebelumnya.

Jokowi pun akhirnya menjanjikan bahwa PP tersebut selambat-lambatnya akan terbit pada akhir tahun ini.

"Tapi yang jelas tidak akan menginjak tahun depan. Saya tahu ini sudah 13 tahun, saya tahu sekali," kata Jokowi yang akhirnya kembali disambut tepuk tangan para anggota DPRD.


Sumber: kompas.com

Read More

Dicopot dari Ketua PDIP Jakarta, Ini Komentar Bambang DH

pembelakejujuran.blogspot.com ~ Bambang Dwi Hartono dicopot dari jabatannya sebagai pelaksana tugas Ketua Dewan Perwakilan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DKI Jakarta, Senin siang, 29 Agustus 2016. Dia pun kembali ke posisinya terdahulu.

�Aku kembali ke DPP sebagai Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu,� ujar Bambang saat dihubungi Tempo melalui pesan pendek, Senin, 29 Agustus 2019.

Sebagai pengganti Bambang, DPP PDIP menunjuk Adi Wijaya. �Penggantinya, Pak Adi Wijaya atau biasa dipanggil Pak Aming,� ujarnya. Sebelumnya, Adi merupakan Bendahara DPD PDIP.

Belum diketahui alasan pencopotan tersebut. Bambang pun enggan memberitahukan alasan partai memberhentikannya dari posisi pelaksana tugas Ketua DPD itu. Ia menyarankan agar hal itu ditanyakan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

�Waduh, ke sekjen saja,� ucapnya. Namun, Hasto tak merespons saat dihubungi dan menolak panggilan yang masuk.

Ketika Bambang ditanya apakah pencopotan ini berhubungan dengan sikapnya yang menolak pencalonan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai calon Gubernur DKI Jakarta, ia tak menjawab.

Soal calon Gubernur DKI, ia melanjutkan, PDIP belum memutuskan siapa yang akan didukung partai untuk melaju merebut kursi DKI-1 tersebut. �Soal cagub, belum ada keputusan,� ucapnya.


Sumber: tempo.co

Read More

Astaga! Orang Jujur Ditolak DPR Jadi Hakim Agung

pembelakejujuran.blogspot.com ~ Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo memaparkan apa saja alasan memilih 3 dari 7 nama calon hakim agung dan hakim ad hoc tipikor. Satu yang dicoret adalah hakim yang dikenal jujur.

"Kesepakatan dan catatan Fraksi dari 7 yang dianggap kayak hanya 3. Itulah hasil musyawarah para pimlinan kelompok fraksi dari komisi III berdasarkan pertimbangan integritasnya dan kemampuan menerjemahkan visi dan misi, " kata Bambang di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (30/8/2016).

Meski demikian, Bambang menjelaskan, sebenarnya dari 10 fraksi yang ada di DPR ada beberapa fraksi yang menyatakan kesemua calon tidak memenuhi kualifikasi. Namun, akhirnya dengan beberapa pertimbangan mereka memutuskan tiga nama.

"Akhirnya semua fraksi memutuskan ketiga nama tadi bahkan ada fraksi yang mengembalikan secara penuh. Artinya tidak layak tapi suara itu kalah dari mayoritas ada nama yang layak. Paling tidak ada tiga fraksi yang menyebutkan semuanya tidak layak, " jelas Bambang.

Dari ketujuh nama, tidak ada nama hakim Setyawan Hartono. Padahal dari fit anda proper test yang dijalankan kemarin, jawaban-jawaban Setyawan ada beberapa yang cukup meyakinkan. Salah satunya saat dia mengungkapkan fakta bahwa ada pegawai pengantar kertas di MA yang memiliki mobil bagus alias harta yan mencurigakan. Apa alasan komisi III?

"Ini subjektif, ini penilaian fraksi-fraksi yang ada di Komisi III DPR, " ungkap Bambang.

Ketiga nama yang disetujui menjadi hakim agung itu adalah:

1. Ibrahim (mantan pimpinan KY).
2. Panji Widagdo (Wakil Ketua PT Mataram).
3. Edy Riyadi (hakim tinggi agama)

Setyawan saat ini ia menduduki sebagai Wakil Ketua PT Tanjung Karang, Lampung. Sebelumnya, ia lama bergelut sebagai hakim pengawas dan namanya cukup disegani dan dikenal bersih di antara koleganya.

"Tiap kali kunjungan ke daerah, beliau tidak mau mendapat jamuan makan siang dari pengadilan bawah sebab sudah didanai dari operasional MA," kata seorang hakim yang tidak mau disebut namanya saat berbincang dengan detikcom, Jumat (26/8/2016).


Sumber: detik.com

Read More

Ngenes! Kapolresta Ini Disuruh Duduk oleh Kapolri Gara-gara Tidak Bisa jelaskan Commander Wish

pembelakejujuran.blogspot.com ~ Kapolresta Pekanbaru Kombes Toni Hermawan ditegur Kapolri Jenderal Tito Karnavian saat diminta menyebutkan poin-poin dari commander wish. Commander wish merupakan program kepolisian untuk langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Namun saat Toni menjabarkan persoalan pelayanan yang dilakukan bersama anak buahnya, Tito langsung memotong pembicaraan. Dia menilai Toni tidak paham atas program tersebut.

"Commander wish, kami jalankan dalam bentuk patroli menggunakan GPS, jadi kami tahu anggota yang menjalankannya. Kami mengerahkan anggota kami ke lapangan," kata Toni di Asrama Brimob, Pekanbaru, Selasa (30/8).

Tito kembali meminta poin commander wish, Toni malah terbalik-balik dalam menjabarkannya. "Sudah-sudah, duduk saja. Nilai Kapolresta 30 ini," kata Tito.

