Yang berpengalaman, hasil kerjanya nyata ya cuma AHOK & DJAROT..... yg lain buang aje ke lapindo......LANJUTKAAAAN....!!!

Yang berpengalaman, hasil kerjanya nyata ya cuma AHOK & DJAROT..... yg lain buang aje ke lapindo......LANJUTKAAAAN....!!!

Read More

SATU KOMANDO SATU TUJUAN

SATU KOMANDO SATU TUJUAN ,#Temanahok #Tetapahok
===============================================

Launching Teman Ahok #TetapAhok 1 Oktober hari ini
Dilakukan dengan Sentuhan Langsung Jari Jari Pak Ahok ,
Untuk Menandai RE- Louncheing Website Baru Teman ahok
di Markas Teman Ahok, Komplek Graha Pejaten
No. 3, Jalan Pejaten Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Launching Teman Ahok #TetapAhok ini akan menjadi MOMEN PENGENALAN Gerakan Baru Teman Ahok pada masyarakat.
dengan membenahi KONSEP KERELAWANANNYA
berdasarkan PERUBAHAN Aktivitas Utama Relawan Teman Ahok ....
dari Relawan Pengumpul KTP, kini MENJADI Relawan PEMENANGAN .
Dengan Tetap Berpegang pada Komitmen
Untuk ikut mengajak masyarakat Jakarta menjadi Pemilih RASIONAL

Teman Ahok masih akan tetap mengandalkan aktivasi Digital,
Fundraising, dan CREATIVE Campaign.
Gerakan ini TIDAK AKAN IKUT memperbesar isu SARA dan
Sentimen Personal yang dapat memecah belah kelompok masyarakat.

" Kami merasa Punya TANGGUNG JAWAB
Untuk bisa MENGAWAL Pak Ahok sampai Jadi Gubernur !
Ditegaskan Amalia yang selanjutnya akan dibedah
dalam Pertemuan Kedepan di Acara DISKUSI
yang Bertema "GERAKAN Politik ,Gerakan MILENIAL .

Dalam Pertemuan kali ini juga Dibahas dan Sampaikan Pak Ahok
Tentang APA dan Bagaimanakah PERANAN serta FUNGSI
dari Gerakan Teman Teman Ahok yang Terbangun selama ini ,
Untuk selanjutnya Dapat Berkontribusi dan Mengawal
Sampai Proses Pemilihan Gubernur Berakhir Nantinya ...

Agar AGENDA Acara maupun Kampanye Resmi Nantinya
Benar benar dapat Bejalan Efektif , TERTIB dan LANCAR
Pak AHok Telah Menekankan Komandonya Melalui Teman Ahok
Mulai Dari PENGATURAN dan PENYUSUNAN Jadwal Acara ,
agar Tidak saling bertabrakan ....
juga Sistem dan Mekanisme Penerimaan Dukungan Pendanaan
Hingga Kepada Hal hal Lainnya yang juga bersifat STRATEGIS .

Ahok Ingin Proses Pelaksanaaan Pilkada Serentak 2017 nanti
BENAR BENAR Dapat Berlangsung Terbuka dan Transparan .
Dilaksanakan Secara Lebih Demokratis ,Adil ,Jujur dan Bersih
dan yang PALING UTAMA adalah ..
Pilkada DKI Mampu Membuktikan Menjadi Etalase Percontohan ,
dimana Peranan Masyarakat " Didalam Memilih dan Melahirkan "
Seorang Kepala Daerah DILAKUKAN Dengan Cara yang BERBEDA !

Pak Ahok ingin MEMBUKTIKAN Bahwa Pilkada DKI BERHASIL
Menjadi Sebuah Sarana EDUKASI Baru dalam Berdemokrasi ...

Sehingga Orang Orang dengan NIAT dan Visi Misi yang Teruji
dapat MELAMAR menjadi Pelayan Bagi Kepentingan Warga DKI
Tanpa TERBEBAN " seperti yang Terbiasa dan sudah sudah...

Intinya KEBIASAN LAMA dalam Berkampanye,DITINGGALKAN

Model Kampanye Kali ini , Pakai TIKETING ..!
Baju dan Kaos untuk Pendukung " BELI SENDIRI ..!
Konsumsi BAWA dari Rumah Masing masing ,
Seperti lazimnya kebiasaan dalam Pertemuan selama ini ....

Bila Ada yang Ingin Menyumbang .., Silahkan Saja !
Cukup dengan Menbantu " Teman teman " yang Membutuhkan .
Sbab Tiket kampanye - Baju dukungan Akan BERAGAM DIJUAL

yang Kusuka Kali ini Dalam pemaparan Singkat Pak Ahok ,
Terkait Upaya Peningkatan Fasilitas sbg Sarana demonstrasi .

Satu satunya Gubernur Yang Menginisiasi dan Mengimplementasikan
Tersedianya Area Terbuka KHUSUS Untuk BERDEMONSTRASI ..
Hanya AHOK .. !

Dimana mana di Indonesia sejak dulu Kita Tau ...
Yang namanya Demo bagi Seorang Kepala daerah adalah Hal
yang DIHINDARI Bahkan DITAKUTI Oleh Mereka yang Berkuasa .

ini Ahok Malah Kebalik ,Justru Yang Mau Demo Di Nyamankan .

MENGAPA Yaaaa ..?!
Tentu Karna Pak Ahok Ingin Agar PROTES SOSIAL Tetap ADA .

Sebagai Sarana CONTROLING bagi Masyarakat Untuk Bersuara
didalam Mengkritisi Kebijakan Maupun Program Pemerintah daerah
BILA BENAR Dianggap MERUGIKAN Kepentingan WARGA DKI JAKARTA ..
sehingga dapat Disampaikan dengan Cara yang Beretika ,
Bertanggung Jawab dan Dilakukan secara Elegan .

Dengan demikian Demonstrasi Sarat Politisasi yang dilakukan
HANYA KARNA " Merugikan " Kepentingan Segelintir Kelompok..
Tak lagi Mendapat Simpati ,Ruang dan tempat bagi Publik luas.

Kepala Daerah Juga akan Merasa " SEMAKIN DIAWASI "
didalam Menentukan suatu langkah langkah Kebijakannya ...

Bila Bekerja dan Bertindak dengan BAIK dan BENAR ,
Tentulah Tak Ada Sesuatuapapun yang PERLU DIKHAWATIRKAN .

Sesederhana itu " Tooh ?!
Meskipun Bukan Orang Orang yang TERLALU PINTAR
Warga DKI Juga BUKANLAH Orang yang Bodoh Bodoh Amat ...
Mata Mereka Awas Melihat ,Kuping Mereka Juga Tajam Mendengar.

Untuk itulah BUNDARAN HI akan Semakin Dipercantik lagi
Bahkan Dilengkapi Sarana Prasarana Pendukung Demonstrasi ..
Mulai dari Penataan Air mancur , Penempatan Area Lokasi Aksi
Hingga Pengadaan Perangkat Sondsystem yang baik .
Sehingga Para Demonstran nantinya
dapat dengan lebih Nyaman Menyuarakan Aspirasinya .

setidaknya " Tak Lagi Perlu HARUS MENYEWA Sound System !
Keren banget 'Kan Teman ?

Kedepan Demonstrasi Di DKI Akan Terlihat Tampil lebih berkelas ,
Lebih Tertib dan Lebih Berkwalitas Menyampaikan Aspirasinya
Layaknya Demonstran di beberapa Negara Maju ...

Ngak lagi Nyampah dan Nge - Macetin Kepentingan Orang Banyak
Apalagi Sampai Mengganggu KETERTIBAN UMUM ,
HANYA Karna Ngotot Untuk MEMAKSAKAN Kehendaknya .!

Slamat Jalan " Era Nasi Bungkus !!!
dan Trima Kasih Pak Ahok Untuk WILL dan Komitmenmu itu ..

