Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) lagi-lagi bertengger di posisi teratas sebagai capres 2014 dan memiliki tingkat elektabilitas tertinggi. Dalam sebuah hasil survei opini publik yang dilakukan Publica Research & Consulting, Jokowi menempati urutan pertama dengan 16 persen.
Hasil survei tersebut dipaparkan dalam presentasi Publica Research & Consulting bertajuk 'Preferensi Kelas Menengah Urban terhadap Dinamika Politik Mutakhir.'
"Munculnya figur Jokowi sebagai tokoh nasional yang memiliki tingkat popularitas dan elektabilitas yang cukup tinggi dibanding dengan figur-figur lain," kata Direktur Research Publica Research & Consulting, Rahadi Teguh Wiratama, di Room Dinning Resto Puang Oca Jl Gelora, Lapangan Tembak, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (20/3).
Dalam survei itu, Prabowo Subianto berada di posisi kedua dengan 7,9 persen, disusul Mahfud MD dengan 4,0 persen, Jusuf Kalla 2,3 persen, Dahlan Iskan 1,5 persen, Aburizal Bakrie 1,3 persen, Megawati Soekarnoputri 1,1 persen, Rhoma Irama 0,8 persen, Wiranto 0,5 persen, dan lainnya 4,5 persen. Sementara, 60,1 persen responden tidak menjawab.
Menurutnya, survei tersebut dilakukan di 33 provinsi di Indonesia dengan jumlah sample 1.300 orang melalui telepon pada 18 hingga 21 Februari 2013. Margin of error dalam survei ini sebesar kurang lebih 2,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
4 Orang ini tak antusias jika Jokowi jadi presiden
Untuk keempat kalinya, Joko Widodo (Jokowi) unggul dalam survei calon presiden 2014. Terakhir, survei yang dilakukan Publica Research & Consulting, Jokowi menempati di urutan pertama sebagai kandidat capres dengan elektabilitas terbaik.
Di survei kali ini, Jokowi kembali menyalip sejumlah nama besar yang selama ini getol ingin meramaikan bursa calon presiden di Pemilu nanti. Sebut saja, Prabowo Subianto, Megawati, Jusuf Kalla, Mahfud MD dan Aburizal Bakrie.
Ada beberapa alasan yang selalu muncul kenapa sosok Jokowi mempunyai tempat tersendiri di hati masyarakat. Salah satunya gaya hidup yang sederhana dan apa adanya.
Sejumlah tokoh negara melihat Jokowi memang sosok muda yang paling potensial jadi capres. Pengalaman politik Jokowi juga tak buruk, ditambah lagi, pamor mantan wali kota Solo ini sedang harum-harumnya, dari masyarakat kelas bawah hingga atas semua mengelu-elukan bapak tiga anak itu.
Tapi pro dan kontra tetap ada. Di antara jutaan pendukung Jokowi, tetap saja ada yang menilainya belum pantas memimpin negera ini.
Uniknya, mereka yang kurang simpati itu berasal dari partai yang justru menjadi kendaraan politik Jokowi di Pilgub DKI kemarin, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Berikut ini para politikus PDIP yang menilai Jokowi belum pantas jadi calon presiden.
1. Taufiq Kiemas
Politikus senior PDIP, Taufiq Kiemas tampaknya tak begitu sreg dengan sosok Jokowi. Hal itu terlihat sejak Jokowi dipilih sebagai kandidat gubernur DKI yang diusung partai berlambang kepala banteng itu.
Rasa antipati pria yang akrab disapa TK itu kembali terlihat saat nama Jokowi selalu unggul dalam sejumlah survei calon presiden 2014 yang dilakukan beberapa lembaga. Menurutnya, hasil survei tak selamanya benar.
"Ya biasa itu, itukan baru survei," kata TK usai mendapatkan gelar Honoris Causa di Gedung MPR, beberapa waktu lalu.