Kemudian Tito memerintahkan Karo Ops Polda Riau Kombes Abdul Hafidh Yuhas untuk menyebutkan point commander wish tersebut. Jawaban dari Kombes Abdul membuat Tito puas. "Ini mendekati sempurna, nilai 80 lah," kata Tito kepada Kombes Abdul.

"Kalau commander wish dipahami, maka peristiwa di Kepulauan Meranti (penyerangan Mapolres) tidak akan terjadi," ujar Tito.

"Commander wish ini inti dari kebijakan kepolisian untuk memperbaiki kepercayaan publik kepada Polri," tambahnya.

Selain Kapolresta Pekanbaru, Jenderal Tito juga menguji kinerja para Kapolres se-Riau dalam menjalankan tugasnya, khususnya terkait commander wish.

Dikatakan Tito, point inti dari commander wish adalah menyangkut reformasi kultural, reformasi mental agar polisi dekat dengan masyarakat dan bersikap humanis. Selain itu, juga pelayanan publik berbasis teknologi, publik trust (kepercayaan publik) dan informasi yang terbuka kepada media massa dan masyarakat.

"Nanti di Mabes kita buatkan sistem berbasis online, setiap Polda akan dipantau. Mana yang menjalankan instruksi saya, akan dievaluasi. Nanti kita warning Polda yang tak sampai target, kita kasih kesempatan satu tahapan," kata jenderal jebolan akademi kepolisian 1987 ini.


Sumber: merdeka.com

Read More

Inilah Perintah SBY ke Ruhut Sitompul soal Ahok, Isinya Mengejutkan Publik..

pembelakejujuran.blogspot.com ~ JAKARTA - Politikus Partai Demokrat (PD) Ruhut Sitompul menyatakan bahwa ketua umumnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak sepenuhnya menolak Basuki T Purnama alias Ahok sebagai calon gubernur pada pilkada DKI Jakarta. Buktinya, SBY justru memerintahkan Ruhut menjalin komunikasi dengan Ahok.

Ruhut mengatakan hal itu menanggapi keputusan partainya yang tak akan mengusung Ahok. Karenanya anggota Komisi III DPR itu dikenal sebagai pendukung setia Ahok itu merasa curiga ada pihak-pihak yang menjadi pembisik bagi SBY.

�Ada yang bisik-bisikin Pak SBY. Pak SBY saja bilang ke aku supaya buka komunikasi ke Pak Ahok," ujar Ruhut seperti dikutip JawaPos.Com, Senin (29/8/2016).

Ruhut pun mengaku tak gentar jika sikapnya yang getol memebla Ahok akan berbuah sanksi. Paslanya, politikus asal Medan itu meyakini Ahok sebagai cagub terbaik.

�Aku tetep dukung Ahok. Semua yang kuambil sudah kupikirkan matang-matang," katanya.

Kendati demikian, Ruhut berharap agar partainya tidak menutup pintu bagi Ahok yang sampai saat ini tak tercatat sebagai kader partai mana pun. Sebab, Ahok telah membuktikan kinerjanya dalam memimpin DKI.

Selain itu Ruhut menegaskan, partainya tidak mengusung kader sendiri sebagai cagub pada pilkada DKI. Karenanya sangat tak etis kalau mendukung calon dari partai lain.

"Kawan-kawan yang tutup pintu karena gak tahu pribadi Ahok, kalau aku kan dukung orang yang pasti menang. Ahok kan indpenden kita kan gak punya calon, masa kita dukung calon dari partai lain," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, partainya tidak akan mengusung Ahok. Alasannya, mantan Bupati Belitung Timur tersebut belum menunjukan prestasi yang membanggakan.(cr2/JPG)

Sumber: JPNN.com

Read More

Akhirnya Bambang DH Dicopot dari Jabatan Plt Ketua DPD PDIP DKI, Langkah Ahok Makin Mulus

pembelakejujuran.blogspot.com ~ JAKARTA - Jalan Basuki T Purnama alias Ahok untuk mendapatkan tiket PDI Perjuangan tampaknya kini semakin mulus. Pasalnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah mencopot Bambang DH dari posisi Plt ketua DPD DKI Jakarta.

Keputusan tersebut disampaikan dalam rapat di kantor DPP PDIP kemarin, Minggu (28/8). DPP PDIP memutuskan Adi Wijaya sebagai ketua DPD definitif.

"Kemarin DPD diundang rapat ke DPP untuk menyampaikan SK berkaitan dengan penetapan ketua DPD definitif," kata politikus PDIP DKI Gembong Warsono, Senin (29/8). Baca juga: Ingat, Bambang DH Dicopot bukan Akibat Faktor Ahok

Setelah adanya ketua definitif, Gembong menyatakan, pihaknya akan menyiapkan strategi untuk menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017. Gembong yakin Adi mampu memimpin DPD PDIP dalam misi memenangkan Pilkada DKI 2017.

"Kami berharap di bawah kepemimpinan ketua yang baru ini, kami mempunyai prestasi yang sama seperti saat dulu dipimpin Pak Boy (Boy Sadikin), yakni memenangkan Pilgub 2012, Pemilu Legislatif 2014 dan Pilpres 2014," ujar Gembong.

Seperti diketahui, Bambang DH selama ini getol menolak Ahok diusung PDIP. Bahkan dia ikut mendeklarasikan Koalisi Kekeluargaan bersama enam ketua DPD DKI partai lain dengan tujuan menggalang kekuatan melawan Ahok di Pilkada DKI 2017.

Ahok sendiri beberapa waktu lalu mengklaim sudah dapat restu dari Megawati. Namun, hingga hari ini DPP PDIP belum juga mendeklarasikan dukungan kepada sang petahan. (rmol/dil/jpnn)

Sumber: JPNN.com

Read More

Astaga! Geledah Perusahaan TW, Anak Buah Buwas Diperiksa Propam

pembelakejujuran.blogspot.com ~  Inspektur Pengawasan Umum serta Divisi Profesi dan Pengamanan Markas Besar Polri memeriksa dua puluhan anak buah Komisaris Jenderal Budi Waseso. Mereka diperiksa atas aduan PT Maritim Timur Jaya, perusahaan tangkap dan pengelolaan ikan yang masih berkaitan dengan pengusaha Tomy Winata.