Rakyat Akan semakin Melihat dan Teredukasi untuk Memahami
Bagaimana Wujud Berdemokrasi untuk Membangun Negri ini .!

https://m.facebook.com/story.php…

Read More

Dalam Tempo Seminggu, Anies Baswedan Berubah

Dalam Tempo Seminggu, 

Anies Baswedan Berubah


Mas Anies, kau telah berubah! Terlalu cepat Mas. Padahal baru satu minggu. Bagaimana pula kalau  lima tahun? Entahlah, mungkin sudah tidak ada lagi Mas Anies yang dulu kami kenal. Benar loh Mas, kami tidak pernah bermimpi  tentang Aniez Wiz Edhan. Makin dekat ajang Pilgub DKI 2017, perseteruan antara pendukung paslon yang maju di Pilkada DKI semakin "memanas". 

Seakan tidak mau ketinggalan,  antar paslon juga sudah saling sindir, yang sudah pasti akan segera diramaikan oleh para pendukung masing-masing. Yang paling menarik adalah sindir-menyindir antara paslon Ahok-Djarot Vs Anies-Sandiaga.  Anies-Sandiaga terlihat sangat berkepentingan untuk menafikan kerja Ahok-Djarot selama ini. Sambil terus menyundul Ahok, dengan aksinya yang tak henti merelokasi warga di bantaran sungai, mereka berharap mendapat simpati dengan menunjukkan kepedulian  mereka atas apa yang dialami oleh warga. Munculnya Anies sebagai pasangan Sandiaga sebenarnya cukup menimbulkan tanda tanya.  

Pasangan ini diputuskan tepat pada hari H pendaftaran paslon ditutup. Pengamat amatiran seperti saya menilai, munculnya nama Anies merupakan strategi Gerindra dan PKS untuk menarik dukungan massa Pak Jokowi yang tidak mendukung Ahok. Guna menambah massa PKS yang menjadi kekuatan ril pendukung Sandiaga, mereka perlu tambahan massa dari luar PKS, dan itu hanya bisa didapat dengan mengusung sosok Anies guna  menggembosi pendukung Ahok. Mayoritas massa Gerindra di DKI diprediksi sudah hengkang, bersamaan dengan hengkangnya Ahok dari Gerindra.


 Sisanya yang masih bertahan, sepertinya juga ikut kabur karena sudah tidak tahan melihat tingkah M Taufik dan Sanusi, dan juga sudah jenuh dengan muka Fadli Zon dan Habiburrokhman yang menyebalkan itu. Upaya menghentikan Ahok melalui jerat hukum, juga sirna sudah. Sementara, petahana dan Ahokers semakin gencar memperlihatkan berbagai keberhasilan dalam memimpin Ibukota. Sungai atau kali yang semakin jernih, jalanan yang semakin bersih dan rapi , taman kota yang hijau dan asri, dan juga kinerja dan layanan birokrat dan pegawai pemprov yang semakin cepat, ramah dan sigap, membuat pesaing begitu kesulitan untuk bermanuver. Fakta berbicara, dan bukti ada di depan mata, tidak terbantahkan. Apapun caranya, prestasi petahana harus  "ditutupi". Jika tidak, elektabilitas mereka akan jauh  melesat di depan, sendirian tanpa lawan.   


Dan seiring dengan berjalannya waktu, dengan semakin banyak fasilitas yang dibangun; banyaknya kemudahan dan bantuan yang diberikan kepada warga; hibah yang diberikan ke daerah tetangga; perbaikan dan pengadaan  berbagai sarana dan prasarana; dan juga kesejahteraan pegawai yang semakin baik, di atas kertas merupakan modal petahana yang sangat  sulit untuk bisa ditandingi. Dan herannya, anggaran yang digunakan atau serapan APBD tidaklah seboros zamannya gubernur yang lalu-lalu, yang selalu nyaris habis tanpa sisa, namun hasilnya tidak terlalu membekas, menguap entah kemana. 

Adalah Anies Baswedan, yang entah masukan dari siapa baru-baru ini membuat pernyataan bahwa sungai-sungai di Jakarta semakin bersih dan airnya mulai jernih karena Fauzi Bowo. Ia secara sengaja hendak menafikan prestasi petahana dan memberi kredit kepada Fauzi Bowo. Entahlah, harus bagaimana mengungkapkan ketidakpercayaan ini atas perubahan mendadak yang terjadi pada Anies. Padahal, baru seminggu ia ada di kubu pengusungnya. Bagaimana pula setelah lima tahun, apa yang akan terjadi pada Mas Anies? Meskipun fakta sudah berbicara, dan sebelumnya juga, Mas Anies tidak pernah usil, ketika masih ada di kabinet Jokowi. 

Tiba-tiba Mas Anies berubah. Ia sepertinya mulai terjangkit dengan typikal orang orang di kubu pengusungnya, yang  selama ini terus berupaya mendiskreditkan dan menafikan prestasi Ahok selama memimpin ibukota. Namun, pernyataan  Mas Anies kali ini terlalu sulit untuk bisa  dipercaya berasal dari Mas Anies. Harus dengan cara seperti itukah? Mas Anies tiba-tiba mengadopsi cara haters Ahok, yang selama ini berkeras bahwa Ahok adalah dusta yang disamarkan dan selalu dibenarkan. Namun sulit dibantah, ucapan Mas Anies ini adalah fakta yang hendak didustakan. Fakta yang terlalu nyata untuk bisa didustakan, apalagi dengan mengkreditkannya kepada Fauzi Bowo. Harus sebegitunyakah Mas Anies? Secepat itukah Mas Anies berubah? Padahal, Mas Anies sangat tahu, betapa  besarnya selama ini kebencian, yang menjadi energi bagi haters Ahok untuk terus meyakinkan siapapun agar yang namanya Ahok  jangan sampai ikutan di Pilgub 2017. 

Mereka yang hatinya telah dicengkeram oleh kebencian, dusta pun akan dipaksakan menjadi kebenaran, dan kebenaran pun akan didustakan.  Bukankah itu sangat cukup untuk menyimpulkan bahwa ketakutan dan kebencian telah memaksa haters untuk berdusta? Dan, bisa-bisanya Mas Anies mengadopsi cara-cara mereka, yang sudah pasti didorong oleh ketakutan bahwa Ahok pasti akan terpilih kembali. Itu juga lah yang memaksa mereka untuk terus mengagalkannya supaya jangan sampai terjadi. Bahkan,  Mas Anies dengan santunnya berusaha meyakinkan orang bahwa Ahok tidak melakukan apa-apa selama menjabat Gubernur DKI,  yang bekerja adalah Fauzi Bowo, bagaimana bisa? 

Begitulah, jika kebencian yang berbicara, yang benar pun akan dibilang salah. Dan segala hal akan selalu salah. Jika misalnya, ada pejabat DKI yang bobrok, mereka akan segera mengatakan: “ Habis, gubernurnya si Ahok.” Padahal, sangat mungkin apa yang dilakukan oleh pejabat tersebut tidak ada urusannya dengan Pak Ahok, namun akan dipaksakan bahwa itu terjadi karena kesalahan Pak Ahok.  

Demikian pula  ketika sungai- sungai di Jakarta sekarang makin bersih, tidak lagi dipenuhi sampah dan bebas bau. Jika haters masih bisa mengakui  bahwa itu karena pasukan oranye atau pasukan biru yang bekerja, dan tidak ada peran Ahok sama sekali di sana. 

Kenapa justru Mas Anis bisa lebih parah dari haters? Mas Anies pasti tahu, betapa lihainya kebencian mendustakan kebenaran. Dan itulah yang sedang terjadi di setiap huru- hara dan aksi para haters menolak Ahok. Dan Mas Anies sekarang sudah menjadi salah satu dari mereka meskipun dengan cara Mas Anis yang santun. Apakah Mas Anies sudah lupa seperti apa rasanya dizholimi saat Mas Anies  mendukung Pak Jokowi? Namanya orang dizholimi, pastilah orang yang memilki nurani akan bersimpati. 