TK menilai Jokowi belum layak memimpin Indonesia. Dia menyarankan, di usia Jokowi yang masih terbilang muda, ada baiknya fokus memimpin Jakarta.
"Dijadikan gubernur bagus dulu lah, masih muda juga," sebutnya.
2. Puan Maharani
Putri Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani, juga mengamini ucapan ayahnya. Dia menilai pengalaman Jokowi untuk menjadi seorang kepala negara belum mumpuni.
Ketua Fraksi PDIP itu menegaskan Jokowi belum saatnya menjadi RI 1. Puan melihat, saat ini Jakarta lebih membutuhkan sosok Jokowi untuk membenahi sejumlah masalah yang sudah mengakar.
"Kita tidak mau berandai-andai terkait survei yang sering muncul ini. Tapi harapan kami Pak Jokowi fokus pada penugasannya yang baru ini dalam artian bisa menunjukkan ke publik DKI apa yang beliau lakukan sekarang adalah untuk kebaikan rakyat DKI," jelas Puan.
Puan menjelaskan, sejauh ini PDIP terus memantau nama-nama yang memiliki potensial dukungan untuk kemudian diusung sebagai calon presiden 2014. Tapi jika di akhir penentuan nama Jokowi tetap mencuat dan ketum (Megawati) mengarahkan memilih Jokowi, setuju atau tidak seluruh kader siap mendukung.
"Internal PDIP yang menyatakan bahwa siapa pun yang maju atau dimajukan di pilpres yang akan datang adalah keputusan ketum," tandasnya.
3. Guruh Seokarnoputra
Kader PDIP lainnya, Guruh Soekarnoputra juga menganggap kemampuan Jokowi belum mumpuni. Belum saatnya Jokowi maju sebagai orang nomor satu Indonesia.
"Kalau buat saya sebaiknya belum sekarang," ujar Guruh Soekarnoputra usai bertemu dengan Jokowi di Balai Kota Jakarta.
Politisi PDIP ini mengaku Jokowi memang mempunyai kemampuan yang menonjol dibanding pemimpin-pemimpin lainnya. Kemampuan menonjol tersebut dilihat dari kinerja dan dedikasinya dalam memimpin untuk sebuah daerah.
"Bahwa Pak Jokowi mempunyai kemampuan memang apa, tapi saya belum bilang kapasitas sebagai seorang presiden. Bahwa pak Jokowi dibanding dengan pemimpin-pemimpin lainnya itu sangat menonjol, gimana kerjanya, dedikasinya, ketulusannya," jelasnya.
4. Tjahjo Kumolo
Soal popularitas Jokowi di sejumlah survei capres, Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo juga menanggapi dingin. Menurut Tjahjo, Jokowi lebih baik menuntaskan tugasnya sampai lima tahun ke depan sebagai gubernur Jakarta.
"PDIP menghormati pilihan Jokowi yang ingin menyelesaikan masa bakti memimpin ibu kota hingga lima tahun ke depan," ujar Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (18/3).
Tjahjo melihat Jokowi memiliki tanggung jawab besar untuk membangun Jakarta. Oleh sebab itu, PDIP belum mengambil keputusan untuk mencalonkan Jokowi di Pilpres 2014. "Soal ada kebijakan dan pertimbangan politik, saya kira itu nanti," terang Tjahjo.
Sumber : http://www.merdeka.com
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, hari ini memamerkan sebuah poster APBD hingga tingkat RW untuk dipublikasikan ke masyarakat. Ini dilakukan untuk mewujudkan transparansi kepada warga Jakarta yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. "Sekarang sudah rampung. Bentuk posternya seperti ini," ujar Jokowi sembari menunjukkan poster APBD nya, Kamis (14/3/2013).
Poster APBD tersebut akan dipajang di setiap kecamatan dan kelurahan, bahkan bisa juga dibuka website nya secara detil. Sehingga masyarakat bisa mengetahui apa saja yang dilakukan oleh pemerinta dan ikut membantu pengawasannya. "Masyarakat bisa kontrol dan mengawasinya. Sehingga bisa tahu mau dibawa kemana kelurahan, kecamatan dan Jakarta. Semua ada di sini," jelasnya.