Kepala Divisi Propam Polri Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan membenarkan hal itu. "Pemeriksaan masih berlanjut," katanya kepada Tempo, Kamis pekan lalu. Total jenderal sudah ada 24 orang bekas anak buah Buwas yang diperiksa. Empat di antaranya sudah berstatus terperiksa atau sama dengan tersangka dalam perkara pidana.

Irwasum Polri Komisaris Jenderal Dwi Priyatno, yang menjadi penanggung jawab pemeriksaan, menguatkan keterangan rekannya. "Itu perintah Kapolri," kata Dwi, Kamis pekan lalu.

Pemeriksaan terhadap sekitar 20 anak buah Buwas ini bermula saat mereka menangani kasus suap petugas imigrasi Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, September 2015. Saat itu Buwas masih duduk di kursi Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri.

Dalam kasus ini polisi menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam perkara suap visa on arrival tersebut. Mereka adalah Harry Gandhi dan Lim Chandra Sutioso sebagai penyuap, Aris Setiawan yang merupakan petugas imigrasi.

Kemudian, Menny Setiawan dan Lin Wen Lu yang berasal dari PT Fujian Anda PT Fujian Anda Oceanic Fisheries. Fujian Anda merupakan rekanan PT Maritim.

Perusahaan yang berkantor pusat di Cina ini menyediakan anak buah kapal sekaligus membeli ikan tangkapan PT Maritim untuk dijual ke negara itu. Lin Wen Lu duduk sebagai Direktur Fujian Anda.

Polisi menyita seratusan paspor anak buah kapal yang bekerja di Tual. Menurut seorang penyidik, Paspor itu dititipkan Menny Setiawan, karyawan PT Fujian Anda, kepada Lim Chandra. Dengan paspor tersebut, Menny meminta Lim Chandra mengurus visa on arrival untuk mengakali izin tinggal anak buah kapal di Tual.


Sumber: tempo.co

Read More

Xanana: Kami Tak Minta Bantuan, Kami Minta Hak Kami

pembelakejujuran.blogspot.com ~ Pemerintah Timor Leste dan Australia maju ke meja perundingan terkait sengketa batas wilayah laut antara kedua negara, di celah Timor.

Perundingan itu digelar di Den Haag, Belanda, Senin (29/8/2016).

Seperti diberitakan Associated Press, selama ini kedua negara terlilit sengketa celah Timor yang diketahui memiliki kandungan sumber daya minyak dan gas.

Mantan Presiden Timor Leste Xanana Gusmao mendapat kesempatan pertama berbicara di hadapan panel yang terdiri dari lima orang ahli.

"Kami tidak datang ke Den Haag untuk meminta bantuan atau pun perlakuan khusus," tegas Xanana.

"Kami datang untuk menuntut hak kami berdasarkan hukum internasional," kata dia.

Pergulatan panjang terkait sengketa celah Timor telah mendatangkan kekhawatiran akan rusaknya hubungan kedua negara.

Setelah Xanana, pihak Australia kemudian memberikan presentasi.

Pemeritah di Canbera menyebut panel di Den Haag tak memiliki yurisdiksi untuk menetapkan batas wilayah kedua negara.

Australia tetap berpegang untuk menegakkan perjanjian antara kedua negara.


Sumber: kompas.com

Read More

Ahok: JJ Rizal Enggak Usah Sok Deh, yang Gaji Pegawai HB Jassin Tiap Bulan Itu Gua!

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat menghadiri acara halalbihalal masyarakat Belitong, di Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Jakarta Pusat

pembelakejujuran.blogspot.com ~ Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama geram membaca keluhan sejarawan JJ RIzal mengenai dana hibah terhadap Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin (PDS HB Jassin).

Sebelumnya JJ RIzal mengeluhkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tidak lagi memberikan dana hibah kepada PDS HB Jassin.

Sementara itu, menurut Basuki, dana hibah memang tidak bisa diberikan berturut-turut.

Lagi pula, kata Basuki, pengelola PDS HB Jassin tidak transparan dalam melaporkan penggunaan dana hibah mereka.

"Dapat (dana hibah) tapi kan enggak bisa berturut-turut, dia cuma ngomong doang kan. Sekarang logikanya begini, kamu mau dana hibah saja, kamu kelola, transparansi kamu di mana?" ujar Basuki atau Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (29/8/2016).

Ahok mengatakan, Pemprov DKI Jakarta sudah menawarkan untuk mengambil alih pusat dokumentasi itu.

Para pegawai yang bekerja di sana juga tidak akan dikeluarkan. Namun, mereka menolak.

Ahok mengatakan, demi menjaga eksistensi PDS HB Jassin yang tidak mendapatkan dana hibah, Ahok memberikan uang operasionalnya untuk gaji pegawai di sana.

"Sekarang kamu kira gaji pegawainya dari siapa? Uang operasional saya. JJ RIzal enggak usah sok ngomong deh, yang gaji mereka tiap bulan puluhan juta itu siapa? Duit gua!" ujar Ahok.

Keluhan JJ RIzal dan pengelola PDS HB Jassin soal tidak adanya dana hibah dari Pemprov DKI Jakarta muncul saat kedatangan mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli di kantor mereka di Taman Ismail Marzuki.

Kata Ahok, jika JJ RIzal dan pengelola PDS HB Jassin memang mencintai dunia seni, seharusnya mereka menyerahkan saja PDS HB Jassin kepada Pemprov DKI.

"Kalau kamu cinta seni, pengurus yang ngaku cinta seni, lebih aman diserahkan ke Pemda enggak? Bukan pada Ahok loh, tetapi kepada Pemda DKI, di situ ada DPRD juga," ujar Ahok.