Bahkan, sekalipun yang dizholimi itu layak dan pantas dizholimi,  nurani  tidak akan pernah membenarkannya. Ini soal rasa Mas Anies,  dan jika itu terus dipelihara, perlahan dan pasti , ia akan membunuh nurani. Itulah kebencian, jika ia tidak segera dibinasakan, maka ia akan minta dipuaskan dan dibalaskan. Dan kebencian yang dibalaskan akan melahirkan dan melipatgandakan kebencian.  

Mas Anies tidak mungkin tidak tahu, bahwa Kebencian tidak akan pernah selesai dengan kebencian, lalu kenapa Mas Anies  menyalakan kembali kebencian yang hampir redup?  Mungkin saja Mas Anies menganggapnya hanya sekedar menumpang lewat, namun pernyataan Mas Anies ini justru memberi jalan dan tempat untuk kebencian, dan membiarkannya menginap dan menetap di hati Mas Anies, pecayalah! 


Benar Mas, jangan  mengotorinya dengan kebencian. Kami tidak pernah menyangka akan seperti ini loh Mas! Mas Anies kan pencetus Indonesia Mengajar? Masakan yang diajarkan yang beginian Mas?  Sesungguhnya, kita adalah apa yang kita isi didalamnya. 

Oleh karena itu pikirkan dan  pilihah yang baik, yang benar, sedap didengar, yang disebut kebajikan, apa yang patut dipuji. Terlalu, jika Mas Anies berubah setelah seminggu dikelilingi para hater itu. Mas Anieslah yang seharusnya mengubah mereka, bukan Mas Anies yang berubah dan menjadi serupa dengan mereka.

Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/omrisiho/dalam-tempo-seminggu-anies-baswedan-berubah_57efe238789773b632fbff5f

http://www.kompasiana.com/omrisiho/dalam-tempo-seminggu-anies-baswedan-berubah_57efe238789773b632fbff5f

Read More

Teman Ahok Ubah Konsep Dukungan, Ini Tanggapan Ahok

Teman Ahok Ubah Konsep Dukungan, Ini Tanggapan Ahok

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok memberikan apresiasi kepada Teman Ahok, sebutan untuk kelompok relawan pendukung Ahok. Hadir di acara peluncuran #TetapAhok di Graha Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta, hari ini, Sabtu, 1 Oktober 2016, Ahok menyampaikan apresiasinya itu. 

"Ini perhelatan politik yang baik. Bagaimana kita mengumpulkan uang, dengan jalan yang sesuai dengan aturan Komisi Pemilihan Umum," ujar Ahok.

Dia diundang untuk meresmikan versi baru website temanahok.com itu, memuji sistem yang dipakai Teman Ahok untuk menggalang dana dukungan. Selain memunculkan versi baru website untuk mencari informasi digital soal Temen Ahok, ada pula peresmian toko online danoffline yang menjual berbagai merchandise. Sebelumnya, Teman Ahok bergerak mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk untuk mendukung Ahok maju melalui jalur independen.  

"Saya sampaikan ke Teman Ahok, yang paling penting kepercayaan. Mereka bilang mau sumbang (kampanye), saya bilang 'atur saja, jual tiket-tiket pertemuan'," tuturnya.

Baca: Seusai Upacara Hari Kesaktian Pancasila, Ahok Jadi Rebutan

Pria yang sudah terdaftar sebagai calon petahana gubernur DKI 2017 berpasangan dengan Djarot Saiful Hidayat, mengaku tak ingin mempersoalkan dana yang terkumpul untuk masa kampanyenya. "Saya ingin orang yang tak punya uang pun bisa mendukung," ucap Ahok.

Salah satu cara mendukung, adalah dengan membeli berbagai barang yang dijual di Toko Teman Ahok di Graha Pejaten, yang baru resmi dibuka. Pada saat peresmpian, Ahok membeli lima baju, terdiri dari sebuah kemeja jeans dengan sempilan motif kotak-kotak di bagian bahu dan empat buah kaus. Kemeja itu yang kemudian langsung dia pakai.

Baca: Masinton: Percuma Kalau Komunikasi Politik Ahok-Djarot Buruk

Dukungan terhadap Ahok bisa juga dengan cara membeli tiket-tiket acara yang digelar Teman Ahok, maupun relawan dari partai pengusungnya. "Soal harga tiketnya, mau Rp 10 ribu sampai Rp 10 juta, urusan belakangan," ujar Ahok.

Dia pun mendorong Teman Ahok menjadi pelopor kampanye yang tertib, "Teman Ahok tetap menjadi contoh, pelopor 'Lima Tertib' di Jakarta, yaitu tertib buang sampah, tertib berlalu lintas, tertib berbelanja, tertib hunian, dan tertib berdemo."

Baca: Nusron Wahid Sebut Ahok Gendeng, Ini Alasannya

Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia 1 Partai Golkar, Nusron Wahid, sempat hadir sebagai pembicara dalam diskusi yang digelar Teman Ahok di lokasi yang sama. Dia menyatakan bahwa tim pemenangan Ahok-Djarot tak akan mengambil langkah konvensional, dalam masa kampanye nanti. 

"Kami tak akan kampanye seperti kandidat lain, tak akan yang sifatnya memobilisasi. Kami andalkan partisipasi," ujar Nusron.

YOHANES PASKALIS

TEMPO.CO, Jakarta

Read More

Kepemimpinan Presiden Jokowi Jauh Lebih Baik daripada SBY

Kepemimpinan Presiden Jokowi 

Jauh Lebih Baik daripada SBY

Setiap jaman melahirkan tantangan-tantangan baru yang berbeda. Apa yang dihadapi pemimpin di masa lalu pastinya berbeda dengan kondisi yang dihadapi saat ini. Pemimpin muncul dan hebat pastinya karena ditempa oleh tantangan, rintangan, oleh ombak-ombak besar dan bisa melaluinya, serta bisa menyelesaikan setiap rintangan yang dihadapi.

Di era Presiden Jokowi kita jadi tahu bahwa 70 tahun Indonesia merdeka kita hanya punya pembangkit listrik 53.000 Mega Watt (MW). Wajar saja jika masih banyak daerah yang belum teraliri listrik atau belum merasakan teraliri listrik 24 jam. Dalam 5 tahun Presiden Jokowi akan nambah 35.000 MW, apakah mungkin?", yah ini bukan target, tapi kebutuhan.

Selain itu Indonesia terlambat dalam pembangunan infrastruktur. Apakah ini akan dibiarkan?", tentu tidak, pemerintah menargetkan dalam 5 tahun minimal telah terbangun Tol 1.000 km. Dari merdeka sampai sekarang kita baru mempunyai 840 km. Oleh karena itu pembangunan infrastruktur menjadi titik target utama dalam pemerintahan Presiden Jokowi. Tekad pemerintahan Presiden Jokowi untuk membangun dari pinggiran bukan cuma janji kampanye semata. Pembangunan infrastruktur jalan di wilayah perbatasan yang selama ini tertinggal terus dikebut pelaksanaannya.

Di era Presiden Jokowi kita jadi tahu bahwa tidak sedikit proyek mangkrak yang harus di urai permasalahannya untuk di lanjutkan kembali, bahkan sudah ada yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Puluhan tahun hasil laut kita banyak di curi oleh asing. Tapi sekarang tidak ada ampun lagi, kapal-kapal asing yang masuk ke perairan Indonesia ditangkap dan ditenggelamkan.

Ibarat mengurai benang kusut yang sudah puluhan tahun, semua butuh proses dan butuh waktu. Kepemimpinan Presiden Jokowi yang baru dua tahun jauh lebih baik dibanding dengan mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono yang memimpin negeri ini selama sepuluh tahun.