Setelah dicetak, pihaknya akan langsung mendistribusikan poster sebesar 50x30 sentimeter tersebut mulai dari walikota hingga tingkat RW. Poster itu memuat rincian biaya dan pos anggaran dalam APBD DKI Jakarta dan dihiasi dengan gambar ondel-ondel. Selain itu, tertera juga nomor call center bagi warga yang membutuhkan informasi dan pengaduan. [bay] http://metropolitan.inilah.com/
Jokowi Beri Penjelasan Program Kerjanya ke DPRD - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo siang ini Rabu, (13/03/2013) memaparkan penjelasannya atas pandangan fraksi- fraksi DPRD DKI Jakarta terkait pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta tahun 2013-2017 pada rapat paripurna Kamis pekan lalu, (7/3/2013).
Berdasarkan pandangan Fraksi PPP dan PKS yang mengatakan dalam RPJMD provinsi DKI tahun 2013-2017 belum menggambarkan Jakarta lima tahun kedepan, pria yang akrab disapa Jokowi itu menjelaskan, RPJMD 2013-2017 telah disusun yang berpedoman pada peraturan pemerintah No 8 tentang tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD.
"Ini sudah menggambarkan DKI 5 tahun kedepan, dan diwujudkan dalam rencana strategi (rensra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)," ujarnya saat memberikan penjelasan dalam sidang paripurna DPRD DKI Jakarta, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2013). "Rensra SKPD tersebut merupakam kepanjangan tangan dari RPJMD" tambahnya
Dia juga memberikan penjelasan terkait usulan dari PDI-P tentang evaluasi RPJMD. Jokowi mengatakan evaluasi yang diusulkan tersebut akan dilakukan, namun evaluasi hanya diperlukan satu kali dalam lima tahun.
Sebelumnya, Fraksi PPP DPRD DKI Jakarta pada rapat paripurna pekan lalu mengkritisi RPJMD provinsi DKI yang mengatakan, RPJMD DKI Jakarta tahun 2013-2017 belum menggambarkan DKI Jakarta dalam lima tahun kedepan, mereka meminta penjelasan lebih lanjut dari pemerintah DKI dalam pelaksanaan RPJMD tersebut.
Begitu juga tanggapan dari fraksi PDI-P yang meminta pemerintah provinsi untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap RPJMD DKI Jakarta tahun 2013-2017. [mvi] http://metropolitan.inilah.com/
Kasus seorang guru yang melakukan pemaksaan melakukan "hal tak pantas" terhadap murid di sebuah sekolah lanjutan atas di Jakarta, sudah sampai ke telinga Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Bahkan Gubernur cukup geram mendengarnya, dan segera memerintahkan Dinas Pendidikan DKI Jakarta mencopot TF, guru yang juga wakil kepala sekolah tersebut dicopot dari jabatannya jika terbukti melakukan "hal tak pantas".
"Sudah saya cek, sudah saya perintahkan langsung dilepas jabatan wakil kepala sekolah itu. Karena itu sebuah contoh yang tidak baik," kata Jokowi, Jumat (1/3). Jokowi menyayangkan kejadian tersebut. Apalagi Pemprov DKI saat ini sedang gencar mensosialisasikan pentingnya pendidikan dengan kualitas guru yang baik.
TF diduga melakukan "hal tak pantas" pada muridnya, MA. Namun, saat bertemu Ketua Komnas Perlindungan Anak Aries Merdeka Sirait, TF berkeras membantah tuduhan itu. Bantahan itu disampaikan juga di hadapan MA dan guru lainnya. Menurut TF, kasus ini adalah modus pihak lain untuk menjatuhkan nama baiknya. TF bahkan menuding oknum guru berinisial Y adalah orang di balik kasus ini.