"Kamu masih enggak percaya kita bisa rawat, kamu boleh deh masuk jadi ikut rawat di dalam," tambah Ahok.


Sumber: kompas.com

Read More

Ahok: Anda Cuma Minta Rp 2 Miliar Terus Pesta Pora? Sorry...

pembelakejujuran.blogspot.com ~ Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama merasa dia justru sedang membantu keberlangsungan Pusat Dokumentasi Sastra H.B Jassin di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Dia secara rutin memberikan sebagian uang operasionalnya untuk digunakan sebagai gaji pegawai PDS H.B Jassin.

"Kalau saya enggak mau kasih gaji sama mereka, boleh enggak saya? Boleh dong. Lu bakal berhenti enggak? Pasti berhenti sendiri. Makanya justru saya takut kamu berhenti, makanya saya kasih gaji kamu, saya takut enggak ada yang rawat," ujar Basuki atau Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (29/8/2016).

Sejarawan JJ RIzal dan pengelola PDS H.B Jassin sebelumnya mengeluhkan dana hibah yang tidak lagi mereka terima dari Pemprov DKI Jakarta. Terkait hal itu, Ahok mengatakan dana hibah memang tidak bisa diberikan secara terus menerus.

Dia sudah menawarkan kepada pengelola PDS H.B Jassin agar Pemprov DKI bisa mengambil alih pusat dokumentasi itu. Namun, mereka menolaknya. Salah satu alasannya adalah takut pegawai lama tidak diperbolehkan bekerja lagi di sana.

Padahal, Ahok menjamin mereka akan tetap bekerja selama memang memiliki kinerja yang bagus.

"Maka saya minta tampung ke saya, kamu enggak mau kasih. Jadi jangan cuma ngomong, Anda cuma minta (dana hibah) Rp 2 miliar terus pesta pora, sorry. Masukin dong resmi Pemda," ujar Ahok.

Ahok pun kesal ada yang menggunakan masalah ini untuk menyerangnya. Menurut Ahok, jika mereka memang ingin mempertahankan PDS H.B Jassin, seharusnya diserahkan saja kepada Pemprov DKI Jakarta.

Dia pun mengancam untuk menghentikan bantuan uang operasionalnya. Jika hal itu dilakukan, pegawai PDS H.B Jassin tidak memiliki sumber gaji.

"Pernah enggak dia ngomong gaji mereka saya yang bayar? Kurang ajar kalau gitu, besok aku stop kalau gitu, kan enggak lucu, saya juga kasian," ujar Ahok.


Sumber: kompas.com

Read More

Heboh ! Tiga Nama Disebut Freddy Budiman dalam Testimoni Sebelum Eksekusi

pembelakejujuran.blogspot.com ~ Anggota tim gabungan pencari fakta yang dibentuk Polri, Hendardi, mengatakan bahwa video testimoni Freddy Budiman yang dipegang oleh Kementerian Hukum dan HAM berisi perjalanan spiritual Freddy.

Video juga memuat saran Freddy yang merupakan terpidana kasus narkoba dan telah dieksekusi mati, soal program lembaga pemasyarakatan.

Namun, Freddy juga sempat menyebut tiga nama dalam video itu.

"Menyangkut nama-nama aparat, bahwa benar ada disebut setidaknya tiga nama," ujar Hendardi dalam keterangan tertulis, Senin (29/8/2016).

"Namun tidak dalam kaitannya dengan aliran dana sebagaimana kesaksian FB kepada HA," kata dia.

Namun, Hendardi enggan menyebut nama meski hanya inisial sekalipun. Ia menghindari adanya interpretasi yang keliru mengenai penyebutan nama itu.

Lagipula, ia khawatir jika nama-nama itu diungkap, maka akan berpengaruh pada proses penyelidikan yang dilakukan tim gabungan.

"Karena berpotensi mengganggu proses penyelidikan lebih lanjut, termasuk untuk memastikan adanya perlindungan hak bagi seseorang," kata Hendardi.

Video tersebut terbagi dalam tiga bagian. Video pertama berdurasi 39 detik, kedua berdurasi 18 menit 43 detik, dan ketiga berdurasi 1 menit 25 detik. Video dibuat pada 28 Juli 2016 sekitar pukul 17.00 WIB secara berurutan.

Dalam video tersebut, kata Hendardi, berisi pernyataan Freddy mengenai perubahan sikapnya yang lebih relijius menjelang eksekusi mati.

Hal yang sama juga diungkap Kepala Bagian Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM Akbar Hadi.

Adanya perubahan sikap Freddy yang dianggap sudah jauh lebih baik menjelang ajalnya menarik perhatian mereka dan memutuskan mengambil testimoni.

"Ini kan menarik, yang dulu bandar narkoba, main perempuan, sekarang bisa berubah," kata Akbar.

Sumber: Tribunnews.com

Read More

Akhirnya Tim Gabungan Polri Sudah Tonton Video Freddy Budiman, Ini Isinya

pembelakejujuran.blogspot.com ~ Tim gabungan pencari fakta bentukan Polri telah menonton video Freddy Budiman yang diserahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Anggota tim gabungan, Hendardi menyatakan, terdapat video dengan berbagai durasi.

"Bagian pertama berdurasi 39 detik, kedua berdurasi 18 menit 43 detik, dan ketiga 1 menit 25 detik," ujar Hendardi melalui keterangan tertulis, Senin (29/8/2016).

Video tersebut dibuat pada 28 Juli 2016 sekitar pukul 17.00 WIB secara berurutan. Dalam video tersebut, kata Hendardi, berisi pernyataan Freddy mengenai perubahan sikapnya yang lebih relijius menjelang eksekusi mati.

"Berisi perjalanan spiritual pribadi FB selama di penjara hingga menjelang proses eksekusi, yang mengaku telah bertobat," kata Hendardi.