Oleh: Iis Turyanto

*Iis Turyanto, Admin facebook/fan page Info Seputar Presiden*

(Sumber tulisan dari Fanpage ISP)

Read More

Ahok Sebut Saefullah Mainkan Isu SARA di Acara Bamus Betawi

Dari kiri, Sekda DKI, Saefullah, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama dan Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, Reydonnyzar Moenek, saat melakukan serah terima rancangan peraturan gubernur (pergub) APBD DKI 2015 di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (23/3/2015) sore.

Ahok Sebut Saefullah Mainkan Isu SARA di Acara Bamus Betawi

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menuding Sekretaris Daerah Saefullah telah memainkan isu berbau suku agama dan ras (SARA) pada acara Badan Musyawarah (Bamus) Betawi belum lama ini. Basuki menyatakan situasi itu membuatnya semakin tak percaya kepada Saefullah.

"Ada sesuatu yang kamu lihat aja komentarnya di Bamus Betawi. Boleh enggak seorang PNS memainkan suku, ras, agama? Saya kira di Bamus ngomong apa?"

"Di kepala penuh, masih ada hatinya. Kan sudah gue bilang keseimbangan itu otak, ada iman, ada budaya dan logika," kata dia di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (5/9/2016).

Pria yang akrab disapa Ahok ini mengaku mulai tak mempercayai Saefullah sejak pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) terkait reklamasi di DPRD beberapa bulan silam.

Dia menyebut, saat itu Saefullah pernah menyatakan kepada DPRD bahwa Ahok menyetujui dihilangkannya kontribusi tambahan senilai 15 persen. Menurut Ahok, pernyataan Saefullah dilontarkan kepada Wakil Ketua DPRD Mohamad Taufik.

Saat itu, Taufik sempat marah ke Saefullah saat mengetahui draf Raperda yang diusulkannya dicoret dengan tulisan "gila ini bisa kena pidana korupsi" oleh Ahok.

"Kalau enggak ada kata gila mereka bisa-bisa menuduh saya menghilangkan itu. Sekarang balik, siapa yang menghilangkan? Jelas DPRD kok. Sekarang mereka bilang saya setuju. Gila aja," ujar Ahok.

Saat ini, Saefullah diketahui tengah mengikuti proses penjaringan calon wakil gubernur untuk jadi pendamping kandidat bakal calon gubernur Sandiaga Uno. Sandiaga diketahui merupakan kandidat bakal calon gubernur yang didukung Gerindra dan PKB.

http://megapolitan.kompas.com/read/2016/09/05/16501441/ahok.sebut.saefullah.mainkan.isu.sara.di.acara.bamus.betawi

http://megapolitan.kompas.com/read/2016/09/05/16501441/ahok.sebut.saefullah.mainkan.isu.sara.di.acara.bamus.betawi

Read More

MPR cemas jika PAK JOKOWI lolos 2 tahun memimpin RI

MPR cemas jika PAK JOKOWI lolos 2 tahun memimpin RI MAKA PAK JOKOWI MAKIN KOKOH DAN SUKAR SEKALI DILAWAN APALAGI JIKA BANGUNAN INFRASTRUKTUR SELESAI DIBANGUN TAHUN 2018 ATAU AKHIR 2017 PAK JOKOWI AKAN MAKIN DISAYANG RAKYAT.

Read More

Di Persidangan, Ahok Sebut Taufik dan Saefullah Mau Golkan Gubernur Betawi

pembelakejujuran.blogspot.com ~ Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) keberatan bila hanya Ketua Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI Mohamad Taufik dan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah yang diagendakan untuk dipanggil ke persidangan kasus suap Raperda reklamasi. Alasannya, kata Ahok, Taufik dan Saefullah sudah satu kubu politik mengegolkan Gubernur Betawi di Pilgub DKI 2017.

Di persidangan yang memperdengarkan kesaksian Ahok terhadap Sanusi di Ruang Sidang Tindak Pidana Korupsi, Jl Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (5/9/2016), pengacara Sanusi, Maqdir Ismail, meminta Saefullah dihadirkan. Taufik juga perlu dihadirkan.

Menurut Ahok, Pengadilan juga perlu menghadirkan semua anggota Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) Jakarta. "Yang Mulia Hakim, saya kira Tim TAPD harus dihadirkan dengan legislatif," kata Ahok kepada Majelis Hakim.

Ahok menyatakan tak bisa hanya Taufik dan Saefullah saja yang dihadirkan, melainkan semua Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) dari eksekutif juga perlu dihadirkan.

"Tidak boleh hanya saudara Saefullah dan saudara Taufik. Karena mereka baru berkumpul untuk menggolkan Gubernur Betawi," kata Ahok disambut riuh sorakan sejenak dari kursi tamu.

Ahok berani memastikan, Saefullah yang kini masih menjadi PNS sudah pasti bermisi maju ke Pilgub DKI 2017. Namun caranya adalah bersekongkol dengan Taufik.

"Saya kira kalau persekongkolan enggak bisa. Enggak bisa. Seharusnya diundang semua. Sudah jelas-jelas dia mau jadi gubernur kok, mau nusuk saya kok," ujar Ahok.

Ini memang perkara yang diwarnai politik. Ahok menunjukkan bahwa anggota DPRD adalah orang politik, dan semua orang tahu. Maka kehadiran dua orang saja, yakni Taufik dan Saefullah, untuk bersaksi di sidang dikhawatirkan Ahok hanya akan berisi fitnah politik saja.

"Kalau Anda kasih dua orang yang memfitnah saya, kan tadi buktinya mana? Makanya saya minta semua pihak harus hadir," kata dia.


Sumber: detik.com

Read More

Ditanya Hakim Soal Kabar Uang Rp 50 Miliar dari Aguan, Ini Jawaban Ahok

pembelakejujuran.blogspot.com ~ Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dicecar hakim perihal kabar adanya duit Rp 50 miliar dari bos Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma (Aguan), ke pihak anggota DPR DKI. Duit itu terkait pembahasan Rapeda tentang reklamasi teluk Jakarta.

"Apakah saksi pernah mendengar Aguan menyiapkan Rp 50 miliar?" tanya hakim di Gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jl Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (5/9/2016).

"Saya tidak mendengar itu, Pak," jawab Ahok.

Pada paruh akhir persidangan, Ahok justru mendorong agar informasi adanya duit Rp 50 miliar ini terus didalami. Dia ingin penegak hukum mengusut kasus suap pembahasan dua Raperda ini secara tuntas.

"Termasuk Pak Hakim katanya ada uang Rp 50 m tadi. Saya enggak tahu. Ini perlu ditelusuri lebih dalam," kata Ahok.

Kabar suap ini memang kencang berembus. Sampai sekarang, anggota DPRD DKI yang menjadi terdakwa adalah Mohamad Sanusi dari Partai Gerindra.


Sumber: detik.com

Read More

Inilah senjata canggih BNN, bisa tembak mati bandar narkoba dari jarak 1,6 Km

pembelakejujuran.blogspot.com ~ Petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) akan dilengkapi dengan senjata canggih untuk menjalankan tugasnya dalam memburu dan menangkap para bandar narkoba. Senjata itu juga tidak dimiliki oleh TNI maupun Polri.

"Pengadaan senjata canggih ini sudah disetujui oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI," kata Kepala BNN Komjen Pol Budi Waseso di Sukabumi, Minggu (4/9).

Menurut dia, senjata canggih yang merupakan buatan Amerika Serikat tersebut khusus digunakan oleh petugas BNN dan orangnya pun terpilih.

Kelebihan senjata tersebut yakni memiliki ketepatan bidik hingga 1,6 km, namun untuk daya jelajahnya sampai 2,8 km. Senjata itu diberikan khusus kepada petugas BNN, karena yang akan dihadapi adalah bandar besar yang memiliki senjata canggih juga.