Anehnya bantahan TF itu membuat MA marah. Ia bahkan mengamuk saat mendengar jawaban dari TF. Sambil menangis MA berusaha memukul TF karena dianggap berbohong. Kemarahan MA baru mereda setelah guru dan sejumlah teman menenangkannya. Kasus dugaan "hal tak pantas" di salah satu SMA di Jakarta Timur ini mencuat setelah MA mengaku beberapa kali mengalami perlakuan "hal tak pantas".
Mendengar Ulah Wakil Kepala Sekolah (Wakepsek) berinisial T yang memaksa siswinya MA (17) untuk melakukan "hal tak pantas" membuat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) marah dan memerintahkan kepada pihak terkait untuk segera mencopotnya dari jabatan sebagai Wakepsek, serta jabatannya dari Pegawai Negeri Sipil (PNS).
"Sudah saya perintahkan lepas jabatan wakil kepala sekolah, guru, karena itu sebuah contoh yang tidak baik dan terakhir kalau benar, harus kita copot, langsung kita copot," ujar Jokowi dengan nada tegas di Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2013).
Sementara untuk perlindungan kepada korban, Jokowi menilai hal itu merupakan langkah kedua. Menurutnya, yang paling penting untuk saat ini adalah bagaimana tidak terulang kembali kejadian tersebut dengan mengkonsultasikannya kepada psikolog. "Itu step kedua lah, ini dulu diselesaikan saya harus konsultasi dulu ke banyak pihak ke psikolog," imbuhnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, seorang guru yang juga Wakil Kepala Sekolah (Wakepsek) SMA di bilangan Jakarta Timur berinisial T mengancam tidak akan memberi nilai dan ijazah kepada MA (17). Untuk itu dirinya memaksa siswinya itu untuk memuaskan nafsu binatangnya dengan melakukan "hal tak pantas". Tak hanya sekali, guru yang seharusnya menjadi panutan itu memaksa MA memuaskan nafsunya hingga empat kali dalam rentang waktu bulan Juni dan Juli.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mendukung sanksi tegas untuk seorang guru di SMAN 22 Jakarta Timur yang memaksa seorang siswinya melakukan "hal tak pantas". Ia berharap kejadian serupa tak terjadi dan berulang di waktu berikutnya. "Sudah saya cek dan perintahkan langsung untuk dilepas jabatan sebagai wakil kepala sekolah dan sebagai guru," kata Jokowi di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2013).
Mantan Wali Kota Surakarta ini melakukan kroscek setelah dirinya mendengar kabar tersebut. Jokowi langsung menelepon Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto untuk memastikannya. "Ini suatu contoh yang sangat tidak baik. Yang paling penting, ini aib dan bagaimana ke depan hal tersebut perlu diperberbaiki jangan sampai terjadi lagi," ujarnya.
Perintah Jokowi ini sudah dijalankan oleh Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto. Taufik mengatakan bahwa guru yang berinisial T itu langsung dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Kepala SMAN 22 sekaligus dibebastugaskan dari profesinya sebagai guru. "Kita tindak tegas. Kita sudah panggil kepala sekolahnya, kita instruksikan agar statusnya sebagai wakil kepala dilepas dan dibebastugaskan per 1 Maret hari ini. Mulai hari ini, dinonaktifkan dari tugasnya sebagai pendidik," kata Taufik.
Taufik berharap wakepsek tersebut menjalani seluruh proses hukum dengan baik setelah dinonaktifkan dan dibebastugaskan dari kewajibannya di sekolah. Taufik mengaku menyayangkan peristiwa tersebut. Tindakan wakepsek itu bukan merupakan contoh yang baik dalam dunia pendidikan. Tindakan yang dilakukan Wakepsek SMAN 22 yang berinisial T (46) baru terungkap setelah siswi berinisial MA (17) yang menjadi korban menceritakannya kepada salah satu guru di sekolah tersebut, dan guru itu kemudian melaporkannya kepada pihak berwajib. - Berbagai Sumber-