Selain itu, video itu juga berisikan evaluasi dan saran Freddy mengenai program pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Program tersebut bertujuan untuk menghapuskan praktik peredaran narkoba di lapas.

Dalam video tersebut, kata Hendardi, Freddy menhimbau agar penanganan napi narkoba dilakukan secara ketat.

"Dia minta tidak dipindahkan dari satu penjara ke penjara lain, termasuk keharusan adanya isolasi dari napi lain," kata Hendardi.

Hendardi mengatakan, video tersebut sebagai petunjuk tambahan bagi tim gabungan untuk mencari kepingan fakta dari pernyataan Freddy.

Sebelumnya, gembong narkoba tersebut mengungkapkan bahwa ada oknum Polri yang membantu bisnisnya mengedarkan narkoba.

Ia menceritakan hal tersebut kepada Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar. Namun, Freddy sama sekali tidak menyebutkan nama oknum itu.

Nama-nama tersebutlah yang dicari oleh tim gabungan pencari fakta.

Sebelumnya, Kepala Bagian Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM Akbar Hadi mengatakan, video yang direkam staf Ditjen Pemasyarakatan hanya menampilkan seputar kegiatan pembinaan selama di lembaga pemasyarakatan Nusakambangan.

Itu termasuk perubahan sikap Freddy yang dianggap sudah jauh lebih baik menjelang ajalnya.

Para terpidana lain yang menghuni lapas Nusakambangan juga dimintai testimoninya. Namun, hanya sekilas dan tidak berdurasi panjang seperti Freddy.

"Ini kan menarik, yang dulu bandar narkoba, main perempuan, sekarang bisa berubah," kata Akbar.

Akbar memastikan dalam video tersebut tak terkait soal cerita Freddy kepada Haris Azhar.

"Saya jamin tidak ada (omongan) soal kasus hukumnya. Kalaupun ada, tidak kami rekam," kata Akbar.

Sumber: Kompas.com

Read More

Terkuak! Ini Fakta Baru Motivasi Pelaku Teror Gereja Katolik Medan

Foto: tribunnews.com

pembelakejujuran.blogspot.com ~ Tersangka bom Gereja Katolik Stasi Santo Yosep Medan berinisial Ivan Armadi Hasugihan (18), nekat melakukan teror lantaran diimingi uang sebesar Rp10 juta dari seseorang yang saat ini tengah ditelusuri.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Agus Rianto mengatakan, dari hasil pemeriksaan sementara, tersangka bertemu dengan seseorang pada Kamis (25/8/2016). IA dalam pemeriksaan mengaku mendapat imbalan Rp10 juta setelah aksi teror dilakukan pada Minggu kemarin.

"Tersangka IA bertemu dengan seseorang tidak dikenal. Kemudian ada komunikasi di antara keduanya yang akhirnya disepakati sesuai arahan yang diberikan orang tersebut ke IA. Kalau mau uang Rp10 juta harus melakukan sesuai dengan yang disebutkan bersangkutan," kata Agus di Mabes Polri, Senin (29/8/2016).

Agus mengatakan, saat ini pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan intensif kepada tersangka mengenai apakah bermotif uang atau terlibat jaringan kelompok radikal.

"Orangnya ini yang kita cari. Bisa ada bisa enggak. Sementara ini fokus kita ke yang bersangkutan, temen penyidik terus menelusuri kemungkinan ada keterlibatan pihak lain sesuai info yang diberikan tersangka," ujar Agus.

Selain itu, aksi teror tersebut juga bukan merupakan bom bunuh diri. Tersangka mengaku serangan hanya ditujukan kepada Gereja.

"Tersangka menjelaskan serangan hanya ditujukan ke gereja, bukan kepada siapa yang di sana. Banyak beredar spekulasi itu dikatakan bom bunuh diri, kita belum bisa pastikan," kata Agus.

Serangan yang terjadi pada Minggu pukul 08.30 WIB kemarin menyebabkan Pastor Alber S Pandingan luka di lengan kirinya. Beberapa saksi menceritakan, peristiwa itu terjadi ketika Pastor Albert S Pandingan akan berkotbah di depan mimbar. Namun, tiba-tiba seorang laki-laki yang diketahui bernama Ivan Armadi Hasugihan menghampiri pastor tersebut sambil membawa sebuah bom rakitan dalam tas. Selain itu tersangka juga membawa sebilah pisau. Beruntung bom tersebut gagal meledak.


Sumber: rimanews.com

Read More

Mengejutkan! Ternyata FPI Mau Menerima Pemimpin Non Muslim Di Jakarta, Ini Syaratnya

pembelakejujuran.blogspot.com ~ Sejak awal dilantiknya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta, Front Pembela Islam (FPI) selalu menolak. Bahkan FPI membuat gubernur tandingan.

Menanggapi hal tersebut, Imam besar FPI, Habib Muhammad Rizieq Syihab mengatakan, kebijakan yang diambil Ahok kerap menyerempet isu SARA.

"Terkait Pilkada DKI, sejak gubernur sekarang ini dilantik, kita para ulama dan Habait kami membuat gubernur tandingan dan itu hanya perlawanan politik karena kebijakan menyulut SARA," ujar Rizieq di acara diskusi, di Gedung Joeang, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Senin (29/8).

Seperti contoh, kata Rizieq, waktu penjualan hewan kurban untuk Idul Adha, Ahok mengatakan kalau tempat pemotongan harus di tempat khusus. Ahok juga meminta penjualan hewan kurban tidak di sembarang tempat.

Dengan demikian, lanjutnya, hal tersebut bukan semestinya dirinya membenci Ahok.

"Saya menolak gubernur non muslim bukan saya sentimen. Karena itu perintah Tuhan saya dan apabila pemimpin non muslim yang terpilih saya akan menghormati dan mendukung dengan syarat pemimpin yang sopan, santun dan jujur dan membela masyarakat kecil," pungkasnya.