Sehingga, petugas yang tengah memburu bandar narkoba tidak perlu mendekat, tetapi cukup dari jarak jauh saja. Selain itu, senjata tersebut juga kalibernya berbeda dengan senjata yang dimiliki oleh TNI/Polri.

"Senjata ini kami gunakan untuk menembak para bandar narkoba," tegasnya.

Ia mengatakan untuk perang terhadap narkoba tidak bisa main-main, karena ulah mereka bisa menghancurkan bangsa ini. Maka dari itu, sebelum negara ini hancur akibat penyalahgunaan narkoba, harus lebih dahulu menghancurkan bandar barang haram itu.

"Kami tidak segan menjerat bandar narkoba dengan ancaman hukuman yang berat seperti hukuman mati, kami juga berharap dalam memberantas peredaran narkoba tidak hanya kami, pemerintah, Polri dan TNI saja tetapi seluruh elemen wajib turun tangan dan menyatakan perang terhadap penyalahgunaan narkoba," tandasnya.

Sumber: Merdeka.com

Read More

Pengamat Politik UI: "Ratna Sarumpaet Justru bikin Rakyat DKI semakin Terpuruk", Ini Alsannya

pembelakejujuran.blogspot.com ~ ?Pengamat politik dari Universitas Indonesia Arbi Sanit mempertanyakan siapa yang sebenarnya dibela Ratna Sarumpaet, sehingga dia bersedia pasang badan di setiap penertiban pemukiman liar di Jakarta.

Sebab penertiban dan relokasi warga ke rusun yang selama ini dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) demi kehidupan yang lebih layak bagi warga, harusnya diapresiasi dan didukung.

Arbi justru menuding kehadiran aktivis kemanusiaan itu hanya mencari nama dan rakyat yang dibelanya akan semakin terpuruk.

�Apa sebenarnya yang dia (Ratna) bela? Mau memperbaiki rakyat atau membiarkan rakyat terpuruk demi dia terkenal,� kata Arbi kepada Netralnews.com, Minggu (4/9/2016).

Menurut Arbi, jika memang tujuannya adalah membela rakyat kecil, harusnya mereka ikut bahu-membahu bersama pemerintah dan memperhatikan segala kekurangan warga untuk disampaikan kepada pemerintah. Bukannya malah berada di pihak rakyat dengan tujuan melawan pemerintah.

�Sebenarnya dia membela rakyat itu benar, tapi caranya salah. Membela rakyat, harusnya mereka bantu melihat kekurangan-kekurangan warga terus minta kepada pemerintah. Misalnya, Pak Ahok warga butuh ini, masih kurang ini di rusun, ini tolong dipermudah Pak Ahok, begitu dong. Bukannya melawan untuk tidak digusur, ya ampun,� ungkap Arbi.

�Harusnya Ratna Sarumpaet itu melatih warga, misalnya bagaimana cara menggunakan fasilitas yang ada yang sudah disediakan Ahok. Jadi teknis perubahan itu yang dibantu,� sambungnya.

Arbi bahkan mempertanyakan solusi dari para aktivis yang suka berkoar-koar untuk menunjukkan bagaimana caranya membenahi wajah ibukota, selain dari apa yang sudah dilakukan Ahok.

�Terus kalau gak digusur bagaimana cara mengatasi banjir, bagaimana membenahi ibukota, bagaimana pembangunannya, bagaimana itu kampung kumuh diperbaharui, ya ampun,� jelas Arbi.

Sumber: NetralNews.com

Read More

KTT G20, Jokowi diberi Kehormatan jadi Pembicara Utama, SBY mana pernah begini!

KTT G20, Jokowi diberi Kehormatan jadi Pembicara Utama, SBY mana pernah begini!

Presiden Jokowi turut menghadiri pembukaan KTT G20 yang bertempat di Hangzhou International Expo Center.

Jokowi datang ke lokasi sekitar pukul 14:49 waktu setempat dan langsung disambut oleh protokol RRT yang sudah menantinya.

Jokowi terlihat mengenakan jas dengan warga gelap dan dasi merah yang selanjutnya Ia menjabat tangan Presiden Cina, Xi Jin-ping.

Bukan hanya negara anggota KTT saja, kali ini KTT akan diikuti pula oleh beberapa negara tamu yaitu Spanyol, Chad, Mesir, Laos, Senegal, Singapura, Thailand, dan Kazahkstan. Serta juga turut hadir pimpinan lembaga internasional seperti PBB, World Bank, ILO, WTO, dan IMF.

“Banyak tantangan dan resiko yang dialami perekonomian global. Terkait itu, saya ingin menyampaikan beberapa hal guna memulihkan kembali situasi ekonomi global,” ucap Xi Jin-ping dalam pidato pembukaan.

Presiden Jokowi sendiri mendapat kehormatan untuk bisa menjadi pembicara utama di Sesi II yang akan dilangsungkan besok.

“Namun Presiden akan menjadi pembicara utama pada Sesi II besok hari,” terang Menlu, Retno Marsudi.

Penulis: Tya Sari

Read More

Ini Pengakuan Mengejutkan Ahok Tentang Sekda DKI Terkait Raperda Reklamasi

pembelakejujuran.blogspot.com ~ Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengungkap bahwa dirinya tak percaya terhadap Sekretaris Daerah DKI, Saefullah atas pembahasan reperda reklamasi Pantai Utara Jakarta. Hal itu dia ungkapkan saat menjadi saksi untuk sidang lanjutan terdakwa Mohamad Sanusi.

"Saya sampaikan, saya suudzon dan saya tidak terlalu percaya dengan Sekda," kata Ahok di Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (5/9).

Ahok mengaku merasa ada yang janggal dalam pembahasan reperda reklamasi Pantai Utara Jakarta. Saefullah, kata dia, tiba-tiba melapor bahwa ketua Badan Legislasi Daerah (Balegda) Mohamad Taufik hendak mengganti kontribusi tambahan raperda dari 15 persen menjadi 5 persen.

"Saya marah besar. Saya tulis gila. Tapi untuk melunakkan suasana katanya pak Sekda bilang itu 'bila' bukan 'gila'," ungkap Ahok.

Mengetahui tanggapan Ahok atas rencana perubahan kontribusi tersebut, Taufik meradang. Taufik kemudian memutuskan untuk tidak melanjutkan pembahasan raperda.

Ahok menambahkan, Saefullah kemudian menemui dirinya kembali untuk menyampaikan bahwa ada usulan baru terkait peraturan gubernur. Balegda mengusulkan agar nilai kontribusi diatur dalam peraturan gubernur.

"Saya mau mengeluarkan pergub, tapi harus sudah ada draftnya. Dan saya akan tanda tangan sesaat setelah perda disahkan. Tapi Sekda enggak bisa kasih (draftnya)," jelas Ahok.

Atas berbagai usulan dan keinginan itu, Ahok mulai menaruh curiga pada Saefullah.

"Di situ saya khawatir ada terjadi nego. Sekda kasih gubernur (usul pergub) dan supaya ketok palu dan saya tandatangan," ujar Ahok.


Sumber: merdeka.com

Read More

Ahok Unggah Foto Bersama Pengawalnya, Netizen Singgung Ucapan Sandiaga

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersama tiga pengawalnya

pembelakejujuran.blogspot.com ~ Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengunggah sebuah foto di akun instagram-nya, @basukibtp. Basuki mengunggah fotonya dengan tiga orang pengawal yang menemaninya datang ke pernikahan warga pada Sabtu (3/9/2016) malam.

"Bersama 3 pengawal saya di acara kondangan semalam," tulis Basuki atau Ahok pada kolom caption foto yang diunggah Minggu (4/9/2016).

Foto tersebut menggambarkan Ahok dan tiga ajudannya sedang turun menggunakan eskalator. Mereka bertiga tampak mengenakan kemeja batik berlengan panjang. Warna pakaian mereka tidak diketahui karena foto tersebut diberi filter hitam putih.

Ahok yang berada di paling depan tampak menunduk. Dua ajudan yang berada di belakang Ahok juga terlihat menundukan kepala seolah ingin memastikan bahwa Ahok turun dengan aman. Satu ajudan paling belakang memandang ke depan.

Foto tersebut mendapat banyak komentar. Ternyata, banyak netizen yang berkomentar soal jumlah ajudan Ahok dalam foto.

"Yang katanya 200 orang itu pengawal Bapak atau pasukan upacara, Pak?" tulis pemilik akun @nanda_situmorang.

"Mana 197 pengawal lagi, Pak @basukibtp?" tulis pemilik akun @joshku83.

"Nggak sampai 200 pengawalnya?" tulis pemilik akun @willianto_febriansa.

Pertanyaan netizen soal 200 pengawal mengacu kepada pernyataan bakal calon gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. Sandiaga sebelumnya menyebut Ahok akan mendapat sejumlah keuntungan jika tidak harus cuti untuk kampanye pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Menurut Sandiaga, salah satu hal yang akan didapatkan Ahok jika tidak cuti adalah pengawalan dari negara. Sandiaga mengatakan, dirinya mendapat informasi Ahok dikawal 150 sampai 200 personel Brimob setiap hari.

Ahok pun langsung tertawa saat mendengar Sandiaga Uno menyebutnya mendapat pengawalan 200 personel Brimob setiap hari. Menurut Ahok, jika dirinya dikawal ratusan Brimob maka pengawalan terhadap dirinya melebihi pengawalan terhadap Presiden Republik Indonesia.

Ahok menganggap pernyataan Sandiaga salah. Dengan nada bercanda, Ahok menyebut dirinya dikawal 2.000 personel Brimob tiap harinya.

"Terus dari Kostrad ada 6.000 personel yang kawal. Apalagi yang kawal gue? Malaikat surga 10.000," seloroh Ahok.


Sumber: kompas.com

Read More

FPI: Interkoneksi Jangan Bawa-bawa BPK dan KPK

pembelakejujuran.blogspot.com ~ Ribut-ribut revisi biaya interkoneksi diminta untuk tak diseret ke ranah hukum seperti mengancam melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau meminta audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Hal itu disampaikan oleh mantan Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) periode 2009-2015, Nonot Harsono, dalam tulisannya yang disebar melalui pesan instan dan dikutip detikINET, Senin (5/9/2016).

Seperti diketahui, sejak bergulirnya rencana penurunan biaya interkoneksi 26% untuk 18 skema panggilan telepon tetap dan seluler, ada dua kubu yang bertikai perang argumen: front pembela Telkom Group dan front pembela Indosat cs (FPI). Dari tulisan panjang berjudul 'Interkoneksi Itu Sederhana, Tidak Usah Bawa KPK & BPK' yang disampaikan, bisa terbaca Nonot ada di kubu sebelah mana.

"Sungguh berbahaya menuduh atau melontarkan isu kerugian negara dalam hal interkoneksi. Padahal yang dinyatakan sebagai angka kerugian itu adalah beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat untuk sekadar bisa tersambung ke pelanggan dari operator yang berbeda," ujarnya.

"Terkait hal ini, amat menarik wacana SKA (sender keep all) yang digalang operator, karena jika benar SKA dijalankan maka heboh interkoneksi akan langsung berakhir. Sebab SKA berarti biaya interkoneksi adalah nol," ujarnya lebih lanjut.

Pernyataan itu dilontarkan Nonot untuk menanggapi pemberitaan tentang interkoneksi yang ikut dikomentari oleh petinggi BPK dan pemberitaan tentang adanya laporan ke KPK terkait potensi kerugian negara ratusan triliun rupiah.

"Tak perlu sejauh itulah. Ini urusan orang dagang. Tidak bisa pedagang mengatakan pendapatan saya berkurang lalu menggugat regulator telah menyebabkan kerugian pendapatan," ucapnya lebih lanjut.

Ditegaskan olehnya, evaluasi biaya interkoneksi yang rutin dijalankan pemerintah dan BRTI setiap tiga tahun sekali dianggap hal yang biasa layaknya operasi pasar menjaga harga kebutuhan pokok selama Ramadan.

"Evaluasi biaya interkoneksi itu seperti kegiatan operasi pasar guna menjaga harga wajar yang diterima masyarakat. Operasi pasar itu kan tujuannya membuat harga normal. Nah, Jika harga terlalu tinggi maka pemerintah harus memaksa turunkan harga demi masyarakat. Ini yang terjadi dengan evaluasi biaya interkoneksi secara rutin tiga tahun sekali karena harga teknologi itu cenderung turun," ungkap Nonot yang sekarang menjadi Chairman Mastel Institute.

Dijelaskannya, andai negara memilih sistem monopoli dalam menyediakan jaringan komunikasi bagi masyarakat, maka tentu tidak ada keributan interkoneksi, karena hanya ada satu operator yg melayani seluruh rakyat. Namun negara memilih sistem persaingan (multi operator), sehingga ada lebih dari satu jaringan komunikasi yang melayani masyarakat.

Sebagian masyarakat menjadi pelanggan dari satu operator, sebagian lagi memilih menjadi pelanggan operator yang lain. Agar pelanggan dari setiap operator dapat terhubung dengan pelanggan dari operator yang manapun, maka semua jaringan itu harus saling tersambung (berinterkoneksi). Kewajiban berinterkoneksi diatur UU Telekomunikasi Pasal 25 UU 36/1999.

Perhitungan Interkoneksi Versi Nonot

Apakah ada bisnis dalam interkoneksi? Menurut pria yang akrab disapa Cak Nonot ini yang menjadi perhatian dalam interkoneksi adalah berapa trafik outgoing-call ke operator lain dan berapa incoming-call dari operator lain. Trafik ini menentukan selisih biaya antara (Outgoing-traffic x Tarif) dan (incoming-traffic x Tarif).

Jika trafik telepon ke operator lain (outgoing-traffic) sama dengan trafik yang diterima dari operator lain (incoming-traffic), maka kedua operator itu sama-sama impas. Artinya, biaya interkoneksi yang harus dibayar sama dengan yang diterima.

Pada umumnya, operator besar menerima trafik lebih besar karena jumlah pelanggan yang besar, sehingga bisa menerima pembayaran biaya interkoneksi lebih besar daripada operator yang lebih kecil. Sebaliknya, operator yang kecil harus membayar biaya interkoneksi yang besar untuk sekadar menyambungkan pelanggannya yang sedang menelepon pelanggan operator lain.

Nonot pun memberikan ilustrasi tiga kasus yang mungkin terjadi dalam biaya interkoneksi.

Kasus pertama: Trafik dua arah seimbang

Misal outgoing-trafik dari Indosat (ISAT) ke Telkomsel (TSEL) = 1 Miliar menit dan incoming-trafik dari Telkomsel ke Indosat = 1 miliar menit. Trafik dua arah sama besar.

Jika tarif interkoneksinya Rp 500, maka ISAT membayar ke TSEL sebesar 1 miliar menit x Rp500 = Rp 500 miliar dan menerima dari Tsel sebanyak Rp 500 miliar juga.

Kasus kedua: Trafik dua arah tidak seimbang

Misal, outgoing trafik ISAT ke TSEL = 1,2 miliar menit dan incoming trafik dari TSEL = 1 miliar menit. Jika tarif biaya interkoneksi = Rp 200 per menit, maka ISAT membayar ke TSEL sebesar 1,2 miliar menit x Rp 200 = Rp 240 miliar dan akan menerima dari TSEL sebesar Rp 200 miliar.

Dalam simulasi kedua ISAT defisit Rp 40 miliar dan TSEL surplus Rp 40 miliar.