Sumber: Merdeka.com

Read More

Heboh ! Ketemu Mantan Pacar Di Acara Halal Bi Halal, Ini Reaksi Kocak Ahok

pembelakejujuran.blogspot.com ~ Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bertemu mantan pacarnya dalam acara Halal bi halal dan Silaturahmi Masyarakat Belitung 2016, di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Minggu (28/8/2016).

Ahok pun bertemu sang mantan pacar ketika hendak meninggalkan tempat acara berlangsung.

Gubernur Ahok sempat kaget hingga melangkah ke belakang sejenak ketika melihat sang mantan.

Perempuan yang mengaku mantan pacar Gubernur Ahok itu datang bersama seorang lelaki.

Lelaki itu meyempatkan diri untuk bersalaman dengan Mantan Bupati Belitung Timur tersebut.

Ketika dikonfirmasi para awak media, Gubernur Ahok tak banyak berkata-kata dan hanya mengatakan ia masih cantik, lalu melempar senyum dan langsung berbicara tentang banjir Kemang.

"Masih cantik," kata Ahok, seraya tersenyum.

Perempuan yang mengaku mantan pacarnya Gubernur Ahok itu hanya mengaku, bahwa ia mantan pacar Gubernur Ahok, dan tak bersedia memberikan keterangan lebih lanjut.

Berikut Videonya :

Sumber: Tribunnews.com

Read More

Woow..! Berbagai Upaya Ahmad Dhani Hadang Ahok Maju pada Pilkada DKI 2017

pembelakejujuran.blogspot.com ~ Musisi Ahmad Dhani mengurungkan niatnya untuk maju pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017. Namun, dia berjuang untuk menggagalkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok maju lagi.

Ia berusaha mencegah partai politik mendukung Ahok. Setelah membentuk "Orang Kita" dan "Aliansi Masyarakat Jakarta Selatan", Dhani berharap partai politik menarik dukungan mereka terhadap Ahok.

Dalam upaya terbaru, Dhani meminta Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY merayu Ketua Umum Partai Hanura Wiranto agar tidak usah mendukung Ahok. Hal itu disampaikan Dhani kepada Ketua DPD Demokrat DKI Jakarta, Nachrowi Ramli, yang menghadiri acara deklarasi relawan pendukung Yusril Ihza Mahendra pada Pilkada DKI Jakarta, di Restoran Pulau Dua Senayan, Jakarta, Minggu (28/8/2016).

"Saya berharap kalangan elite partai, Pak Nachrowi sampaikan ke Pak SBY untuk berkorban dengan menghadap ke Menko Polhukam Wiranto. Karena justru di sini, kami harapkan Wiranto menjadi pahlawan di ujung usianya," kata Dhani.

Salah satu hal yang bisa menggagalkan Ahok menjadi calon gubernur adalah dengan menarik dukungan partai politik. Wiranto merupakan Ketua Umum Partai Hanura yang telah secara resmi menyatakan dukungan untuk Ahok.

Kini, ada tiga partai politik yang telah resmi menyatakan dukungan kepada Ahok, yakni Partai Nasdem, Hanura, dan Golkar. Jumlah kursi ketiga partai politik tersebut sudah lebih dari cukup Ahok pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Namun jika ada satu partai yang menarik diri, pencalonan Ahok pun pasti batal.

"Jadi kalau bisa, Ahok jangan mencalonkan atau gagal menjadi calon gubernur DKI. Karena apa? Ketika akhirnya nanti (Ahok) dicalonkan partai politik itu suasana enggak baik untuk warga DKI Jakarta," kata Dhani.

"Karena saya rasa sudah sah, Ahok dijadikan bahaya laten di indonesia. Ahok ini bahaya laten, partai enggak boleh hitung-hitungan, hidup mati NKRI di (Pilkada) 2017," lanjut Dhani.

Dia menyatakan, untuk menghadapi bahaya laten harus banyak pengorbanan. Karena itu ia berharap SBY bisa merayu Wiranto.

"Bukan karena keduanya bekas jenderal, tapi karena Wiranto Menko Polhukam signifikan jabatannya untuk menjaga NKRI dari bahaya laten ini," kata Dhani.

Saat menanggapi permintaan Dhani tersebut, Nachrowi alias Nara bahwa dia akan menemui SBY. Dia berjanji menyampaikan pesan Dhani tersebut.

Di sisi lain Dhani menyadari, kepemimpinan Ahok di Jakarta didukung Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Namun ia meminta orang tidak perlu takut terhadap hal tersebut.

Dia juga berharap Yusril dapat menyelamatkan Indonesia. Sebab, jika Ahok menang pada Pilkada 2017, maka Jokowi juga akan kembali menang pada Pilpres 2019.

"Agendanya jelas, Ahok dan Jokowi ini antek yang pastinya didukung oleh pengusaha di Indonesia. Jadi ini bukan gosip, karena saya juga dengar informasi A1 kalau Jokowi mengancam pengusaha yang dukung calon gubernur selain Ahok," kata Dhani.

Minggu kemarin, Dhani mendeklarasikan dukungannya kepada Yusril untuk maju Pilkada DKI Jakarta 2017. Sementara melalui relawan "Orang Kita", Dhani mendeklarasikan dukungannya untuk Rizal Ramli dan Sandiaga Uno maju pada Pilada DKI.

Sumber: Kompas.com

Read More

Terungkap! Inilah Sebab Tanah di Bantaran Sungai Bisa Memiliki Sertifikat

pembelakejujuran.blogspot.com ~ Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyalahkan gubernur sebelum dirinya menyebabkan banjir di Kemang, Jakarta Selatan. Sebab, dia heran banyak pengusaha mendapatkan sertifikat hak milik lahan di pinggiran Kali Krukut. Setelah dicek, Ahok mengatakan sertifikat itu semua asli.

"Semua bener, jadi semua sertifikat IMB (Izin Mendirikan Bangunan), mereka bener semua. pertanyaan kita, kok dikasih gitu lho?," kata Ahok di Balai kota, Jakarta, Senin (29/8).

Ahok menyebut sebelum dirinya dan mantan Gubernur DKI Joko Widodo menjabat, belum ada peraturan daerah memperbolehkan mendirikan bangunan di wilayah sekitar sungai. Semua izin masih diatur dalam Pergub.

"Karena itu zaman dulu belum dibuat perda, semua keputusan di tangan gubernur. Makanya pas Pak Jokowi masuk, Pak Jokowi enggak bisa," terangnya.

Aturan soal pemberian izin itu pun telah diubah di era Ahok. Diubahnya aturan itu, lanjut Ahok, agar tidak ada lagi pihak yang mendapatkan izin mendirikan bangunan di pinggiran kali.

"Kita berdua harus tegaskan, supaya kalau kita tidak jadi gubernur lagi orang enggak bisa seenaknya ngubah. Tapi kan barang sudah jadi semua nih, nah kita kerjain, makanya jangan kritik-kritik kita," tegasnya.

Banjir parah di Kemang, kata Ahok, karena ada rumah yang jebol. Karena itu, pihaknya memastikan akan memperbaiki dan menyelesaikan banjir di Kemang secara perlahan. Ahok juga mengklaim banjir di Jakarta telah berkurang dari tahun-tahun sebelumnya.

Baca juga: Ini Penjelasan Ahok Soal Banjir Kemang

"Kita mau kerjain pelan-pelan. Sekarang yang sudah enggak banjir banyak enggak? Banyak. Sekarang banjir berapa sih Jakarta? Itu juga kalau enggak dijebol rumah-rumah juga enggak bakal parah begitu kok. Saya jamin hitungan jam (surut)," klaimnya.


Sumber: merdeka.com

Read More

Ini Penjelasan Ahok Soal Banjir Kemang

pembelakejujuran.blogspot.com ~ Kawasan Kemang Jakarta Selatan kembali terendam banjir pada Sabtu (27/8/2016). Bangunan bisnis seperti restoran dan pusat perbelanjaan terendam banjir.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengungkapkan banjir yang merendam kawasan Kemang diakibatkan oleh jebolnya tembok rumah warga yang berbatasan langsung dengan Kali Krukut.

"Jadi yang jebol bukannya bronjongan dari kali Krukut, tapi dari tumah orang yang dindingnya jebol," kata Ahok, di Kementerian Kehutanan dan LH, Jakarta Pusat, Minggu (28/8/2016).

Ahok mengatakan, banyak warga yang membangun bangunan di badan kali Krukut. Mereka pun memiliki sertifikat hak milik untuk membangun bangunan di sana. Ahok mengaku tidak mengetahui bagaimana warga bisa mendapatkan sertifikat tersebut. Ada sebanyak lima rumah warga yang temboknya jebol.

"Nah kasus (banjir) Kemang ini kebetulan dia airnya ngalir ke daerah yang enggak ada pompanya. Semua kali enggak boleh jebol, nah ini jebol dari rumah orang," kata Ahok.

Solusinya, Dinas Tata Air DKI Jakarta akan memasang bronjong di sepanjang rumah warga. Bronjong merupakan kotak dari anyaman kawat yang diisi oleh batu-batu di tepi sungai, dan berguna sebagai penahan erosi.

Selain memasang bronjong, Dinas Tata Air DKI Jakarta juga mengirim alat berat ke Kali Krukut.

Ahok memastikan alat berat tersebut tak dipergunakan untuk mengeruk kali hingga kedalaman dua meter. Sebab, nantinya rumah warga yang berdiri di badan air juga akan ikut roboh.

"Makanya saya katakan, yang paling kacau saya berkali-kali sampaikan Jakarta kalau bukan karena rob, relatif banjir enggak ada. Karena Selatan ke Utara yang paling bahaya Selatan karena dindingnya sudah dinding sungai semuanya," kata Ahok.

Pemprov DKI Jakarta, lanjut dia, ingin membebaskan lahan di Kemang. Hanya saja, rencana itu terganjal surat serta sertifikat kepemilikan yang dikantongi pengembang serta penghuni. Di sisi lain, Ahok sempat menolak pembangunan dua hektar apartemen di kawasan Kemang.

"Ingat enggak yang dulu saya marah-marah? Kami mau beli dua hektar buat tampungan air, tapi yang punya (lahan) enggak mau jual ke kami," kata Ahok.


Sumber: kompas.com

Read More

Kasihan! Galang Dana Rp 100 Juta untuk Syukuran 1 Juta Likes, Jonru hanya dapat Rp 171 Ribu

pembelakejujuran.blogspot.com ~ Seorang aktivis media sosial yang bernama Jonru tentu bukan hal baru bagi sebagian besar kalangan netizen.

Nama Jonru begitu dikenal oleh masyarakat dengan kritik-kritik kerasnya terhadap apapun yang bisa mendongkrak popularitasnya.

Belakangan ini, Jonru sibuk dengan melakukan blow up berita soal banjir yang terjadi di DKI Jakarta dan peristiwa bom bunuh diri di Kota Medan.

Namun, salah seorang netizen bernama Nophie Kurniawati mengutarakan rasa prihatinnya terhadap Jonru karena tak berhasil mendapatkan pundi-pundi uangnya.

    Saya ingin membantu seseorang yang sedang berjuang untuk mengharumkan namanya sendiri baik di dumay maupun di duta. Dia sedang mengumpulkan dana sebesar 100 juta untuk perayaan tercapainya satu juta pengikutnya. Ditargetkan dana sejumlah itu terkumpul dalam waktu sebulan. Mengingat jumlah penggemarnya yang ratusan ribu tentunya mencari 100 juta adalah hal yang mudah. Tetapi sampai waktu tersisa 3 hari lagi dana yang terkumpul baru 171.435, tentu masih sangat jauh dari target 100 juta. Mesak�e tenan.