Jika biaya interkoneksi diturunkan menjadi Rp 100 maka angka-angka di atas berubah menjadi :

ISAT membayar TSEL sebesar 1,2 miliar menit x Rp 100 = Rp 120 miliar dan ISAT menerima dari TSEL sebesar 1 miliar menit x Rp 100 = Rp 100 miliar.

Maka TSEL surplus Rp 20 miliar dan ISAT defisit 20 miliar. Ada penurunan angka surplus dari Rp 40 miliar menjadi Rp 20 miliar di sisi TSEL, dan ada pengurangan beban biaya di sisi ISAT dari Rp 40 miliar menjadi Rp 20 miliar.

Kasus ketiga: Trafik dua arah tidak seimbang (pola trafiknya kebalikan dari kasus kedua)

Misal, outgoing trafik ISAT ke Tsel = 1,0 miliar menit dan incoming trafik dari Tsel = 1,2 milyar menit.

Jika tarif biaya interkoneksi = Rp. 200 per menit, maka isat membayar ke Tsel sebesar 1.0 miliar menit x Rp 200 = Rp 200 miliar dan akan menerima dari TSEL sebesar Rp. 240 miliar. Maka dalam kasus ini TSEL defisit Rp 40 miliar dan ISAT surplus Rp 40 miliar.

Jika biaya interkoneksi diturunkan menjadi Rp 100, maka angka-angka di atas berubah menjadi:

ISAT membayar TSEL sebesar 1 miliar menit x Rp 100 = Rp 100 miliar dan ISAT menerima dari TSEL sebesar 1,2 miliar menit x Rp 100 = Rp 120 miliar.

Maka ISAT surplus Rp 20 miliar dan TSEL defisit Rp 20 miliar. Ada penurunan angka surplus dari Rp 40 miliar menjadi Rp 20 miliar di sisi ISAT, dan ada pengurangan beban biaya di sisi TSEL dari Rp 40 miliar menjadi Rp 20 miliar.

"Untuk kasus ini penurunan biaya interkoneksi justru menguntungkan Telkomsel. Akan heboh jika yang diangkat ke media adalah penurunan dari Rp 240 miliar ke Rp 100 miliar atau ada selisih penerimaan sementara sebesar Rp 140 miliar. Lalu dibilang operator A rugi Rp 140 miliar akibat turunnya tarif interkoneksi. Padahal yang terjadi adalah penurunan surplus interkoneksi sebesar Rp 20 miliar saja," ulasnya.

Menurutnya, surplus Rp 20 miliar yang dialami satu operator tak bisa dianggap sebagai keuntungan, karena sesungguhnya ini adalah biaya tambahan (biaya off-net) yang harus dibayar oleh pelanggan untuk bisa menelepon ke pelanggan operator lain.

"Sungguh berbahaya menuduh atau melontarkan isu kerugian negara dalam hal interkoneksi. Padahal yang dinyatakan sebagai angka kerugian itu adalah beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat untuk sekadar bisa tersambung ke pelanggan dari operator yang berbeda," ingatnya.

Seperti diketahui, Kementrian Komunikasi dan Informatika telah mengatakan Surat Edaran (SE) tentang rencana penurunan biaya interkoneksi yang dikeluarkan pada 2 Agustus 2016 ditunda pelaksanaan pada 1 September 2016 karena Daftar Penawaran Interkoneksi (DPI) dari operator belum lengkap dan belum terlaksananya Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR RI.

Dalam SE Nomor 1153/M.KOMINFO/PI.0204/08/2016 yang ditandatangani oleh Plt. Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI), Geryantika Kurnia penurunan biaya interkoneksi terjadi 26% untuk 18 skenario panggilan telepon.

Anggota Komisi I DPR RI Hanafi Rais menyarankan Menkominfo Rudiantara untuk mencabut SE tersebut karena ada potensi penurunan pendapatan negara. Hanafi yang mengutip analisa dari BPK, mengatakan bahwa penurunan interkoneksi bisa sangat membahayakan penerimaan negara dari sektor telekomunikasi, setidaknya dalam lima tahun ke depan.

Mulai dari potensi penurunan pendapatan hingga Rp 100 triliun, setoran dividen dan pajak ke pemerintah berkurang Rp 43 triliun, hingga investasi belanja modal di daerah rural berkurang Rp 12 triliun.

Operator sendiri kian terbelah dan terpecah pada dua kubu. Kubu pertama didominasi oleh Telkom Group yang tetap menggunakan biaya interkoneksi lama alias menolak hasil hitungan pemerintah. Kubu kedua adalah non-Telkom Group yang tetap menggunakan biaya interkoneksi baru dalam DPI alias ingin adanya penurunan biaya interkoneksi.


Sumber: detik.com

Read More

Rawan Anggaran Siluman, Kewajiban Cuti Kampanye Harusnya Tidak Berlaku untuk Gubernur DKI

pembelakejujuran.blogspot.com ~ Dosen tata negara dari Unika Atmajaya Jakarta, Daniel Yusmick Foe, menilai, kewajiban cuti kampanye harusnya tidak berlaku terhadap Gubernur DKI Jakarta. Sebab, DKI Jakarta rawan terhadap korupsi dalam penyusunan anggaran.

Dia mencontohkan konflik yang terjadi antara Gubernur Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama dan DPRD saat penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2015. Konflik tersebut kemudian memunculkan istilah "anggaran siluman", istilah yang digunakan Ahok untuk program-program tidak penting yang diajukan oleh DPRD DKI.

"Terjadinya anggaran siluman ini menurut saya persoalan yang serius. Saya kira ini yang jadi substansi alasan Ahok tidak mau diwajibkan cuti," kata Daniel dalam diskusi "Seberapa Besar Peluang Gugatan Ahok Dikabulkan MK", di Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (4/9/2016).

Menurut Daniel, rawannnya DKI Jakarta terhadap korupsi dalam penyusunan anggaran dinilai akibat besarnya APBD yang dimiliki. Karena itu, ia menilai, sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan gugatan uji materi yang diajukan Ahok.

"Apalagi dalam hal substansi kekhususan, DKI ini adalah daerah khusus, disamping Aceh dan Papua. Kekhususan ini harusnya dipertimbangkan. Sehingga pasal ini tidak harus jadi kewajiban," ujar Daniel.

Masa kampanye Pilkada Serentak 2017 akan digelar dari 28 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017. Aturan yang ada saat ini mengharuskan seorang calon petahana untuk cuti selama masa kampanye.

Ahok ingin agar calon petahana diberi pilihan antara cuti kampanye atau tidak cuti dengan risiko tidak boleh berkampanye. Ia kemudian mengajukan uji materi Pasal 70 ayat 3 tentang Cuti Kampanye pada UU itu.

Salah satu alasannya adalah keinginannya terlibat dalam penyusunan APBD 2017. Karena ia merasa perlu mengawasi jalannya penyusunan APBD yang dianggapnya rawan penyimpangan.


Sumber: kompas.com

Read More

Refly Harun: Pejabat Kepala Daerah dari Kemendagri Belagunya Minta Ampun

pembelakejujuran.blogspot.com ~ Pakar hukum tata negara Refly Harun tak setuju dengan anggapan yang menyatakan roda pemerintahan daerah akan berjalan normal, walaupun si kepala daerah sedang cuti.

Dia menilai peran dan kewenangan seorang kepala daerah tidak bisa digantikan oleh siapapun, termasuk oleh pejabat dari Kemendagri (untuk posisi gubernur), atau pejabat dari Kantor Gubernur (untuk bupati atau wali kota).

"Kita bicara mandat langsung dari rakyat. Kalau caretaker dari Kemendagri atau dari kantor gubernur untuk bupati dan wali kota itu kan orang yang tidak mendapat mandat dari rakyat," kata Refly dalam diskusi "Seberapa Besar Peluang Gugatan Ahok Dikabulkan MK", di Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (4/9/2016).

Refly menyindir pejabat dari Kemendagri yang dinilainya tidak memiliki mandat rakyat. Namun, bertindak berlebihan saat diberi tugas mengisi kekosongan kepala daerah yang sedang cuti.

"Belagunya minta ampun. Dia tidak dipilih oleh rakyat tapi selalu merasa dia gubernur yang sesungguhnya. Mereka tidak berhak ngacak-ngacak APBD atau Perda karena tidak mendapat mandat dari rakyat," ujar Refly.

Masa kampanye Pilkada Serentak 2017 akan digelar dari 28 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017. Aturan yang ada saat ini mengharuskan seorang calon petahana untuk cuti selama masa kampanye.

Selama cuti, jabatan kepala daerah akan diisi pejabat eselon I dari Kemendagri untuk posisi gubernur, dan pejabat dari kantor gubernur untuk posisi bupati atau wali kota.

Refly menyatakan tidak setuju dengan aturan yang ada saat ini. Menurut dia, kewajiban petahana untuk cuti tidak seharusnya dilakukan selama masa kampanye. Lebih baik apabila calon petahana hanya diwajibkan cuti saat ia akan berkampanye.

Aturan ini akan membuat seorang calon petahana tidak perlu menjalani cuti lama sampai berbulan-bulan sehingga tidak perlu ada pejabat pengganti.

"Jadi gubernur itu berdarah-darah. Masa digantikan 4-6 bulan oleh pejabat yang tanpa mengeluarkan sepeser pun dan mendapat mandat dari rakyat," ujar Refly.


Sumber: kompas.com

Read More

Terkuak, Begini Cara Cerdas Korban Jinakkan Perampok di Pondok Indah

pembelakejujuran.blogspot.com ~ Perampokan disertai penyanderaan terjadi di rumah Asep Sulaiman, mantan Senior Vice President of Exxon Mobil Affiliates in Indonesia, di Jalan Bukit IX, Nomor 17, Pondok Indah, Jakarta Selatan, Sabtu pagi, 3 September 2016. Aksi ini berhasil digagalkan kepolisian, setelah tim Polda Metro Jaya mengepung dan meringkus kedua tersangka. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian selama sembilan jam ini.

Devi, sopir Asep, menuturkan rangkaian peristiwa perampokan di rumah majikannya itu. Hari itu, Devi seharusnya masuk kerja, namun Asep menyuruhnya untuk absen. "Saya telepon habis itu, tapi semua enggak aktif. Pembantunya juga saya telepon enggak aktif nomornya," kata Devi, saat berbincang dengan wartawan di halaman rumah Asep, Minggu, 4 September 2016.

Menurut Devi, berdasarkan cerita Reni � pembantu Asep yang sempat kabur dan menghubungi kepolisian �  para pelaku sudah menodongkan pistol dari luar rumah. Mereka lalu menyuruh Reni masuk ke dalam rumah, dan menggedor kamar majikan.

"Dia sudah takut. Nangis kan waktu ditodong pistol, terus gedor-gedor kamar bapak (Asep). Habis itu mereka semua disandera, istri (Euis) dan anaknya (Zahra) juga," kata Devi.

Menjelang siang, sekitar pukul 10.00 WIB, situasi di dalam rumah mulai mencair. Kata Reni, Devi melanjutkan ceritanya, para pelaku sudah bisa diajak komunikasi oleh Asep.

"Kan sudah bicara mereka. Ibu, kata pembantu (Reni), juga sempat dipijat-pijat kakinya sama pelaku. Bapak juga bicara, �Jangan ditembak, soalnya di luar kan sudah banyak juga polisi,�" kata Devi.

Tak lama setelah itu, Reni disuruh membuatkan mi instan untuk para tersangka. Sedangkan Asep terus berbicara dengan mereka. Mendapat kesempatan membuat mi, Reni justru lompat pagar rumah lalu berteriak.

"Sudah, polisi langsung masuk ke dalam (rumah). Kan kelihatan mukanya mereka (para pelaku) pas ditangkap polisi, banyak tuh yang sms saya dari kantornya bapak, katanya mereka kenal itu orang sana (Exxon Mobil) juga," kata Devi yang mengenakan kemeja garis-garis.

Setelah pelaku ditangkap, Asep dan keluarganya langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Polri, Jakarta. Namun kini dia sudah pulang ke rumah, sementara anak dan istrinya masih istirahat di rumah sakit. "Kalau bapak sudah ada di dalam. Ramai, ada saudara juga datang," ujarnya.

Petugas Keamanan Perumahan Pondok Indah, Teguh Supriyanto, saat ditemui di sekitar rumah Asep, mengatakan bahwa Asep sebelumnya pernah memiliki empat petugas keamanan pribadi. Namun, sejak pensiun dari Exxon Mobil, dia sudah tak memiliki pengamanan khusus.

"Waktu itu sempat punya penjaga pribadi, ada empat orang dan satu ajudan, itu pas lagi masih kerja di Exxon Mobil. Tapi sekarang sudah enggak, pas pensiun tahun ini," kata Teguh.

Dari pantauan VIVA.co.id di lokasi, sejumlah anggota Polri bersenjata laras panjang masih berjaga-jaga di sekitar rumah Asep. Halaman depan tidak dipasangi garis polisi. Hanya bagian belakang rumah, yang merupakan lahan kosong, yang dipasangi garis perimeter itu.

Sumber: Viva.co.id

Read More

Politisi PDIP : Ahok dan Djarot Saling Melengkapi

pembelakejujuran.blogspot.com ~ Ketua DPD PDI-Perjuangan Hendrawan Supratikno mengungkapkan pendapatnya mengenai pencalonan kembali Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat.

Menurut dia, Djarot merupakan sosok yang memiliki sifat berseberangan dengan Basuki atau Ahok.
Namun, justru itulah yang membuat keduanya menjadi pasangan yang ideal.

"Begini, pasangan yang ideal adalah yang satu tesa, satu lagi antitesisnya," ujar Hendrawan dalam diskusi umum bertema "Kerja Nyata untuk DKI Jakarta" di Eightyeight Kasablanka, Sabtu (3/9/2016).

Dia mengatakan Ahok merupakan sosok yang meledak-ledak dan terbuka. Ahok juga memiliki spontanitas tinggi. Sifatnya yang seperti itu seringkali disalahpahami.

Hendrawan berpendapat pengagum Ahok kebanyakan berusia 30 tahun ke bawah. Sebab, banyak generasi muda yang muak dengan politisi santun namun korupsi.

Sifat Ahok yang blak-blakan namun dipercaya jujur dinilai figur baru yang didambakan. "Tapi Pak Djarot ini antitesisnya. Dia lebih banyak mendengar, kalem," ujar Hendrawan.

Menurut dia, Djarot lebih banyak mendapat simpati dari warga Jakarta yang sudah memasuki usia 30 tahun ke atas. Sebab, mereka dinilai lebih senang mendengarkan Djarot yang tidak bersuara terlalu "kencang".

"Nah kalau keduanya dikombinasikan itu sama dengan pedal dan rem. Kapan kita gunakan pedal dan kapan gunakan rem," ujar Hendrawan.

Sampai saat ini, PDI-Perjuangan belum menentukan siapa yang akan mereka usung dalam Pilkada DKI 2017. Hendrawan meminta semua pihak untuk menunggu keputusan final soal itu.

Sebelum keputusan dideklarasikan, Hendrawan pun merasa tidak masalah mengungkapkan pendapatnya mengenai cocoknya Ahok dan Djarot.

PDI-P merupakan partai yang bisa mengusung cagub dan cawagub sendiri tanpa koalisi dalam Pilkada DKI 2017.

Mereka memiliki jumlah kursi sebanyak 28 di DPRD DKI Jakarta. Adapun, syarat minimal untuk bisa mencalonkan cagub dan cawagub dalam Pilkada DKI 2017 adalah 22 kursi.

Sumber: Tribunnews.com

Read More