    Untuk itu saya bantu share disini, karena yang punya hajat sedang sibuk sekali mengurusi banjir di Jakarta, dll, sehingga jadi kurang fokus pada perjuangannya sendiri. Siapa tahu ada banyak penggemar atau pengikutnya yang suka mampir juga kesini, jadi bisa melihat bahwa kalian diharapkan bantuannya.

    Menurut hikayat, orang ini tidak boleh disebutkan namanya secara sembarangan, jadi fotonya juga saya tutup bagian matanya, supaya kalian tidak mengenalnya.

    Bagi yang ingin menyumbang, silahkan kunjungi langsung link nya, saya hanya share. Saya pribadi karena sudah membantu menyebarkan jadi ya tidak sudi untuk membantu dana.

    https://kitabisa.com/fpjonru1jutalikers

Sumber: okterus.com

Read More

Terbongkar ! Pelaku penyerangan Gereja St Yosep terinspirasi dari teror Di ...

pembelakejujuran.blogspot.com ~ Pelaku penyerangan di Gereja St Yosep, Jalan Dr Mansyur, Medan, IAH (17), ternyata terinspirasi dari teror di Prancis. Polisi pun mendalami keterkaitan serangan yang dilakukan remaja itu coretan mirip lambang ISIS yang ditemukan di rumahnya.

"Dari penggeledahan rumah memang ada coret-coretan tangan (mirip lambang ISIS). Tadi sempat kita interogasi, tersangka yang mengaku melihat dari internet kejadian di Prancis sehingga terinspirasi. Namun pengakuan ini masih kita selidiki," jelas Kapolresta Medan Kombes Pol Mardiaz Kusin Dwihananto, Minggu (28/8) malam.

Dari penggeledahan itu, petugas juga menemukan kabel, pentul korek api, hingga buku-buku robotik. Namun, Mardiaz belum menyatakan benda yang ditemukan dalam penggeledahan maupun yang dibawa IAH saat penyerangan sebagai bom.

"Masih dianalisis tim laboratorium forensik. Kita belum bisa nyatakan apa isinya," ucapnya.

Motif penyerangan yang dilakukan IAH juga disebutkan masih didalami petugas. Mardiaz menyatakan, kesimpulan penyelidikan nantinya akan disampaikan kepada publik.

Sejauh ini polisi sudah memeriksa 9 orang saksi terkait serangan ini. Saksi itu dari pihak gereja dan keluarga IAH.

Untuk sementara ini, IAH dijerat dengan UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Pasal 340 dan Pasal 338 KUH Pidana. "Kita masih mendalami, karena tersangka masih syok saat diamankan tersangka mengalami luka pada wajah," jelas Mardiaz.

Sebelumnya, Mardiaz kembali merinci peristiwa penyerangan berupa ancaman dan tindak kekerasan yang dilakukan tersangka berinisial IAH. Peristiwa itu terjadi di Gereja St Yosep, Jalan Dr Mansyur, Medan, Minggu (28/8) sekitar pukul 8.30 WIB.

"Tersangka yang ikut misa di gereja duduk di barisan 7 mengenakan ransel. Saat dia berdiri saksi melihat ada percikan api dari ranselnya. Tersangka langsung mengejar pastur yang sedang khotbah di altar. Pastur coba lari terus dikejar dan diserang pelaku hingga terluka di lengan sebelah kiri," jelas Mardiaz.

Sumber: Merdeka.com

Read More

Ditanya Apa Cita-citanya, Jawaban Bocah Ini Sungguh Mengejutkan dan Bikin Trenyuh!

Siswa SD. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

pembelakejujuran.blogspot.com ~ RONA Mentari kaget saat mendengar jawaban seorang anak TK ketika ditanya tentang cita-citanya. Jika anak lain menjawab menjadi polisi, dokter, tentara, pilot, dan profesi lain, anak yang dia tidak hafal namanya itu menjawab bahwa dirinya bercita-cita menjadi koruptor.

��Saya penasaran, kenapa anak sekecil itu ingin menjadi koruptor,� terang alumnus Jurusan Komunikasi Universitas Paramadina itu saat ditemui di salah satu mal di Tangerang Selatan, Kamis lalu (25/8).

Ternyata jawaban bocah tersebut sangat logis. Dia bercita-cita menjadi koruptor karena mereka mempunyai rumah bagus, halaman luas, dan kolam renang. Mobilnya juga banyak. Semuanya bagus-bagus.

Rona akhirnya berkesimpulan bahwa anak tersebut pasti pernah menonton televisi yang memperlihatkan seorang koruptor ditangkap, lalu ditunjukkan hartanya yang begitu melimpah.

Dengan banyak berita koruptor superkaya yang ditangkap, anak-anak pun terinspirasi menjadi seperti mereka.

Imajinasi anak terbangun dari tontonan yang dia lihat. Anak-anak tidak bisa disalahkan karena mereka belum memahaminya. Untuk itu, sejak dini mereka perlu diberi pemahaman. Dia pun gencar mengenalkan antikorupsi bagi anak sejak dini.

Rona membulatkan tekad membantu menanamkan nilai-nilai antikorupsi kepada anak usia dini bersama KPK. Di lembaga antirasuah itu, Rona mengisi acara mendongeng di kanal KPK. Baik radio maupun TV. Syuting dongeng untuk TV dilakukan di beberapa TK di Jakarta. ��TK yang jadi tempat syuting berpindah-pindah,� ujar dia.

Dalam menyampaikan dongeng antikorupsi, Rona tidak pernah menggunakan kata-kata korupsi atau koruptor. Rona hanya menceritakan 10 nilai antikorupsi. Yaitu, jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja sama, sederhana, berani, adil, dan sabar.


Sumber: jpnn.com

Read More